tirto.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan tindakan bodoh bila mau diintervensi pihak luar dalam menyelenggarakan tahapan pemilu.
"KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kan undang-undang katakan dia independen, ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya," kata Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/1/2022) dilansir dari Antara.
Sebelumnya, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang dipimpin Hadar Nafis Gumay mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik. Dugaan ini disampaikan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta pada Rabu 11 Januari 2023 lalu.
Hadar saat itu menyampaikan bukti percakapan mengenai dugaan dari aplikasi pesan WhatsApp terkait verifikasi faktual Partai Gelora.
Namun, Mahfud meyakini siapa pun tidak boleh ikut mengintervensi KPU. Ia juga membantah bila pemerintah maupun dirinya ikut campur saat KPU melakukan verifikasi partai politik.
"Pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu hoaks juga berita. Katanya ada campur tangan istana. Saya justru menegur. Tanggal 10 November ada laporan, 'Pak itu KPU tidak adil, partai A suruh masukkan, partai B tidak boleh masuk'. Saya telepon, hanya itu saja," ungkap Mahfud.
Mahfud lalu mengaku menelepon Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum Bernad Dermawan Sutrisno.
"Pak Bernard ini ada informasi banyak begini bener ndak? Lalu dijawab 'Tidak Pak, tegak lurus'," ungkap Mahfud.
Mahfud menceritakan isi pembicaraannya dengan Sekjen KPU Bernard Dermawan dan mengingatkan KPU tidak boleh menerima pesanan dari orang lain. Apa yang disampaikannya, menurut Mahfud sebatas menegur bukan melakukan intervensi.
"Jangan main-loh loh, semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya negur, bukan saya intervensi," jelas Mahfud.
Mahfud menjelaskan dirinya menelepon Bernard Dermawan pada 10 November 2022 dan tidak pernah menghubungi lagi setelah itu.
"Saya (telepon) 10 November. Saya 10 Januari ndak pernah hubungan sama dia. 10 November sekali saja ketika partai-partai mengadu kepada saya 'Pak partai saya tidak masuk'. Kenapa? 'Ada pesanan dari ini'. Pak partai saya tidak masuk tapi dimasukkan. Saya tidak mau tahu itu benar atau tidak tapi saya telepon tanggal 10 November dan tidak lebih dari itu," ungkap Mahfud.
Bila Hadar Nafis memiliki bukti soal dugaan intervensi tersebut, menurut Mahfud, Hadar harus membuktikannya.
"Pak Hadar kenapa tidak telepon saya? Orang dia sahabat saya. Betul bapak ikut? Saya beri tahu. Saya ikut menegur karena dia disinyalir melenceng, bukan saya menyuruh partai ini masuk atau tidak masuk," ungkap Mahfud.
Ia pun menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi apapun terhadap KPU.
"Ndak ndak akan intervensi. Kalau ada, lapor ke saya aja. Siapa yang intervensi?" kata Mahfud.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay sempat menampilkan layar diduga percakapan anggota KPU Provinsi, di mana dirinya menilai ada keresahan dari dugaan intervensi KPU Pusat.
Tidak hanya itu, pada agenda tersebut turut membacakan percakapan salah satu anggota KPU Provinsi tentang intervensi itu. Dalam percakapan yang ditampilkan itu ada dugaan Istana hingga Menko Polhukam untuk meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora.
