Koperasi Merah Putih di Tangsel: Jauh Realita dari Ekpektasi

tirto.id - Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang digagas pemerintah pusat, ditargetkan hadir di setiap kelurahan dan desa. Sayangnya di Tangerang Selatan, Banten, hal ini belum menunjukkan hasil maksimal.

Padahal, koperasi ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian daerah. Jauh panggang dari api, dalam implementasinya, di lapangan realisasi program masih berjalan lambat dan menimbulkan berbagai keluhan dari pengurus maupun masyarakat calon anggota.

Janji Modal Besar Tak Kunjung Turun

Di Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Ketua KMP Bahtiar Iskandar mengungkapkan kekecewaannya. Ia menuturkan, sejak awal masyarakat dibuat antusias dengan janji adanya bantuan modal hingga Rp3 miliar sampai Rp5 miliar–bahkan ditambah isu adanya gaji Rp5 juta bagi pengurus.

“Tapi faktanya, sampai hari ini belum ada bantuan yang turun,” ujarnya kepada Tangsel_Update, Kamis (4/9/2025).

Menurut Bahtiar, situasi ini berdampak pada semangat pengurus dan calon anggota yang mulai menurun. “Awalnya konsep gotong royong dengan iuran Rp100 ribu dan simpanan Rp25 ribu per orang. Tapi sekarang diwajibkan iuran Rp125 ribu. Kalau hanya itu modalnya, koperasi ini akan sulit berkembang,” keluhnya.

Berbeda dengan Serua Indah, KMP Kelurahan Sawah mencoba melangkah lebih maju. Ketua KMP Kelurahan Sawah, Heri, menjelaskan koperasinya akan diarahkan ke sektor pertanian dan budidaya ikan yang sudah dijalankan masyarakat sebelumnya di tingkat RW.

Ia menambahkan, ada wacana jika koperasi tidak bisa memenuhi setoran ke bank, maka akan ditutup menggunakan dana desa atau kelurahan.

“Itu jelas bisa merusak anggaran pembangunan wilayah, dan kami kurang setuju jika skema itu dipaksakan,” tegasnya.

Modal Masih dari Internal Anggota

Kepala Dinas Koperasi Tangerang Selatan Bachtiar Priyambodo menyebutkan bahwa saat ini sumber permodalan KMP masih terbatas dari internal anggota, hibah, dan pinjaman.

“Kebijakan di Tangsel saat ini kami prioritaskan menghimpun modal sendiri dari rekrutmen masyarakat. Soal kemungkinan dukungan dari APBD, masih dirumuskan dengan TAPD. Saat ini belum ada,” jelas Bachtiar saat dikonfirmasi, Sabtu (6/9/2025).

Menurutnya, prinsip koperasi harus tetap dijaga, dari, oleh, dan untuk anggota. Karena itu, meski bantuan pusat belum turun, masyarakat diminta tetap berpartisipasi dengan menjadi anggota aktif.

Selain fokus pada aspek permodalan, Dinas Koperasi Tangsel juga menyiapkan strategi lain berupa peningkatan kapasitas SDM koperasi.

“Dinas sudah melakukan pelatihan baik untuk pengurus maupun pengawas internal bekerja sama dengan Kemenkop. Ke depan, KMP di Tangsel juga akan didampingi STAN dalam hal manajemen usaha, perpajakan, dan laporan keuangan,” kata Bachtiar.

Ia berharap, meski dana pusat belum turun, koperasi tetap bisa berjalan dengan pendampingan yang intensif.

Anggaran Rp16 Triliun dari Pusat

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan Rp16 triliun untuk mendukung pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dana tersebut bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025.

Tepatnya dalam Pasal 2 PMK 63/2025, disebutkan pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) akan bersinergi antara pemerintah dan bank. Dukungan penyaluran pinjaman kepada KKMP dan KDMP menggunakan saldo anggaran lebih, besarannya mencapai Rp16 triliun, seperti yang disebutkan di atas.

Adapun dana itu ditempatkan di bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia/BSI) sebagai penyalur kredit kepada koperasi.

Meskipun dana besar telah dialokasikan, realisasi di tingkat daerah, khususnya di Tangerang Selatan, belum dirasakan pengurus koperasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan implementasi kebijakan.

Akibatnya, kepercayaan masyarakat perlahan menurun. Jika kondisi ini terus berlanjut, program KMP yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dikhawatirkan sulit mencapai target.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Ahmad Priyatna dari Pusat Studi Kebijakan, Konstitusi dan Pemerintahan (PUSTAKA) mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada kebijakan makro berupa alokasi anggaran, tetapi juga memastikan realisasi cepat di lapangan.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana dan pendampingan teknis harus diperkuat agar masyarakat yakin untuk bergabung dan berkontribusi.

"Tanpa kepastian modal, pelatihan yang berkelanjutan, serta pendampingan manajemen yang serius, semangat masyarakat bisa terus menurun. Jika itu terjadi, KMP berpotensi hanya menjadi program formalitas tanpa dampak nyata bagi ekonomi lokal," ujar Ahmad.

Selain itu ia menjelaskan bahwa sejak awal, konsep Koperasi Merah Putih ini memang terkesan kabur dan penuh tanda tanya. Alih-alih memperkuat koperasi yang sudah ada dan nyata-nyata berakar di masyarakat, pemerintah justru menghadirkan sebuah, “produk baru” yang bahkan kepemilikannya tidak jelas.

Dari situ kemudian muncul paradoks; mau disebut koperasi rakyat, tapi dikelola dan dikontrol dari pemerintah pusat. Mau disebut program pemerintah, tapi dibungkus seolah inisiatif masyarakat.

Dia lantas menekankan koperasi itu bukan sekadar jargon, tapi wadah ekonomi rakyat yang harus tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas.

=====

Tangsel_Update adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.