tirto.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta masyarakat segera mendaftar sebelum melakukan pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilo gram (kg). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Ariadji, menuturkan masyarakat hanya perlu menunjukan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di Sub Penyalur/pangkalan resmi.
"Masyarakat tidak perlu khawatir karena proses pendaftaran sangat mudah, cepat, dan aman. Cukup menunjukkan KTP dan KK," kata Tutuka Ariadji saat Konferensi Pers terkait Transformasi Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran di Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Tutuka menuturkan terdapat empat golongan sasaran, yaitu rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran. Dia menuturkan, apabila data tidak tersedia saat pencocokan, konsumen akan melakukan pendataan di pangkalan dengan melakukan registrasi dan dibantu oleh petugas.
Tetapi, jika data telah tersedia maka konsumen dapat melakukan pembelian langsung. Sementara itu, dia menuturkan kebijakan transformasi subsidi LPG 3 kg dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang/penerima manfaat tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
"Kami bergerak perubahan paradigma ke subsidi. Untuk LPG tabung 3 kg di tahun 2023, dari berbasis komoditas dari tabungnya menjadi subsidi kepada penerima yang dilakukan secara bertahap. Tentunya, kami memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Kami lihat daya beli masyarakat juga dalam rangka pembangkitan ekonomi setelah COVID-19," ungkap Tutuka.
Untuk itu, pemerintah meminta masyarakat agar mendaftar terlebih dahulu sebelum membeli LPG 3 kg dan saat ini pun proses pendaftaran masih dibuka.
"Bagi yang belum terdaftar tidak bisa membeli kecuali mendaftar dulu. Jadi harus terdaftar dulu, ada proses pendaftaran masih kami buka, daftarkan baru bisa membeli. Mohon bantuan dari masyarakat dan juga dari Pertamina untuk bisa memfasilitasi ini sampai semuanya mendaftar," ujar Tutuka.
Dia menuturkan pemerintah bersama Pertamina sejak tahun lalu juga telah mengupayakan program transformasi subsidi LPG 3 kg dengan proses mendaftar tersebut di beberapa wilayah di Indonesia.
"Kurang lebih setahun yang lalu kami mengupayakan itu kemudian bersama-sama dengan Pertamina melakukan pilot dan saat ini beberapa hari yang lalu kami menyatakan bahwa kami lakukan untuk seluruh nasional," kata Tutuka.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaa, pendataan melalui sistem untuk melihat pengguna LPG PSO 3 kg tepat sasaran telah dilakukan sejak satu setengah tahun yang lalu. Pendataan tersebut dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan konsumsi LPG bersubsidi.
“Sistem ini sudah kami siapkan satu setengah tahun yang lalu dan juga di tahun 2023 pasa saat uji coba juga sudah dapat menekan laju pertumbuhan konsumsi LPG PSO, sehingga sistem ini sendiri secara prinsip memang memberikan indikasi, memperjelas indikasi pembelian-pembelian yang tidak wajar,” kata Riva.
Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG tertentu yang telah terdata. Bagi pengguna LPG 3 kg yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di sub-penyalur/pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi.
Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau tepat sasaran.
Kementerian ESDM mencatat dari 2020-2022, realisasi volume LPG subsidi terus meningkat rata-rata sebesar 4,5 persen. Sedangkan realisasi LPG non-subsidi rata-rata mengalami penurunan sebesar 10,9 persen.
Berdasarkan tren penyaluran LPG subsidi, prognosa volume penyaluran LPG subsidi di 2023 sebesar 8,22 juta metrik ton (MT), namun dengan adanya transformasi pendistribusian LPG 3 kg Tepat Sasaran, realisasinya bisa ditekan menjadi 8,07 juta MT meskipun masih melebihi kuota yang ditetapkan untuk 2023.
Hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi yang terus meningkat dari sekitar 3 persen di 2021 menjadi sekitar 5 persen di 2023 akibat terjadinya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Intan Umbari Prihatin
