Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah menargetkan penyelesaian pendirian satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada pekan ini. Pemerintah juga menargetkan penambahan sekitar 13 ribu titik SPPG di luar wilayah 3T dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan, percepatan pendirian SPPG di wilayah 3T menjadi prioritas jangka pendek pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah kawasan.
"Target kita ada jangka pendek, jangka pendek itu satu bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya," sebut Zulhas usai rapat koordinasi soal MBG di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Menurut Zulhas, target tersebut dipercepat setelah pemerintah menilai kesiapan di lapangan lebih cepat dari perkiraan awal.
Sementara itu, di luar wilayah 3T, pemerintah disebut masih membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan penambahan sekitar 13 ribu titik SPPG.
"Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini karena minggu lalu kita rapat satu bulan. Ternyata, dalam satu minggu ini insyaallah bisa kita selesaikan yang 3T," ujarnya.
"Ada 13 ribu [penambahan titik], kami perlu waktu lebih panjang. Artinya, kira-kira satu bulan sampai satu bulan setengah lagi. Total waktu dua bulan diperlukan," sambung Zulhas.
Ia menambahkan, pemerintah juga memutuskan pondok pesantren maupun sekolah berbasis keagamaan dengan sistem boarding berkapasitas lebih dari 1.000 santri diperbolehkan membangun dapur MBG sendiri.
Dapur yang dibangun secara mandiri tersebut tetap harus memenuhi standar SPPG dan memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Sementara itu, pondok pesantren atau sekolah berasrama yang memiliki kurang dari 1.000 santri atau siswa akan dilayani oleh SPPG setempat.
"Hari ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1.000 [siswa] ke atas, mereka boleh bikin dapur, tapi standar SPPG. Kalau di bawah itu, dia harus ikut SPPG yang terdekat," tutur Zulhas.
Di lokasi yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyatakan, sebanyak 13 ribu titik tersebut tak akan dibuka dalam waktu bersamaan. Pemerintah disebut masih melakukan pemetaan berdasarkan tingkat kerawanan stunting.
Menurut dia, terdapat sekitar 1.700 dapur yang telah siap beroperasi di daerah dengan angka stunting tinggi.
"Dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stunting-nya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap," ucap Sudaryono di lokasi yang sama.
"Dari data overlay tadi, ada sekitar 1.700 dapur yang sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali. Nah, ini nanti bertahap kita bereskan. Insyaallah mungkin minggu depan kita ada sekitar 300-an [dapur], kita aktivasi," lanjut Sudaryono.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
