Indeks Tambang Wadas

Ganjar Pranowo mengklaim bahwa pelibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan di bidang apapun, termasuk pengelolaan sumber daya alam adalah hal penting.

Kementerian PUPR menyatakan saluran air atau gorong-gorong di lokasi banjir Wadas tidak memadai dalam menampung aliran air hujan.

Banjir diduga terjadi akibat petak hutan di perbukitan dibuka untuk akses jalan yang hubungkan lokasi tambang batu andesit di Wadas & lokasi Waduk Bener.

Dari atas mimbar Masjid UGM, Ganjar meminta spanduk diangkat dan tidak mempermasalahkan tulisan #SaveWadas.

Moeldoko mengklaim tak ingin polarisasi terus terjadi di Wadas. Pendekatan sosial dikedepankan untuk mengakhiri konflik.

Temuan Komnas HAM memperkuat keterangan organisasi masyarakat sipil terkait kekerasan aparat di Desa Wadas.

Komnas HAM menemukan tindakan kekerasan oleh kepolisian saat menangkap warga Desa Wadas yang menolak tambang.

Menurut Komnas HAM sejumlah warga Wadas mengalami luka pada bagian kening, lutut dan betis kaki, dan sakit pada beberapa bagian tubuh lainnya.

Komnas HAM merilis 9 kesimpulan soal Wadas. Salah satunya terjadi penangkapan disertai kekerasan oleh polisi saat pengukuran tanah.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy menegaskan polri tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk menangguhkan akun media sosial apapun.

Menurut Kementerian PUPR, fungsi Bendungan Bener di antaranya untuk irigasi, sumber pasokan air baku, PLTA sampai pengendali banjir.

Komnas HAM menemukan dugaan kekerasan oleh kepolisian terhadap warga saat pengukuran lahan untuk pertambangan di Desa Wadas.

Cuplikan video eks Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito menyebut zikir hasbunallah wani'mal wakil digunakan untuk ajakan perang viral di media sosial.

Isu kemanusiaan sepertinya memang belum terlalu dipertimbangkan saat memilih calon pimpinan politik dan jadi sorotan sebagian kecil penduduk.

Pakar hukum lingkungan UGM menilai pemerintah terburu-buru menggarap Bendungan Bener agar bisa segera menyuplai air ke Bandara YIA Kulon Progo.

Komnas HAM juga meminta polisi tidak mudah menstempel hoaks kepada akun-akun sosial media yang memberikan reportase lapangan langsung di Desa Wadas.

Kompolnas tak setuju dengan narasi kehadiran polisi justru untuk mengepung warga Desa Wadas yang menolak tanahnya dijadikan pertambangan andesit.

Ganjar berencana menginap di Desa Wadas sebagai bentuk pencarian solusi terkait masalah tambang.

Komnas HAM menemukan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan di Desa Wadas.

KSP akan mendorong proses dialog intensif antara pemerintah dengan warga Wadas agar sumbatan komunikasi bisa terselesaikan.