tirto.id - Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta Pemprov DKI serentak mendigitalisasi parkir. Penerimaan tarif parkir harus terhubung langsung ke Unit Pengelola (UP) Perparkiran.
Tujuannya, tak ada lagi potensi kehilangan retribusi parkir. Tidak ada lagi kekhawatiran kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Paling penting harus digitalisasi. Benar-benar harus lihat ke depan. Jangan lagi pakai karcis parkir manual dan pembayaran manual," ujar Nova, beberapa waktu lalu.
Selain itu, menurut dia, juru parkir perlu dilatih untuk menggunakan alat-alat berbasis digital. Harus mengikuti zaman.
Dia berharap, tidak ada kekeliruan dalam pembayaran tarif parkir. Perlu pembaharuan untuk pendapatan retribusi perparkiran.
"Pelatihan agar ada modernisasi. Jadi andal memakai alat. Harus ada updating setiap hari," tutur Nova.
Lebih baik lagi, sambung dia, digitalisasi pendapatan dari parkir bisa terhubung langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Ketika masuk data, bisa langsung terhubung data center. Jadi, per hari kita bisa lihat pengelola parkir hari ini pendapatannya berapa," ungkap Nova.
Nova menambahkan, pembayaran parkir dengan istem karcis manual dan uang tunai memakan waktu cukup lama untuk pembaharuan data.
"Kalau by ticket, kita harus tunggu penghitungan manual. Kalau online, data centernya jelas dan bisa terhubung dengan Bapenda," pungkas dia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id

































