Kenapa PM Inggris Keir Starmer Mundur? Ini Penyebabnya

tirto.id - Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer mengumumkan mundur dari jabatannya. Starmer menyampaikan hal itu dalam sebuah konferensi pers pada Senin (22/6/2026). Apa alasannya?

Keputusan Starmer untuk melepaskan jabatannya sebagai PM Inggris menandai berakhirnya masa kepemimpinannya yang bahkan belum mencapai dua tahun sejak ia membawa Partai Buruh meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum 2024 lalu dan menjanjikan stabilitas politik setelah bertahun-tahun gejolak pasca-Brexit.

Dalam pernyataannya, Starmer mengakui bahwa mayoritas anggota parlemen dari partainya tidak lagi meyakini dirinya sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Labour menuju pemilu berikutnya. Ia menyatakan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan mengumumkan bahwa proses pencalonan pemimpin baru akan dibuka mulai 9 Juli.

"Pertanyaan yang diajukan partai saya sekarang adalah apakah saya orang yang paling tepat untuk memimpin kita menuju pemilihan umum berikutnya, saya telah mendengar jawaban partai parlemen saya atas pertanyaan itu, dan saya menerima jawaban itu dengan lapang dada," kata Starmer dikutip Reuters,Senin (22/6/2026).

PM Inggris Mundur karena Tekanan Politik

Pengunduran diri Keir Starmer sebenarnya merupakan puncak dari tekanan politik yang telah berkembang selama berbulan-bulan. Popularitasnya terus merosot akibat ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi, tingginya biaya hidup, masalah layanan publik, dan berbagai kontroversi yang membayangi pemerintahannya.

Tekanan tersebut semakin kuat setelah rival utamanya, Andy Burnham, berhasil memenangkan pemilihan sela parlemen dengan meyakinkan. Kemenangan Burnham dipandang sebagai sinyal bahwa banyak anggota Partai Buruh melihatnya sebagai figur yang lebih mampu mengembalikan elektabilitas partai yang terus menurun di bawah kepemimpinan Starmer.

Burnham, yang dikenal sebagai politisi berpengalaman dan komunikator yang efektif, kini menjadi kandidat terkuat untuk menggantikannya.

Dalam pidato pengunduran dirinya yang berlangsung emosional, Starmer menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekannya di pemerintahan dan parlemen atas dukungan yang diberikan selama masa jabatannya.

Suaranya beberapa kali terdengar bergetar ketika menyampaikan penghargaan kepada istrinya dan anak-anaknya yang disebut selalu mendampinginya dalam menghadapi tekanan politik yang berat.

Meski mundur dari posisi pemimpin partai, Starmer akan tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri hingga penggantinya resmi terpilih. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan secara tertib dan tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan.

PM Inggris yang Baru Hadapi Tantangan Ekonomi dan Politik

Politico pada artikelnya 18 Mei 2026 lalu menyebut Inggris sebagai negara ekonomi maju yang justru mengalami stagnasi pertumbuhan, tekanan utang tinggi, serta ketidakpuasan publik yang meluas akibat turunnya standar hidup.

Dibandingkan masa kepemimpinan Tony Blair pada akhir 1990-an, ketika Inggris masih menikmati pertumbuhan ekonomi kuat dan posisi global yang lebih dominan, situasi saat ini dianggap jauh lebih sulit karena negara harus beradaptasi dengan perubahan besar dalam ekonomi global, termasuk kebangkitan Cina, tekanan geopolitik dari Rusia, serta dominasi Amerika Serikat.

Sejumlah ekonom menilai titik balik masalah Inggris terjadi sejak krisis finansial global 2008 yang meninggalkan dampak jangka panjang terhadap produktivitas, pertumbuhan upah, dan kesenjangan regional.

Wilayah di luar London disebut paling terdampak oleh deindustrialisasi yang berlangsung selama beberapa dekade, ketika sektor manufaktur perlahan pindah ke negara lain. Akibatnya, muncul ketidakpuasan sosial yang semakin dalam di banyak komunitas, yang merasa tertinggal dari pusat ekonomi nasional.

“Negara ini mengalami kinerja produktivitas yang buruk sejak krisis keuangan. Hal itu terkait dengan… kurangnya pertumbuhan upah riil dan memperburuk perasaan mereka yang tertinggal akibat penurunan historis sektor manufaktur,” kata Jim O’Neill, mantan kepala ekonom di Goldman Sachs dan mantan Menteri Keuangan.

Situasi ini diperburuk oleh berbagai krisis lanjutan seperti Brexit, pandemi Covid-19, krisis energi akibat perang di Ukraina dan Iran, serta meningkatnya beban populasi lanjut usia yang menekan anggaran negara untuk kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Dalam kondisi tersebut, ekonomi Inggris dinilai memasuki fase pertumbuhan rendah dengan pengeluaran publik yang terus meningkat, sedangkan kepercayaan pasar keuangan semakin rapuh.

Utang pemerintah yang melonjak sejak krisis 2008 dan pandemi membuat biaya pinjaman negara berada pada level tinggi, sehingga ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Situasi ini bahkan membuat para politisi berada di bawah tekanan besar dari pasar obligasi, sebagaimana terlihat dalam kasus pemerintahan sebelumnya yang runtuh akibat respons pasar terhadap kebijakan ekonomi.