Kuba Kecam Trump karena Cabut Kebijakan Obama

tirto.id - Pemerintah Kuba mengecam kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memperketat blokade terhadap pulau itu. Kuba bahkan menyebut kebijakan itu sebagai kemunduran dalam hubungan AS-Kuba, namun mereka tetap bersedia melanjutkan dialog dengan penuh hormat.

Trump pada Jumat (16/6/2017) telah mengumumkan pembatalan normalisasi yang diinisiasi oleh mantan Presiden Barack Obama. Trump bahkan mengatakan bahwa dia telah membatalkan "kesepakatan yang buruk dan menyesatkan" yang dicapai Obama.

Dalam sebuah pernyataan, Pemerintah Kuba mengatakan bahwa Trump beralih ke metode pemaksaan masa lalu yang melukai rakyat Kuba dan menghambat pembangunan ekonomi. Namun mereka memastikan hal itu tidak akan melemahkan revolusi mereka.

"Pemerintah Kuba mengecam kebijakan baru pengetatan blokade yang ditakdirkan gagal ... dan tindakan itu tidak akan mencapai tujuan mereka untuk melemahkan revolusi," kata pemerintah Kuba, Jumat (16/6/2017), seperti dikutip dari Antara.

Presiden Trump telah memerintahkan pembatasan lebih ketat pada warga Amerika Serikat yang bepergian ke Kuba dan melarang kegiatan bisnis AS dengan militer Kuba.

Dilakukannya hal itu, menurut Trump, karena catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Kuba. Selain itu, mereka juga meminta Kuba untuk membebaskan tahanan politik dan menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil.

Kuba menuding Trump memanipulasi topik tersebut untuk tujuan politik dan mengatakan AS tidak layak untuk memberikan pelajaran mengenai hak asasi manusia mengingat urusan HAM dalam negerinya sendiri bermasalah.

"Kami punya kekhawatiran serius tentang rasa hormat dan jaminan hak asasi manusia di negara tersebut," kata pernyataan pemerintah Kuba, mengutip laporan perlakuan kejam polisi, kejahatan senjata, diskriminasi rasial, kurangnya perhatian kesehatan publik, ketidaksetaraan upah berbasis gender dan penyiksaan di pangkalan Angkatan Laut Guantanamo.

Pemerintah Kuba pun mengatakan, hampir selama dua tahun belakangan, kedua negara bisa bekerja sama dan hidup berdampingan serta menghormati perbedaan masing-masing.

"Namun seharusnya tidak diharapkan untuk tujuan itu, Kuba akan melakukan kompromi-kompromi untuk kedaulatannya," kata pemerintah Kuba.

"Rakyat Kuba akan terus menentukan sendiri perubahan yang diperlukan untuk Kuba," demikian pernyataan pemerintah Kuba.