tirto.id - Zulkifli Hasan menegaskan Pemindahan Ibu Kota Negara RI sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu dekat. Menurut Ketua MPR ini, pemerintah masih membutuhkan energi dan biaya besar untuk menjalankan program-program yang dijanjikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK).
"Pemindahan ibukota jangan sekarang karena pemerintah seharusnya fokus pada program yang telah dijanjikan, misalnya Tol Sumatera dan Tol Jawa belum selesai," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (7/7/2017).
Dia juga mencontohkan banyak program yang belum diselesaikan pemerintah, seperti pembangunan irigasi, swasembada pangan, harga listrik yang naik dan harga daging yang belum terkendali.
Sementara itu, menurut Zulkifli, tahun 2018 sudah memasuki tahun politik, seperti pendaftaran calon anggota legislatif dan penjaringan calon presiden dan wakil presiden sehingga lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan program-programnya.
"Tahun depan sudah masuk tahun politik sehingga pemindahan ibukota kapan-kapan saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.
Selain itu, menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) tersebut, sebaiknya apabila pemindahan ibukota harus dilakukan oleh pemerintah, tanpa perlu melibatkan pihak swasta.
Hal itu, dinilainya, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan menjadi pertanyaan publik.
"Kalau pindah ibu kota, ya pemerintah. Itu yang dipindahkan pusat pemerintahan. Kalau swasta yang memindahkan pusat pemerintahan, bagaimana jadinya? Masa pusat pemerintahan dipindahkan swasta," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibukota, termasuk soal skema pendanaan direncanakan rampung tahun ini, dan prosesnya memakan waktu lama.
“(Kajian) diupayakan selesai akhir tahun ini, sehingga pada 2018 sudah dimulai persiapan-persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi baru itu,” kata Bambang di Gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (5/7/2017) sore.
Bambang Brodjonegoro juga menegaskan rencana pemindahan ibu kota tidak akan membebani APBN. Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah dalam proses mengkaji bagaimana skema pembiayaan untuk merealisasikan wacana tersebut.
“Kalaupun kita ingin memindahkan kota administrasi, tidak dengan memberatkan APBN. Kita akan cari skema dimana keterlibatan sektor swasta akan kita dorong, sehingga biaya yang dikeluarkan dari APBN menjadi minimum,” ungkap Bambang.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
