Komplotan Penipu Seleksi Penerimaan CPNS 2018 Ditangkap Polisi

tirto.id - Polres Sumedang menangkap komplotan penipu seleksi penerimaan CPNS 2018 yang berupa kegiatan lokakarya pada Kamis (1/3/2018).

Pelaku yang berjumlah lima orang itu ditangkap setelah Polres Sumedang bekerja sama dengan Polsek Jatinangor dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pengintaian selama dua hari.

“Komplotan yang setidaknya terdiri dari lima orang dapat kami tangkap di dua lokasi yang berbeda di Jatinangor," kata Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Dede Iskandar, sebagaimana dikutip BKN, Kamis (1/3/2018).

BKN bersama polisi melakukan pengintaian setelah mendapat laporan dari masyarakat.

Kapolres Sumedang AKBP Hari Brata mengatakan, lebih dari 60 orang yang berasal dari berbagai daerah menjadi korban penipuan seleksi itu.

“Setoran awal korban berkisar Rp5-Rp15 juta dan akan ada setoran lebih banyak setelah korban mendapat SK CPNS yang tentu saja palsu”, kata Hari.

Korban penipuan berasal dari berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Dari pelaku, polisi menyita barang bukti berupa dokumen, laptop, EDC BRI, HP, dan beberapa barang lain. "Kasus ini akan kami kembangkan lebih lanjut untuk memburu otak pelaku," pungkas Hari.

Sementara itu, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan meminta agar masyarakat lebih waspada terhadap penipuan berupa iming-iming menjadi CPNS lewat jalur di luar proses seleksi resmi.

“Semua informasi tentang penerimaan CPNS hanya disampaikan melalui kanal-kanal informasi yang dimiliki BKN, di antaranya web bkn.go.id, media sosial Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube Channel”, tuturnya di depan para korban penipuan.

Ridwan menambahkan, meskipun belum ditemukan keterlibatan oknum BKN, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kemungkinan tersebut.

Ia juga berpesan pada para korban agar segera melaporkan ke polisi setempat jika menemukan seleksi CPNS yang tidak sesuai dengan yang tertera di informasi resmi pemerintah.