Masuk tirto.id
tirto.id - Rasanya tak berlebihan jika menyebut Transjakarta sebagai simbol keberhasilan sistem transportasi publik di Jakarta. Moda transportasi berbasis bus ini menjadi tulang punggung mobilitas warga Jakarta, dengan jumlah pengguna yang terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada 2024, Transjakarta mencatat 371,4 juta pelanggan dengan rata-rata lebih dari satu juta penumpang per hari. Angka tersebut menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya, dengan cakupan layanan yang menjangkau 91,7 persen populasi Jakarta.
Tren positif itu berlanjut pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penumpang Transjakarta, secara kumulatif, pada periode Januari-April 2025 mencapai 123.328.084 orang atau naik 5,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di tengah capaian tersebut, muncul wacana kenaikan tarif layanan Transjakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebutkan bahwa subsidi tarif yang ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini sudah mencapai lebih dari Rp9 ribu per tiket.
Menurut Pramono, Pemprov DKI tidak mungkin menanggung subsidi tarif Transjakarta sebesar itu secara terus menerus. Oleh karenanya, opsi menaikkan tarif telah menjadi pertimbangan.
“Sekarang ini subsidinya setiap tiket sebenarnya sudah di atas Rp9.000. Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kami sangga sendirian terus-menerus,” ujar Pramono di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).
Sudah Saatnya Tarif Transjakarta Naik?
Wacana kenaikan tarif Transjakarta sejatinya bukan hal baru. Selama beberapa tahun terakhir, isu ini kerap mencuat ke publik, terutama karena tarif sebesar Rp3.500 per perjalanan belum pernah berubah sejak layanan bus tersebut diluncurkan dua dekade lalu.
Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) bahkan telah merekomendasikan penyesuaian tarif dalam pertemuannya dengan Gubernur DKI di Balai Kota Jakarta pada (28/4/2025). Ketua DTKJ, Haris Muhammadun, menilai saat ini kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif yang lebih tinggi sudah meningkat, sehingga penyesuaian harga menjadi langkah yang wajar.
DTKJ sendiri mengusulkan agar tarif Transjakarta dinaikkan menjadi Rp4.000 untuk waktu normal dan Rp5.000 pada jam sibuk, yakni pukul 07.01-10.00 serta 16.01-21.00 WIB.
"Artinya memang dari 2003-2004 itu kan gak naik-naik ya atau gak disesuaikan. Nah sebetulnya ATP-WTPnya (Ability To Pay dan Willingness To Pay) kan sudah," ujarnya pada Senin (28/4/2025), dikutip dari situs resmi Pemprov Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, kembali menegaskan bahwa tarif Rp3.500 yang berlaku sejak 2005 belum pernah berubah. Ia menjelaskan, penyesuaian tarif telah dikaji sejak lama, namun masih memerlukan pembahasan mendalam, termasuk mempertimbangkan ketidaksesuaian antara tarif Transjakarta dan perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
"Tentu semua aspek yang berpengaruh, variabel-variabel berpengaruh terhadap tarif itu menjadi kajian detail kami untuk kemudian ini kami laporkan kepada Pak Gubernur," tandasnya.
Isu kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat setelah adanya pemotongan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Jakarta. Dampak dari pengurangan DBH tersebut membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 diperkirakan turun sekitar Rp16 triliun, dari semula Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Menanggapi pemotongan itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan akan mengkaji ulang kebijakan subsidi transportasi umum sebagai langkah efisiensi anggaran menyusul pemangkasan DBH tersebut. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi belum tentu akan menaikkan tarif transportasi umum di Jakarta.
“Yang jelas, tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (anggaran Jakarta). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi ini belum tentu dinaikkan, ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” tutur Pramono, dilansir dari Antara, Rabu (8/10/2025).
Tiap tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan subsidi hingga Rp 6 triliun untuk kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Subsidi PSO sendiri adalah dana yang diberikan untuk menutupi selisih biaya operasional dan tarif publik dari moda transportasi seperti Transjakarta, MRT, dan LRT agar harganya terjangkau bagi masyarakat.
Pada tahun 2024, subsidi PSO untuk Transjakarta mencapai sekitar Rp3,9 triliun, yang memungkinkan tarif bus tetap Rp3.500 meskipun biaya per penumpang bisa mencapai Rp13.500. Artinya, subsidi yang diberikan pemerintah sekitar Rp9 ribu per pelanggan.
“Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan, Transjakarta juga berhasil mengoptimalkan penggunaan subsidi. Rasio subsidi per pelanggan turun hampir setengah dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp9.831 per pelanggan,” dikutip dari laporan kinerja 2024 Transjakarta.
Pada Juni 2025, Pemprov Jakarta sempat mengajukan tambahan anggaran subsidi layanan transportasi publik, atau PSO, sebesar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Tambahan subsidi ini ditujukan untuk mendukung perluasan rute dan armada Transjakarta serta Transjabodetabek.
"Akan ada penambahan sekitar Rp300 miliar sampai Rp400 miliar. Itu sebagian untuk Transjabodetabek dan sebagian lagi untuk kebutuhan layanan dalam kota," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Lalu, bagaimana respons pengguna Transjakarta menanggapi respons kenaikan tarif ini?
Pro dan Kontra di Kalangan Pengguna Transjakarta
Wacana kenaikan tarif Transjakarta menimbulkan beragam respons dari penggunanya. Annisa (30), yang setiap hari berkomuter dari Lebak Bulus ke kawasan Sudirman, mengaku keberatan dengan rencana kenaikan dari Rp3.500 menjadi Rp5.000.
Menurutnya, meski memahami bahwa tarif Transjakarta belum pernah naik sejak awal beroperasi, kenaikan sekitar 40 persen terasa terlalu besar dan dikhawatirkan dapat menurunkan minat masyarakat menggunakan moda transportasi ini.
“Sebagai orang yang sehari-hari naik transum denger isu kenaikan dengan persentase sekitar 40 persenan kayanya agak tinggi. Alangkah baiknya dikaji ulang wacana ini. Takutnya memengaruhi minat orang naik TJ,” ujarnya kepada Tirto, Selasa (28/10/2025).
Ia mengusulkan, jika salah satu alasan kenaikan adalah karena kebijakan penghapusan tarif terhadap 15 golongan pengguna Transjakarta, baiknya kebijakan tersebut dikaji lagi. Khususnya terhadap golongan pegawai pemerintah seperti PNS Pemprov DKI, TNI dan Polri yang turut mendapatkan tiket gratis.
“Gaji mereka lebih besar dari kebanyakan buruh, PPh mereka dibayar negara, tapi malah dapat hak istimewa gratis. Yang dikasih gratis cukup lansia, pelajar dan kalangan disabilitas,” ujarnya.
Sementara itu, Adithya (29), pengguna BRT Transjakarta koridor 1 Blok M–Kota, menyatakan tidak keberatan dengan kenaikan tarif. Baginya, setelah dua dekade tarif tetap, penyesuaian harga dianggap wajar, terutama jika mempertimbangkan inflasi dan kenaikan Upah Minimum Regional.
Meski sepakat, ia menekankan bahwa kenaikan tarif sebaiknya diiringi dengan peningkatan pelayanan dan penambahan armada, khususnya pada rute-rute sibuk.
“Dari saya kecil kayanya tarif TJ gak pernah naik. Kalo dihitung inflasi, dan kenaikan UMR sih wajar aja kalo naik. Gak keberatan asal pelayanannya ditingkatkan dan jumlah armadanya ditambah terutama di rute-rute sibuk,” ujarnya kepada Tirto, Selasa (28/10/2025).
Lalu, bagaimana analisis pakar terkait wacana kenaikan tarif TJ ini?
Kenaikan Tarif Harus Disertai Peningkatan Pelayanan
Pakar transportasi menilai kenaikan tarif Transjakarta sebagai hal yang wajar. Peneliti senior Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, mengingatkan bahwa sejak beroperasi pada 2004, tarif Transjakarta belum pernah mengalami penyesuaian, meskipun inflasi telah meningkat signifikan selama dua dekade terakhir.
Meski demikian, ia menekankan bahwa kenaikan tarif sebaiknya tidak dilakukan secara drastis. Deddy menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem kenaikan bertahap, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih sejak pandemi COVID-19 berakhir.
“Contoh, tahun depan (2026) naik Rp500 jadi Rp4.000, lalu di 2 tahun kemudian (2028) naik 1.000 jadi 5.000. Sehingga bagi masyarakat pengguna angkutan umum tetap stabil ekonominya, tidak shock,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (28/10/2025).
Senada, Djoko Setijowarno, pakar transportasi sekaligus Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, menilai wacana kenaikan tarif sudah tepat. Ia menambahkan, dengan Upah Minimum Jakarta yang saat ini mencapai Rp5,3 juta, kenaikan tiket sebesar Rp1.500 masih terjangkau bagi sebagian besar pengguna.
Djoko, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pusat, juga menyebut, tarif Transjakarta masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kota lain yang memiliki sistem serupa, di mana tarif bisa mencapai Rp4.000–Rp5.000.
“Kalau dibandingkan dengan sistem serupa di luar Jakarta, tarif Transjakarta masih relatif rendah. Di beberapa kota lain, tarif bus cepat bisa di atas Rp4.000 bahkan Rp5.000, jadi kenaikan ini sebenarnya wajar,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (28/10/2025).
Ia menyebut, jika disertai peningkatan layanan, kenaikan tarif dapat diterima tanpa menurunkan minat masyarakat menggunakan Transjakarta. Peningkatan pelayanan yang dimaksud, antara lain, penambahan jumlah armada pada jam-jam sibuk, khususnya pukul 07.00, untuk mengurangi antrean panjang dan kepadatan penumpang.
“Dengan peningkatan pelayanan yang menyertai, kenaikan tarif dapat diterima masyarakat tanpa mengurangi minat mereka menggunakan Transjakarta,” tambahnya.
Kembali ke Deddy dari Instrans. Ia menekankan bahwa salah satu aspek yang paling mendesak untuk ditingkatkan di Transjakarta adalah ketersediaan armada bus. Ia menilai, jumlah bus harus ditambah secara signifikan terutama pada jam-jam sibuk (peak time), agar headway antarbus menjadi lebih cepat dan penumpang tidak perlu menunggu lama.
“Jumlah sarana bus harus ditambah banyak bila peak time, supaya headway-nya yang cepat,” ujarnya.
Meski mendukung kenaikan tarif, Deddy menekankan bahwa hal itu sebaiknya hanya berlaku untuk layanan BRT. Untuk layanan non-BRT seperti MetroTrans, MiniTrans, dan MikroTrans, ia menyarankan agar tarif tetap dipertahankan di level Rp3.500. Menurutnya, perbedaan kualitas dan karakteristik layanan antara BRT dan non-BRT menjadi alasan utama.
Secara garis besar, perbedaan utama terletak pada jalur dan fasilitas halte. Layanan BRT beroperasi di jalur khusus yang terpisah dari arus lalu lintas umum, sehingga waktu tempuh lebih cepat. Sementara layanan non-BRT berjalan di jalur reguler bersama kendaraan lain, dengan halte di tepi jalan, dan dilayani oleh armada seperti MikroTrans dan MetroTrans.
“Yang perlu diingat bahwa bisnis angkutan umum massal tidak selalu memikirkan profit namun lebih kepada benefit,” ujarnya.
Gubernur Pastikan Tarif Transjakarta Masih Murah
Sementara itu, Gubernur Pramono belum mengumumkan kapan kenaikan tarif akan diberlakukan.
“Nanti saatnya pada saat yang tepat kami akan umumkan mengenai hal [kenaikan tarif Transjakarta] itu,” ucapnya.
Saat ini, sebelum menaikkan tarif, Pemprov DKI disebutnya akan fokus untuk mengembangkan fasilitas Transjakarta, termasuk dengan menambah unit bus listrik dari yang semula 200 unit, menjadi 500 unit.
Meskipun tarif Transjakarta akan mengalami kenaikan, Pramono menekankan bahwa tarif tersebut masih lebih murah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di sekitar Jakarta.
“Supaya teman-teman tahu, tarif untuk Transjakarta dibandingkan daerah di mana pun lebih murah, termasuk di Bogor, Bekasi, Tangerang, kita lebih murah,” sebutnya.
Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden Jokowi itu menambahkan, saat ini Pemprov DKI sudah menanggung subsidi tarif Transjakarta sehingga bisa gratis bagi 15 golongan masyarakat. Bahkan, untuk tarif layanan bus Transjabodetabek yang menghubungkan daerah-daerah penyangga dengan Jakarta, Pramono menyebut, tarifnya pun masih sangat rendah.
“Bahkan, kalau dari Bogor pagi hari ke Jakarta, di bawah jam 05.00, jam 06.00 pagi, itu cuma Rp2.000, dan itu naik Transjakarta dengan fasilitas yang baik sekali,” tutupnya.
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Farida Susanty
