Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah tetap berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program strategis nasional.
Langkah penyempurnaan yang saat ini dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) usai kasus dugaan korupsi yang menjerat pimpinan lama bukan untuk mengurangi komitmen, melainkan memperkuat tata kelola program agar lebih efektif dan akuntabel.
"Saya ingin menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis Bapak Presiden. Langkah yang dilakukan saat ini bukan mengurangi komitmen pemerintah terhadap MBG, melainkan memperkuat tata kelola agar pelaksanaannya semakin efektif, akuntabel, dan berkelanjutan," kata Dudung di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Dalam kesempatan ini, Dudung menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia terkait sejumlah permasalahan implementasi Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026.
Dalam pertemuan tersebut, para mitra dan relawan SPPG penyelenggara MBG menyampaikan tiga poin aspirasi utama. Pertama, penutupan dapur selama libur sekolah dinilai merugikan para relawan yang menggantungkan penghasilan dari program tersebut.
Kedua, penghentian operasional dapur dinilai berdampak negatif pada sektor UMKM.
"Beredar anggapan bahwa penutupan dapur menyebabkan harga bahan pangan menjadi murah. Namun, menurut aliansi, justru yang terjadi adalah bahan baku tidak terserap karena tidak ada pembeli," jelas Dudung.
Ketiga, mitra menyoroti masalah moratorium pembangunan dapur SPPG. Dari target sekitar 27 ribu dapur, sebanyak 15 ribu di antaranya telah selesai dibangun dengan investasi miliaran rupiah, namun belum dioperasikan.
Bahkan, lapor Dudung, sekitar 1.200 dapur yang telah memiliki kontrak dan SK kini terbebani karena statusnya dijadikan jaminan ke bank, sementara pelaksanaannya belum berjalan.
Menanggapi aduan tersebut, Dudung memastikan bahwa seluruh aspirasi relawan dan mitra akan disampaikan langsung kepada BGN sebagai bahan pertimbangan kebijakan lanjutan.
Dia menekankan bahwa refocusing penerima manfaat yang dilakukan BGN bertujuan agar program tepat sasaran dan penggunaan APBN lebih efisien.
"Bagi pemerintah, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berbicara mengenai penyediaan makanan bergizi. Program ini telah menjadi bagian dari pembangunan ekosistem nasional yang melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, BUMDes, pelaku logistik, yayasan, serta ribuan mitra penyelenggara di seluruh Indonesia," tambahnya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
