tirto.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kembali berkunjung ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, pada Minggu (13/2/2022) terkait kisruh pengukuran lahan yang akan menjadi lokasi tambang quarry.
Dalam kunjungan itu, Ganjar masih belum memberikan keputusan final, apakah Desa Wadas tetap dijadikan lokasi tambang atau tidak.
"InsyaAllah dialog siang hingga sore ini menjadi bekal saya berikhtiar mencari solusi terbaik bagi para sedulur di Wadas, Kabupaten Purworejo," katanya yang ditulis dalam akun Instagram pribadinya @ganjar_pranowo.
Ganjar juga meminta maaf terkait adanya kerusuhan saat melakukan pengukuran tanah di Desa Wadas pada Selasa (8/2/2022).
"Saya minta maaf atas kejadian kemarin, biar yang bertanggung jawab gubernurnya saja," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga meminta izin kepada masyarakat agar diperkenankan untuk menginap di Desa Wadas sebagai bentuk pencarian solusi terkait masalah tambang.
"Maka tadi saya minta izin jika dalam waktu dekat akan kembali lagi ke Wadas untuk menginap. Saya ingin langsung tahu dan mendengar dari masyarakat," ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Julian Duwi Prasetya menyampaikan bahwa kunjungan Ganjar ke Desa Wadas tidak menghasilkan kesepakatan apapun dengan masyarakat.
"Belum ada negosiasi mengenai izin penetapan lokasi," katanya.
Julian menyebut bahwa masyarakat setempat masih berpegang teguh untuk menolak relokasi demi tambang di Desa Wadas.
"Warga masih sama dengan tuntutannya untuk menolak pertambangan di desanya," terangnya.
Julian juga meminta kasus pengepungan yang terjadi di Desa Wadas beberapa waktu lalu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
"(Kami) juga meminta mengusut tuntas pengepungan selama kemarin," imbuhnya.
Selain itu, Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara menyebut bahwa kunjungan Ganjar ke Desa Wadas merupakan inisiatif pribadi dan merupakan bentuk evaluasi dari kejadian sebelumnya yang banyak melibatkan aparat.
"Setelah peristiwa kemarin kami banyak memberikan masukan kepada Pak Ganjar untuk lebih melakukan pendekatan secara dialog dan kemarin beliau sudah melakukan dengan inisiatif sendiri," ujarnya.
Beka mengungkapkan bahwa Komnas HAM masih belum menjadwalkan dialog atau mediasi antara warga Desa Wadas dengan pemerintah karena masih menunggu pemulihan trauma akibat pengepungan aparat.
"Kami masih menunggu kondisi psikologi warga yang mengalami trauma. Rasa trauma itu mengingatkan kembali dengan aksi aparat yang berujung penangkapan warga dan sejumlah aktivis di tahun lalu," ungkapnya.
Meski membuka pintu dialog, Komnas HAM tetap melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan aparat selama proses pengukuran tanah.
"Kami telah melakukan penyelidikan dan wawancara dengan warga desa selama dua hari dan nanti akan menjadi bahan pertimbangan kami," jelasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Restu Diantina Putri
