BGN Ancam Tutup SPPG Belum Urus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

tirto.id - Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengultimatum seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera memenuhi kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus.

Kebijakan ini diambil Sudaryono imbas sejumlah kasus keracunan yang mendera program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah, di antaranya Semarang dan Papua.

Sudaryono menegaskan bahwa kepemilikan SLHS bukanlah sekadar syarat administrasi formal, melainkan syarat mutlak yang menentukan kelangsungan operasional sebuah dapur.

"Ini antara 0 atau 1, memenuhi persyaratan SLHS atau tidak? Kalau enggak, tutup permanen. Jadi memang kami tidak menolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienisnya itu kemudian tidak memenuhi standar," jelas Sudaryono saat konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Terkait insiden keracunan yang menyebabkan banyak anak-anak menjadi korban, Sudaryono menetapkan asas zero tolerance. Ia menekankan bahwa program MBG ini berkaitan langsung dengan kesehatan dan nyawa anak-anak.

Jika insiden serupa kembali terjadi, BGN memastikan akan langsung menangguhkan operasional dapur yang bersangkutan dan mencopot Kepala SPPG.

Berdasarkan investigasi BGN, masalah kedisiplinan dan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi biang kerok utama keracunan massal tersebut, terutama terkait jam memasak yang terlalu awal.

"Kalau di Papua, kami lihat dari log dapurnya, dia memang memulai masaknya kecepatan. Kalau enggak salah jam 7 atau jam setengah 8 hari sebelumnya, untuk digunakan di hari berikutnya di jam 11. Jadi itu sudah melanggar. Termasuk yang di Semarang juga sama. Dia mulai masak jam 9 malam," ungkap Sudaryono.

Lebih jauh, BGN membuka peluang untuk menyerahkan kasus ini ke ranah pidana jika terbukti ada unsur kesengajaan.

"Kalau memang ada unsur-unsur lain, misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase, dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian," tegas Sudaryono.

Sudaryono juga menyoroti kasus keracunan yang terjadi karena kebiasaan siswa membawa pulang makanan, yang kemudian mengalami penurunan kualitas.

Ke depannya, BGN akan mengoptimalkan peran guru di sekolah sebagai penanggung jawab (PIC) untuk memberikan edukasi terkait gizi, tata krama makan, hingga larangan membawa pulang sisa makanan MBG.

Langkah cepat dan keterbukaan BGN ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Budi mengungkapkan bahwa timnya sudah turun ke lapangan dan menemukan adanya kontaminasi bakteri E.coli pada beberapa sampel makanan di MBG.

Pihaknya juga telah mempertemukan BGN dengan para pakar gizi untuk membedah tata kelola, menu, serta sanitasi program.

"Saya pribadi melihat sekarang, Pak Sudaryono ini jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka. Sehingga kalau dapat masukan, itu cepat sekali meresponsnya," ujar Budi dalam kesempatan yang sama.

Kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada mitigasi keracunan, tetapi juga diperluas untuk agenda percepatan penurunan angka stunting.

Kemenkes telah menyerahkan daftar kabupaten/kota dengan prevalensi stunting kategori tinggi dan sangat tinggi untuk segera ditindaklanjuti oleh BGN.

Merespons instruksi tersebut, BGN tengah melakukan tumpang susun (overlay) data wilayah stunting dari Kemenkes dengan data ketersediaan dapur.

Fokus BGN pada minggu-minggu mendatang adalah mengaktifkan dan memprioritaskan pembangunan dapur di titik-titik krusial tersebut.

"Kalau belum ada dapur, kami kalau perlu khusus untuk membuat dapur di tempat-tempat itu," jelas Sudaryono.

Wilayah sasaran prioritas ini mencakup daerah-daerah terpelosok, termasuk Nduga dan Papua Pegunungan.