tirto.id - Ekonomi digital menjadi perhatian lebih bagi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang akan berlaga di Pilpres 2024. Hal ini karena potensi ekonomi digital dimiliki Indonesia nilainya cukup fantastis.
Berdasarkan Studi Google Temasek, Bain & Company (2022), menunjukkan ekonomi digital Indonesia di 2022 mencapai 77 miliar dolar AS atau tumbuh 22 persen dari 2021. Indonesia bahkan berhasil menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN, karena sekitar 40 persen dari nilai total transaksi ekonomi digital berasal dari Indonesia.
Dengan kinerja positif sektor ekonomi digital tersebut, nilai valuasinya diperkirakan akan tumbuh dua kali lipat menjadi 130 miliar dolar AS pada 2025, dan akan mencapai 220-360 miliar dolar AS di 2030.
Pencapaian tersebut juga disokong oleh kondisi Indonesia yang mempunyai mayoritas jumlah penduduk berusia produktif. Di samping Indonesia juga memiliki lebih dari 2.400 perusahaan start-up, sehingga menjadi peringkat ke-6 di dunia dengan jumlah start-up terbanyak, dan juga tingkat penetrasi internet yang sudah mencapai 76,8 persen.
Untuk menangkap potensi besar itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) sudah menyiapkan lima agenda strategis ekonomi digital akan dibawa jika mereka terpilih. Pertama, AMIN ingin menghadirkan kepastian regulasi yang memfasilitasi inovasi digital dalam negeri.
Kedua, pasangan nomor urut satu itu, ingin memperbaiki supply digital talent dan literasi digital masyarakat. Ketiga, mendorong koperasi atau UMKM Indonesia berjaya di dalam dan luar negeri. Keempat, memastikan pemerataan akses dan kualitas layanan digital Indonesia.
“Terakhir kami ingin mendongkrak mindset digital di kalangan pemerintah baik pusat dan daerah," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Surya Tjandra, kepada Tirto, Rabu (20/12/2023).
Lebih jauh, dalam beberapa aspek ekonomi digital, khusus one demand service, AMIN akan mendorong integrasi dengan layanan publik lewat transportasi umum. Serta mempermudah perizinan UMKM, terutama untuk sertifikat usahanya.
Untuk e-commerce, kata Surya, AMIN akan memastikan keadaan infrastruktur untuk menghadirkan logistik murah dan cepat, mendorong kemudahan pinjaman berbasis pencatatan di e-commerce, serta regulasi impor berbasis kriteria dan syarat menumbuhkan usaha lokal.
Sementara untuk mendorong infrastruktur digital, pasangan AMIN akan menjamin pemerataan infrastruktur dengan biaya yang terjangkau, meningkatkan kualitas dan kecepatan rata-rata internet di seluruh wilayah, serta memastikan regulasi yang mendorong kompetisi sehat.
Khusus untuk fintech yang selalu menjadi pekerjaan rumah pemerintah, kata dia, AMIN mendorong inklusi dan literasi keuangan di seluruh Indonesia, memberantas pinjaman online ilegal dan produk keuangan yang melanggar hukum, serta mendorong lebih banyak sektor yang mendukung pembayaran digital dan pinjaman peer-to-peer (P2P).
Lain dengan AMIN, ada berbagai jurus dan langkah jitu yang akan dilakukan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mengembangkan ekonomi digital. Langkah-langkah diambil sejalan dengan ada di visi-misi Prabowo-Gibran, khususnya dalam Asta Cita.
Ketua Umum Rakyat Pro-Gibran MilenialZ (RPGM), Maulidan Isbar, menyampaikan pertama Prabowo-Gibran akan konsisten dengan visi membangun ekonomi dari bawah. Pasangan nomor urut dua itu akan melakukan digitalisasi UMKM. Juga mengembangkan sistem pembiayaan alternatif UMKM melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro (UMi).
Kedua, meluncurkan Kartu Usaha Startup. Prabowo-Gibran, kata Lidan, akan mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Mereka juga akan membangun industri berbasis digital yang berorientasi global.
“Ini bisa dicapai dengan memberikan insentif dan modal, termasuk juga memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-novasi yang dihasilkan,” kata Lidan, kepada Tirto, Rabu (20/12/2023).
Terakhir, untuk menunjang ekonomi digital membutuhkan infrastruktur digital. Prabowo-Gibran akan memastikan akses internet merata di seluruh Indonesia. “Tidak ada desa yang tidak memiliki akses internet atau sinyal internetnya lemah,” kata dia.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Cyril Raoul Hakim, melihat bahwa potensi ekonomi digital di Indonesia selama ini belum dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah. Padahal ekonomi digital menjadi pendorong terpenting bagi inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.
Ekonomi digital juga dinilai mampu mengubah cara bisnis beroperasi dan menciptakan peluang-peluang baru. Selain juga mengubah cara konsumen berperilaku dan memberi mereka lebih banyak pilihan.
“Maka, Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Chico, kepada Tirto, Rabu (20/12/2023).
Chico mengatakan, untuk mencapai kemajuan dan pengembangan tersebut, maka pengembangan infrastruktur digital harus memadai. Paling dasar adalah internet cepat. Kemudian sistem dan jaringan yang baik untuk menunjang transaksi perdagangan (e-commerce) dan sebagiannya.
“Edukasi juga menjadi bagian penting yang akan digencarkan. Literasi digital masyarakat harus ditingkatkan sehingga memiliki pemahaman yang utuh terkait karakteristik ekonomi digital,” tutur dia.
Selain itu, Ganjar-Mahfud akan mendorong integrasi mata kuliah masuk dalam kurikulum pendidikan. Mengingat peran teknologi digital saat ini semakin meresap dalam berbagai aspek kehidupan.
Ketika infrastruktur dan edukasi sudah memadai, kata Chico, baru kemudian bisa menggali dan mendapatkan manfaat dari kehadiran ekonomi digital ini. Utamanya ini akan memberi peluang bagi pebisnis maupun investor serta memberi lapangan kerja bagi kaum muda.
“Multiplier efeknya jelas, berujung ke pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.
PR Besar Mesti Diperhatikan Capres
Pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi, menilai terlepas dari potensi dan gagasan para pasangan calon capres-cawapres, ekonomi digital juga memiliki tantangan besar. Sebab, kata dia, angka perkembangan ekonomi digital di Tanah Air terkoreksi terus alias tidak sesuai harapan.
“Ini artinya, banyak tantangan yang tidak terjawab. Sebab proyeksi, kan, hanya di atas kertas, tergantung upaya dan strategi kita mencapainya,” kata dia kepada Tirto, Rabu (20/12/2022).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menampik terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Tanah Air. Pertama, disparitas akses internet khususnya antarwilayah dan antartingkat pendapatan, di mana konektivitas utamanya antarpulau Jawa dan pulau lainnya masih belum merata.
Tantangan kedua adalah keamanan siber, yang juga sangat penting dan nyata sebagai ancaman terhadap ekonomi digital. Dengan demikian, perlindungan data bagi konsumen menjadi sangat kritis.
Perlakuan pajak yang sama antara pengusaha lokal dan asing turut menjadi salah satu masalah dan keterbatasan skema pendanaan bagi perusahaan rintisan alias startup. Serta rendahnya sumber daya manusia di bidang wirausahawan.
Berdasarkan peluang dan tantangan tersebut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berpendapat Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Karena kemajuan teknologi akan mengubah cara dunia bekerja.
“Kita juga harus lebih tanggap dan bersiap menghadapi tantangan risiko dan dinamika perkembangan ekonomi digital ke depan,” ujar Sri Mulyani.
Di luar tantangan tersebut, Heru Sutadi, justru menyoroti gagasan yang ditawarkan oleh tiga pasangan calon yang dinilai belum semuanya bisa menjawab persoalan ada saat ini. Karena beberapa hal seperti bagaimana strategi menjawab tantangan infrastruktur internet broadband yang belum merata, keamanan siber dan keamanan data, serta UMKM yang belum semua digitalisasi belum terakomodir.
Termasuk juga bagaimana tiga capres ini menghadapi pinjol yang seperti rentenir, judi online yang mewabah serta membanjirnya produk asing di era e-commerce yang bersifat borderless.
“Itu yang ingin kita dengar dalam debat cawapres mendatang,” kata Heru.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mendorong agar pemerataan ekonomi digital harus banyak dibahas oleh para cawapres dalam debat akan berlangsung pada Jumat (22/12/2023). Sebab pemerataan ekonomi digital saat ini jalan di tempat, baik dari sisi infrastruktur, SDM, dan penggunaan teknologinya.
“Masih banyak daerah blank spot, parahnya lagi uang pembangunan infrastrukturnya dikorupsi oleh pejabat terkait,” kata Huda kepada Tirto, Rabu (20/12/2023).
Khusus untuk SDM, kata Huda, belum memadai lantaran melihat literasi digital yang masih rendah. Menurut data terakhir 2022, indeks literasi keuangan masyarakat saat ini tercatat masih sebesar 49,68 persen. Sedangkan indeks inklusi keuangan berada di level 85,10 persen.
“Akibatnya banyak yang kejerat pinjol ilegal ataupun judi online. Penggunaan digital akhirnya timpang ke masyarakat perkotaan, berpendapatan menengah atas, serta berpendidikan cukup,” kata Huda.
Akibatnya, kata Huda, besaran ekonomi digital Indonesia masih banyak dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Bahkan tidak semua lapisan masyarakat menikmati kue ekonomi digital yang nilainya mencapai Rp500 triliun.
“UMKM kita juga sangat minim memanfaatkan ekonomi digital, harus ada akselerasi digitalisasi UMKM,” pungkas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
