Mempertanyakan Urgensi Gentengisasi

tirto.id - Gentengisasi menjadi salah satu gebrakan baru Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini. Program yang akan mengubah atap rumah yang semula menggunakan seng menjadi genting itu disampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Menurut Prabowo, seng tak lagi cocok dijadikan atap rumah karena terbuat dari material yang mudah berkarat. Padahal, karat pada atap rumah bermaterial seng bisa dianggap sebagai bentuk degenerasi atau kemunduran.

Ia khawatir, turis yang datang ke Indonesia akan memandang atap-atap seng berkarat sebagai cerminan masyarakat yang tidak sejahtera. Sebaliknya, atap genting—terlebih jika berwarna seragam—dinilai dapat memberikan kesan visual yang lebih indah dan diharapkan membuat wisatawan betah berlibur di Indonesia. Selain itu, atap seng juga kerap membuat suhu di dalam rumah menjadi lebih panas.

“Saya tidak tahu, ini dari dulu industri aluminium dari mana?” tanya Prabowo saat berbicara soal program baru tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam kesempatan terpisah, menjelaskan bahwa gentengisasi memang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan sektor pariwisata.

Karena itu, melalui gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin memecahkan persoalan kebersihan dan keindahan yang muncul akibat sampah serta atap seng berkarat.

“Dengan harapan itu akan mendorong terciptanya zona-zona wisata. Terciptanya iklim yang membuat wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, mau berkunjung ke negara kita,” ungkapnya di Istana Negara beberapa Selasa (3/2/2026) lalu.

Namun, seberapa efektif program tersebut dalam menggenjot aktivitas pariwisata?

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azhari, menjelaskan bahwa di sejumlah daerah—khususnya di Sumatra dan wilayah luar Jawa—seng masih menjadi pilihan utama sebagai atap rumah.

“Karena di sana itu sulit sekali (untuk mendapatkan genting). Kalau genting itu kan dari tanah, ya, tanah liat. Nah, di Sumatra itu jarang tanah merah, sehingga (genting) sulit dibuat. Kalau di Jawa ini kan subur tanahnya, jadi banyak tanah merah. Jadi, tanah liat itu dibikin genting banyak, dan orang Jawa banyak, jadi mereka bisa membuatnya segala macam,” jelasnya saat dihubungi Tirto, Rabu (4/2/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan genting lebih banyak digunakan oleh masyarakat di Pulau Jawa. Hanya saja, eiring perkembangan zaman, genting tak lagi hanya dibuat dari tanah liat. Kini tersedia genting berbahan semen, galvalum (campuran zincalume, seng, silikon, dan aluminium), serta galvanis (campuran seng dan baja). Menurut Azril, saat ini semakin banyak pemilik rumah yang menggunakan genting galvanis.

“Dari galvanis itu jauh lebih murah dan lebih ringan, tidak berat. Jauh lebih murah karena bahan-bahan bakunya di pabrik kita banyak. Jadi, dia bukan seng. Kalau seng jadi panas, ya. Jadi, karena dia (galvanis) dilapisi lagi, sehingga ada peredam panasnya itu ada di baliknya,” lanjutnya.

Perubahan tren ini turut menyebabkan jumlah pengrajin genting tanah liat berkurang signifikan. “Kalau disebut gentengisasi, mungkin maksudnya menghidupkan lagi masyarakat yang selama ini bikin genting,” tutur Azril.

Jika demikian, program ini dinilai berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat kecil, mengingat sebagian besar pengrajin genting tanah liat merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, jika tujuan utamanya adalah mendorong pariwisata, Azril menilai gentengisasi belum tentu cukup kuat.

“Kalau pariwisata agak berbeda. Karena pariwisata itu kan tidak melihat masyarakat, dia jarang melihat rumah rakyat kayak apa, tapi memang ada sih,” ujarnya.

Dari perspektif pariwisata, gentengisasi memang dapat memperkuat kesan visual bangunan, terutama jika diterapkan secara seragam atau pada kawasan dengan konsep arsitektur tradisional.

“Memang konsep genteng ini misalnya konsep kayak terakota. Di Majapahit atau di sekitar kawasan-kawasan di Pulau Jawa, itu memang konsep bangunan-bangunan yang berbasis pada atap genteng itu ikonik,” jelas Dosen Perencanaan Wilayah dan Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, kepada Tirto, dikutip Kamis (5/2/2026).

Namun, menurut Yayat, keberhasilan gentengisasi sangat bergantung pada daya dukung sumber daya alam dan manusia. Program ini membutuhkan ketersediaan tanah liat yang memadai serta sumber daya manusia sebagai pengrajin genting.

“Di beberapa daerah Indonesia, seperti Pleret dan Jatiwangi, itu basis industri genteng. Karena potensi suplai mencukupi, demand-nya juga terbangun,” ujarnya.

Genting, lanjut Yayat, dapat menjadi elemen penting dalam membangun narasi wisata berbasis sejarah dan industri lokal, terutama jika kawasan tersebut dikembangkan sebagai living monument.

“Kalau kita ingin mengembangkan konsep gentengisasi yang dikaitkan dengan upaya yang dikembangkan oleh Presiden menjadi sebuah cara membangun narasi wisata, ya tergantung bagaimana kita mengembangkan kawasannya. Seperti desa wisata,” tegasnya.

Meski begitu, untuk memberikan dampak nyata terhadap pariwisata, gentengisasi harus diiringi dengan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. “Akomodasi yang bagus, konsep yang tertata, perkampungan yang bersih, aman, dan menarik, itu yang menentukan,” pungkas Yayat.

Praktik di Negara Lain

Intervensi pemerintah terhadap atap rumah warga memang bukan hal baru di dunia. Di India, program serupa pernah dilakukan meski urgensi dan tujuannya berbeda. Negara dengan tingkat urbanisasi cepat dan paparan gelombang panas ekstrem itu mengembangkan kebijakan cool roof, yakni atap bangunan yang dirancang dengan material reflektif beralbedo tinggi agar mampu memantulkan radiasi matahari dan mengurangi penyerapan panas.

Urgensi kebijakan tersebut tidak lepas dari kondisi iklim India yang, menurut Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), mengalami peningkatan suhu dan kelembapan yang dapat mengancam keselamatan manusia. Data Indian Meteorological Department menunjukkan jumlah kejadian gelombang panas meningkat 138 persen pada periode 2000-2019 dibandingkan dua dekade sebelumnya.

Di saat yang sama, hanya kurang dari 10 persen rumah tangga di India yang memiliki pendingin ruangan, sementara kebutuhan listrik untuk pendinginan diproyeksikan melonjak tajam.

Namun, terobosan untuk mengubah atap tak datang dari pemerintah pusat. Adalah Telangana, salah satu negara bagian di India, yang memulai gerakan tersebut pada 2023.

Tak hanya rumah warga , mandatori penggunaan cool roof juga menyasar seluruh bangunan pemerintah, bangunan komersial dan nonhunian serta mengintegrasikannya ke dalam sistem perizinan bangunan negara bagian.

Yang terpenting, kebijakan tersebut tak datang ujug-ujug melainkan berangkat dari proyek percontohan sejak 2017 di kawasan berpenghasilan rendah di Hyderabad. Hasil uji lapangan menunjukkan suhu dalam ruangan rumah dengan cool roof bisa lebih rendah sekitar 2-4 derajat Celsius dibandingkan rumah beratap konvensional, sekaligus meningkatkan kenyamanan termal tanpa tambahan konsumsi listrik.

Melalui Telangana Cool Roof Policy 2023-2028, pemerintah setempat memperkirakan pemasangan cool roof pada total 300 kilometer persegi atap hingga 2028 dapat menghemat sekitar 600 juta kWh listrik per tahun serta menghasilkan one-time carbon offset hingga 30 juta ton emisi CO₂

Berbeda dengan cool roof di India, proyek gentengisasi Prabowo disebut sebagai upaya pengolahan limbah industri. Pada dasarnya, genting dapat dibuat dari tanah merah atau tanah liat yang dicampur dengan sejumlah zat limbah, seperti abu batu bara (coal ash). Pada akhirnya, proses ini menghasilkan genting yang ringan dan kuat dengan biaya produksi relatif murah.

Karena itu, untuk mengakselerasi program ini agar tuntas dalam tiga tahun ke depan, Prabowo berencana melengkapi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan pabrik genting. Selain ramah peluang penggunaan material lingkungan,pembangunan pabrik genting di setiap Kopdes sangat memungkinkan karena peralatan produksi yang dibutuhkan relatif tidak mahal.

Perbedaan lainnya dengan praktik di India, gentengisasi Prabowo belum dimulai dengan pilot project, melainkan baru dibahas dalam beberapa pertemuan informal Kepala Negara dengan sejumlah pihak.

Prasetyo mengungkapkan bahwa sejumlah kementerian teknis masih membahas persiapan program, salah satunya mencari teknologi atau alat produksi yang dapat digunakan mencetak genting dalam jumlah besar.

Karena itu lah, skema pembiayaan yang tepat untuk pelaksanaan gentengisasi juga masih belum jelas. Agar program ini tidak membebani keuangan negara, pemerintah berencana untuk melibatkan semua pihak, termasuk penggunaan budget daerah (APBD) dan partisipasi sektor swasta.

Meski belum final, berdasarkan hitungan kasar, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan kebutuhan anggaran program gentengisasi kurang dari Rp1 triliun. Anggaran tersebut berpotensi diambil dari dana cadangan dan tidak menutup kemungkinan berasal dari efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sekarang kita juga ada cadangan. Ada kemungkinan dari situ, ada kemungkinan dari tempat lain," ungkap Purbaya kepada awak media usai Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Shangri-La Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).