tirto.id - Sejumlah mediator dari negara-negara Teluk dilaporkan telah memberikan usulan rencana 45 hari gencatan senjata ke Iran dan Amerika Serikat (AS). Upaya penyelesaian perang melalui diplomasi tengah dilakukan kembali di tengah ancaman baru Presiden AS Donald Trump belakangan ini.
Seturut Gulf News, media AS Axios merilis laporan pada Minggu (5/4/2026) tentang adanya peluang tercapainya kesepakatan antara Iran dan AS. Namun, laporan itu menyebut bahwa peluang tersebut tampaknya tipis.
Usulan gencatan senjata selama 45 hari tersebut dilaporkan berisi usulan berisi dua fase kesepakatan utama. Kedua fase ini terkait dengan pengakhiran perang dan penyelesaian sengketa yang lebih luas macam penutupan Selat Hormuz.
Pada fase pertama usulan tersebut, gencatan senjata akan berlangsung selama 45 hari dan seiring proses negosiasi penghentian perang secara permanen dilakukan. Usulan ini juga berisi klausul perpanjangan masa gencatan senjata jika diperlukan.
Kemudian, pada fase kedua, proses negosiasi akan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang lebih luas. Hal ini termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz dan penyelesaian sengketa terkait persediaan uranium yang telah diperkaya milik Iran.
Dua fase gencatan senjata itu disebut tengah dikomunikasikan para mediator ke Teheran seiring dilakukannya "langkah-langkah membangun kepercayaan" antara Teheran dan Washington.
Salah satu upaya membangun kembali kepercayaan tersebut dilakukan oleh Pakistan. Panglima Angkatan Darat Pakistan Marsekal Lapangan Asim Munir dilaporkan telah berkomunikasi "sepanjang malam" dengan Wakil Presiden AS JD Vance, utusan khusus Steve Witkoff, dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
Secara terpisah, seorang pejabat senior Iran memberikan pernyataan kepada Reuters bahwa Teheran telah menerima proposal Pakistan dan kini tengah "ditinjau".
Melansir ABC News, hal tersebut sejalan dengan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei. Dalam konferensi pers, Baghaei menyebut bahwa pihaknya kini tengah merumuskan posisi dan tuntutan sebagai tanggapan atas usulan gencatan senjata yang mereka terima.
Baghaei menyebut bahwa Teheran memiliki serangkaian prasyarat sendiri untuk gencatan senjata dan hal ini didasarkan pada kepentingan nasional mereka. Ia menyatakan hal itu telah disampaikan melalui saluran perantara.
"Iran tidak ragu untuk secara jelas menyatakan apa yang dianggapnya sebagai tuntutan yang sah dan hal itu tidak boleh diartikan sebagai tanda kompromi, melainkan sebagai cerminan kepercayaan diri dalam mempertahankan posisinya," kata Baghaei.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan bahwa tuntutan AS sebelumnya, seperti rencana 15 poin penyelesaian perang, ditolak karena dianggap "berlebihan". Baghaei juga menyebut bahwa mereka telah "merumuskan tanggapan kami sendiri" dan akan mengumumkannya pada waktunya.
Akan tetapi, kesepakatan antara Teheran dan Washington tentang mengkahiri perang tampaknya akan terganjal pada status gencatan senjata.
Seorang pejabat senior Iran belakangan membuat pernyataan kepada Reuters bahwa Iran tidak akan membuka Selat Hormuz sebagai imbalan atas "gencatan senjata sementara". Teheran disebutnya menginginkan gencatan senjata permanen.
Hanya saja, sumber Reuters itu menyebut bahwa Teheran kini memandang Washington kurang siap untuk menyepakati gencatan senjata permanen.
Upaya negosiasi pengakhiran perang juga terganjal oleh ancaman terbaru Trump. Melalui media sosialnya, Presiden AS itu telah mengancam akan meningkatkan skala serangan ke Iran jika tidak ada kesepakatan hingga Selasa (7/4) malam waktu AS atau Rabu (8/4) pagi waktu Indonesia.
Ancaman itu Trump ungkapkan pada Minggu (5/4) dengan menyebut bahwa AS akan menghancurkan fasilitas energi dan jembatan Iran jika kesepakatan tidak kunjung tercapai.
"Selasa akan menjadi Hari Pembangkit Listrik dan Hari Jembatan semuanya digabung menjadi satu, di Iran. Hal ini tak pernah dilakukan sebelumnya!!! Buka Selat sialan itu, kalian bajingan gila, atau kalian akan hidup di Neraka–LIHAT SAJA! Segala puji bagi Allah. Presiden DONALD J. TRUMP,” tulis politisi partai Republik AS itu.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Masuk tirto.id
































