tirto.id - Masalah kesenjangan harga BBM di Pulau Jawa dan Papua perlu dikaji sebelum kebijakan penyeragaman BBM di seluruh Indonesia bisa dilaksanakan.
Saran tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono yang juga merupakan politisi partai Gerindra. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (21/10/2016) ia juga mengatakan harga BBM paling tinggi terdapat di daerah pedalaman. Di kota besar, harga premium dan solar relatif sama dengan di Jawa.
"Bagaimana pun langkah Presiden Jokowi dengan program satu harga BBM di Papua perlu diapresiasi, tapi harus dengan kajian matang agar dana subsidi BBM tidak dimanipulasi. Sebenarnya yang harus dikaji pemerintah adalah bagaimana bisa terjadi kesenjangan harga BBM yang terlalu jauh antara Papua dan Jawa. Ini merupakan masalah distribusi yang dilakukan Partamina. Ada kegagalan pemerintah dalam mengendalikan Pertamina. Dan Pertamina juga gagal mendistribusikan BBM secara merata," kata Bambang Haryo saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/10/2016).
Menurut pengamatan Bambang, di Kota Ambon, harga BBM tidak saja mahal, tapi juga langka karena kapal pengangkut Pertamina untuk mengangkut BBM ke lokasi tersebut masih minim.
“Menteri ESDM yang baru merupakan mantan Menteri Perhubungan, mestinya sudah mengerti. Dan Pertamina yang memonopoli perdagangan BBM jelas belum bekerja dengan baik, karena BBM belum sampai ke pelosok pedalaman. Di Kota Ambon, misalnya, harga BBM tidak saja mahal, tapi juga langka. Kapal-kapal Pertamina untuk mengangkut BBM juga masih minim. Hal ini yang perlu terus dikaji, di mana sumber masalah distribusi,” kata Bambang.
Bambang mengatakan Indonesia kekurangan angkutan transportasi logistik massal, terutama ke daerah-daerah terpencil. Bambang mencontohkan, angkutan kereta massal untuk mengangkut logistik belum banyak.
"Di luar negeri, transportasi logistik massal begitu banyak tersedia dan bisa menjangkau ke daerah-daerah pedalaman. Di Australia dan China, harga BBM di daerah pelosok yang terkecil sekalipun sudah sama. Bila sudah ada penyatuan harga BBM, itu bisa berdampak positif pada iklim usaha. Pertumbuhan ekonomi juga bisa bergerak naik. BBM yang menjadi energi primer masih wajib disubsidi terutama untuk transportasi publik dan logistik," katanya.
Seperti diketahui, selama ini harga BBM di pedalaman Papua dan Papua Barat bisa mencapai Rp60-100 ribu per liter. Nantinya, harga premium akan sama yakni Rp6.450/liter dan solar Rp5.150/liter.
Presiden sudah menunjuk Menteri BUMN dan Pertamina untuk menyukseskan program satu harga BBM di Papua tersebut. Bahkan, di Bandara Nop Goliat Dekai, Kab.Yahukimo, Papua, sudah tersedia pesawat Air Tractor milik Pertamina yang siap mendistribusikan BBM ke pedalaman Papua.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
