Kronologi Perubahan Negara Mali: Dari Demokratis ke Kudeta

tirto.id - Pernah jadi salah satu pelopor demokrasi di kawasan Afrika Barat, Mali kini diliputi krisis keamanan dan pemberontakan. Berikut kronologi perubahan situasi di Mali hingga dilanda krisis seperti sekarang.

Sebelumnya, krisis keamanan yang melanda Mali mencapai titik eskalasi baru pada Sabtu (24/4/2026). Menteri Pertahanan Mali Issa Ousmane Coulibaly tewas terbunuh dalam serangan terorganisir kelompok bersenjata di Kota Kati.

Coulibaly merupakan salah satu tokoh sentral dalam junta militer yang kini memerintah Mali sejak kudeta 2020 dan 2021. Ia dilaporkan terbunuh karena serangan bom bunuh diri yang menargetkan kediamannya.

Serangan itu dilakukan secara meluas di berbagai kota di Mali, termasuk Ibu Kota Bamako. Kota-kota di Mali itu kemudian menjadi arena pertempuran antara kelompok bersenjata dan tentara hingga Minggu (25/4). Mali bagian utara disebut mengalami serangan telak dengan potensi direbut kelompok Tuareg yang memperjuangkan kemerdekaan.

Kronologi Perubahan Negara Mali dari Demokratis hingga Penuh Kudeta

Seturut Al Jazeera, Mali merupakan salah satu pionir negara demokrasi di Afrika Barat. Pola perkembangan negara Mali juga memiliki kesamaan dengan Indonesia.

Ketika awal merdeka dari status sebagai jajahan Prancis, Mali diliputi semangat sosialisme yang kuat. Namun, tak lama kemudian, hal itu berubah jadi pemerintahan junta diktator selama lebih dari dua dekade.

Pasca diperintah secara otoriter oleh junta militer, Mali sempat menapaki jalur transisi menuju demokrasi pada dekade 90-an. Pemerintahan dijalankan dengan asas demokrasi melalui pemilu terbuka.

Akan tetapi, memasuki dekade 2010, Mali kembali dilanda krisis. Kudeta demi kudeta terjadi, kelompok bersenjata tumbuh subur, dan gerakan separatisme menguat.

Berikut kronologi perubahan situasi Mali sejak awal merdeka hingga kini dilanda krisis keamanan yang meluas.

1. 1960: Awal Kemerdekaan

Mali merdeka dari Prancis pada 22 September 1960. Pemerintahan sosialis di sana terbentuk dengan Modibo Keita sebagai presiden pertama negara tersebut.

Keita, yang seorang penganut sosialisme Afrika, kemudian melakukan kebijakan nasionalisasi secara masif. Namun, kebijakan itu gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pada saat yang sama, Mali dilanda kekeringan yang parah. Secara nasional, hasil panen Mali terpuruk. Situasi ini kemudian memicu pergolakan pada 1968.

2. 1968-1991: Kediktatoran Junta Militer

Krisis pangan yang terjadi di Mali pada masa kepresidenan Modibo Keita kemudian memicu kudeta berdarah yang dipimpin Letnan Moussa Traore pada 1968. Kudeta itu berhasil menjadikan Traore sebagai Presiden Mali yang kedua dan status ini bertahan 23 tahun lamanya.

Di bawah kepemimpinan otoriter Moussa Traore, warga Mali hidup di bawah politik kekerasan dan ketakutan. Pusat Studi Strategis Afrika menyebut Traore “secara rutin menembak para demonstran dan melenyapkan saingan atau mereka yang berani menyuarakan perbedaan pendapat”.

Akan tetapi, kekerasan terhadap masyarakat sipil itu dilakukan pemerintahan Traore di tengah kondisi ekonomi yang lesu, juga praktik korupsi yang merajalela.

Pada 1991, protes besar mahasiswa menjadi titik balik bagi rezim otoriter itu. Letnan Kolonel Amadou Toumani Toure melakukan kudeta untuk menggulingkan Traore dalam periode protes tersebut.

3. 1992-2002: Kebangkitan Demokrasi Mali

Setelah menggulingkan Traore, Letnan Kolonel Amadou Toumani Toure kemudian menjadi presiden transisi sembari konstitusi baru dibentuk dan pemilu direncanakan.

Kemudian pada 1992, Mali mengadakan pemilu untuk memilih wali kota, anggota parlemen, dan presiden. Alpha Oumar Konare kemudian terpilih sebagai presiden.

Konare menjabat selama dua periode dan berhasil membawa Mali menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kebebasan berpendapat dan hak-hak sipil warga Mali juga tertunaikan dalam periode ini.

Pertumbuhan ini kemudian mendorong Mali jadi pendiri Komunitas Demokrasi (CoD) pada 2002. CoD merupakan inisiatif global untuk mempromosikan dan memperkuat demokrasi di seluruh dunia. Indonesia termasuk dalam koalisi ini.

Namun, setelah periode kepresidenan Konare berakhir, pertumbuhan Mali kembali menemui jalan buntu. Hal ini terjadi pasca terpilihnya Amadou Toumani Toure—yang memimpin kudeta 1991—sebagai presiden dalam pemilu.

Masa kepresidenan Toure diliputi korupsi yang merajalela. Pertumbuhan ekonomi menyusut, meskipun Toure menjabat dalam dua periode hingga 2012.

4. 2012-2020: Kudeta dan Awal Krisis Keamanan

Pada 2012, sesaat sebelum masa kepresidenan Toure berakhir, Mali dilanda kudeta. Kapten Amadou Haya Sanogo memimpin kudeta beberapa minggu sebelum pemilihan dan memaksa Toure untuk mengundurkan diri pada Maret tahun tersebut.

Sanogo kemudian mendirikan pemerintahan militer, dan menjadikan Dioncounda Traore sebagai presiden sipil sementara hingga pemilu dapat diselenggarakan. Namun hal ini tidak cukup meredakan gejolak karena pemberontakan.

Pada periode ini, wilayah utara Mali bergolak karena pemberontakan. Etnis Tuareg yang mendiami wilayah tersebut bersekutu dengan kelompok pecahan al-Qaeda dan melancarkan serangan untuk merebut kawasan tersebut.

Namun, pada periode yang sama, pejuang etnis Tuareg diserang oleh kelompok bersenjata Ansar Dine. Kelompok bersenjata itu sempat merebut wilayah utara dari Tuareg. Hal ini memicu intervensi Prancis pada 2013.

Pada 2013 ini pula Mali menyelenggarakan pemilu dan Ibrahim Boubacar Keita terpilih sebagai presiden. Pada masa kepresidenan itu, pemerintahan Keita berhasil mencapai kesepakatan damai dengan etnis Tuareg di utara berkat mediasi PBB.

Akan tetapi, pemerintahan Keita gagal mendongkrak ekonomi Mali yang terpuruk. Kondisi ekonomi negara itu justru makin memburuk.

Pada 2020, terjadi gelombang protes massal di Mali. Hal ini memicu kudeta untuk kesekian kalinya bagi Mali.

5. 2020: Kudeta Militer

Gelombang protes pada 2020 membuat Kolonel Assimi Goita memimpin kudeta yang menggulingkan Ibrahim Boubacar Keita pada bulan Agustus tahun tersebut. Sejak itu, Keita jadi sosok sentral pemerintahan Mali.

Keita tak jadi presiden setelah kudeta. Bah Ndaw, seorang kolonel pensiunan, dilantik sebagai presiden sementara dengan Goita jadi wakilnya.

6. 2021-2026: Kudeta dalam Kudeta dan Pemerintahan Goita

Pada 2021, terjadi perselisihan antara Goita dengan Ndaw. Sang wakil presiden itu kemudian melakukan kudeta dan menyingkirkan sang presiden.

Sejak itu, Goita jadi Presiden Mali. Semula, ia berjanji akan mengembalikan pemerintahan sipil pada 2024, namun hal itu tak terjadi setelah Goita dilantik sebagai presiden kembali hingga 2030.

Pada 2024, Goita memutuskan untuk mengakhiri kesepakatan damai dengan etnis Tuareg. Situasi di utara kembali memburuk setelahnya. Baik militer maupun pejuang Tuareg terlibat bentrokan berkali-kali.

Seiring pergolakan di utara, Jama'ah Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) Mali — organisasi bersenjata pecahan al-Qaeda—berkembang makin kuat. Organisasi yang dibentuk pada 2017 ini kemudian melancarkan serangan pada Oktober 2024, serangan ini memblokade jalur impor minyak dan melumpuhkan kehidupan di Ibu Kota Bamako dan sekitarnya.

Pada April 2026, JNIM dan Tuareg bekerja sama dalam serangan terkoordinasi yang meluas di Mali. Serangan ini dilancarkan di berbagai kota, termasuk kota garnisun Kati, tempat Menteri Pertahanan MaliIssa Ousmane Coulibaly tewas terbunuh.

Kini, Mali dilanda ketidakstabilan politik, ekonomi, dan keamanan yang penuh ketidakjelasan.