Menuju konten utama

Kemlu Belum Terima Notifikasi soal 130 WNI Ditangkap di Malaysia

Sebanyak 130 WNI yang ditangkap di Shah Alam, Malaysia disebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan telah melebihi izin tinggal.

Kemlu Belum Terima Notifikasi soal 130 WNI Ditangkap di Malaysia
WNI melewati Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang siap menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo, di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (8/8/2019). ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahmam/ama.

tirto.id - Kementerian Luar Negeri menyatakan KBRI Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran mengenai penangkapan sekitar 130 WNI di Shah Alam, Malaysia, Minggu (18/2/2024) pagi.

“Sekitar 130 WNI ditangkap oleh Imigrasi Malaysia dalam operasi gabungan penyerbuan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Shah Alam, pada 18 Februari pagi,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, melalui pesan singkat, Senin (19/2/2024) dilansir dari Antara.

Berdasarkan informasi dari laman media sosial Imigrasi Malaysia, 130 WNI yang ditangkap itu terdiri atas 76 laki-laki, 41 perempuan, dan 13 anak-anak, termasuk bayi yang baru berusia sembilan bulan.

Iqbal memastikan bahwa segera setelah menerima notifikasi kekonsuleran, KBRI Kuala Lumpur akan memberikan bantuan kekonsuleran, termasuk upaya percepatan pemulangan bagi para WNI yang termasuk dalam kelompok rentan.

Imigrasi Malaysia menyebut operasi dilakukan di permukiman ilegal di dekat perkebunan kelapa sawit di Shah Alam. Selain WNI, mereka juga menangkap dua warga negara Bangladesh.

Wakil Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Jafri Embok Taha mengatakan permukiman itu telah berdiri selama empat tahun terakhir dan dilengkapi dengan listrik.

“Warga negara asing ini diyakini menyewa permukiman ini dari warga lokal, yang juga menyediakan listrik. Ketua kampung di sini menyebut mereka membayar sekitar 6.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp19,6 juta) per bulan untuk menyewa 0,6 hektare lahan,” kata Taha, seperti dilaporkan media Malaysia, Bernama.

Dia mengatakan sebagian warga asing yang tinggal di permukiman ilegal tersebut bekerja di bidang jasa pembersihan, restoran, dan konstruksi.

Mereka semua disebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan telah melebihi izin tinggal di Malaysia.

Baca juga artikel terkait KBRI KUALA LUMPUR

tirto.id - Sosial budaya
Sumber: Antara
Editor: Bayu Septianto