Indeks Tambang Wadas

Pemerintah janji akan tegas melakukan proses penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran HAM dalam insiden penolakan tambang di Desa Wadas.

Berdasarkan keterangan polisi, sampai saat ini belum ada kasus yang naik ke tingkat penyidikan.

Aparat gabungan Polri, TNI dan Satpol PP masih berjaga di Desa Wadas dengan dalih pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ombudsman mendapat laporan pemadaman listrik dan gangguan sinyal telekomunikasi saat pengukuran lahan oleh BPN untuk pertambangan di Desa Wadas.

LBH Yogyakarta harus menunggu sekitar tujuh jam untuk dapat menemui dan memberi bantuan hukum kepada puluhan warga Wadas yang ditangkap.

Warga dipaksa menandatangani semacam surat persetujuan pelepasan lahan. Jika menolak, warga diancam ditangkap.

Konflik Wadas disebut merupakan dampak dari proyek strategis nasional sebagai implementasi dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Kabid Humas Polda Jateng menyebut pengukuran lahan masih terus berjalan. Saat ini, tinggal 50 bidang lahan yang belum diukur.

Polda Jawa Tengah merespons informasi di media sosial perihal kedatangan truk-truk Korps Bhayangkara ke Desa Wadas, Kamis (10/2/2022).

64 warga Desa Wadas yang ditangkap polisi akhirnya dibebaskan pada Rabu (9/2/2022). Siswanto membeberkan cara polisi menangkap warga ini.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengklaim pemerintah tidak menghendaki kekerasan oleh aparat di Desa Wadas.

Tindakan polisi di Desa Wadas dinilai sangat kontradiktif dengan komitmen Kapolri Listyo Sigit Prabowo tentang pendekatan humanis.

Mahfud mempersilakan masyarakat untuk melihat langsung kondisi di Desa Wadas yang menurutnya dalam keadaan tenang dan damai.

Menurut Irwan, pemerintah tak boleh memaksakan kehendak pembangunan dengan merampas tanah warga Desa Wadas.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi mengklaim pihaknya sudah bertindak sesuai prosedur.

Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi mengatakan padamnya listrik di Desa Wadas saat kedatangan tim pengukur tanah dari BPN bukan urusan polisi.

Dari 64 warga yang ditangkap pada Selasa (8/2), saat ini seluruhnya sudah dibebaskan dan dikembalikan ke keluarga.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons soal konflik warga Desa Wadas yang menolak tambang dengan aparat.

Muhammadiyah mengecam tindakan kekerasan oleh kepolisian terhadap warga Desa Wadas penolak tambang.

PBNU mengkritik pemerintah lantaran mengerahkan aparat untuk mengepung, menyerbu dan menangkap warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.