Komisi IX DPR akan Panggil BGN Bahas Fenomena Keracunan MBG

tirto.id - Komisi IX DPR RI akan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Rabu (1/9/2025). Pemanggilan itu buntut dari rentetan kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Nanti di tanggal 1 (Oktober 2025) silakan datang kami akan mengundang. Mengundang Kemenkes, BPOM, BGN, juga BKKBN untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kami,” ucap Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Berdasarkan data terakhir, BGN mengungkap setidaknya ada sekitar 5.914 penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan. Hampir 80 persen kasus disebut karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tak mematuhi SOP.

Selama perjalanan 10 bulan MBG, sebanyak kurang lebih 5.620 pelajar mengalami keracunan. Dengan demikian, dia ingin agar pihak BGN menanggapi dengan serius untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.

Dia menyebut program tersebut bertujuan meningkatkan gizi anak-anak bangsa sehingga harus tetap berjalan dengan baik.

“Kami lakukan rapat bersama mereka untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh bagaimana BGN ini bisa dilaksanakan dengan baik dan target yang ingin dicapai oleh Presiden itu bisa dicapai,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga merespons dugaan politikus yang turut menguasai kuota dapur dalam program MBG. Irma pun menyebut hal itu bukanlah lagi sebuah rahasia umum. Lebih lanjut, Irma mengaku bahwa pihaknya sudah mendengar isu itu, beriringan dengan maraknya dapur fiktif di lapangan.

“Kami mendengar itu, bahkan saya sudah menyampaikan itu di RDP. Tapi kalau soal, nanti teman-teman bisa cari deh faktanya di lapangan. Saya enggak usah ngomong karena ini sudah bukan rahasia umum lagi dan ini harus diperbaiki,” katanya.

Lalu, dia mengklaim mengetahui siapa politisi yang dimaksud turut menguasai kuota dapur MBG. Hanya saja, Irma tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dengan demikian, dia meminta pihak BGN segera melakukan evaluasi dengan memperbaharui kepemilikan SPPG agar tak lagi dikuasai pihak tak bertanggung jawab.

“Saya tahu persis kok yang sebetulnya yang menguasai kuota itu siapa. Saya nggak perlu ngomong ya, tapi saya ngomong ke BGN tolong perbaiki, tolong refresh kembali,” ucapnya.

Irma menekankan jangan sampai pihak-pihak itu membuat rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi bisa gagal akibat ditunggangi pihak-pihak tertentu.

“Saya kan pernah ngomong yang kuota fiktif. Saya pernah ngomong kuota fiktif SPPG. Saya pernah bicara itu. Harusnya itu dimaknai dan harus dilakukan perubahan,”kata dia.