Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Biro Humas Setjen Kemhan RI, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menegaskan bahwa penambahan 24 ribu calon tamtama yang dilakukan TNI AD telah melalui perhitungan dan kalkulasi matang. Hal ini menanggapi kabar TNI AD merekrut 24 ribu calon tamtama untuk mengisi batalyon yang terdiri atas 4 kompi baru.
Meski demikian, Frega belum mendapat laporan apakah ada peningkatan anggaran pasca penambahan jumlah prajurit TNI tersebut. Dia hanya meyakinkan bahwa penambahan personel demi mendukung kedaulatan negara.
"Saya kurang tahu nominalnya, tapi pastinya sudah dalam kalkulasi dan tentunya juga untuk mendukung kedaulatan negara," kata Frega dalam konferensi pers di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Dia mengeklaim bahwa animo masyarakat mengenai penambahan prajurit TNI terbilang baik. Frega juga menyebut bahwa penambahan pasukan karena menyesuaikan dengan kebutuhan TNI saat ini.
"Tentunya proyeksi perekrutan itu sudah terhitung dengan cermat dan memang animo selama ini sangat tinggi, kebutuhan itu ada dan pastinya dari Angkatan Darat," kata dia.
Frega menuturkan, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, telah menganalisa langsung perihal kebutuhan penambahan pasukan TNI. Hal itu ditemukan dari pemantauan aktif para prajurit di berbagai pusat pendidikan militer di Indonesia.
"Bapak Menhan, kalau mungkin teman-teman media melihat, ada beberapa kali dalam publikasi itu beliau turun langsung ke Rindam-rindam, Skadik-skadik, kemudian juga di Angkatan Laut, semua Angkatan Darat, Laut, dan Udara, untuk meyakinkan bahwa semua dukungan itu terpenuhi," kata Frega.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispen TNI AD), Brigjen Wahyu Yudhayana, menyampaikan bahwa rencana perekrutan 24.000 calon tamtama dilatarbelakangi penyusunan struktur organisasi terbaru, yaitu pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan. Batalyon ini akan terdiri dari empat kompi yaitu kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni.
"Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. Setiap batalyon nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektar dan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat," kata Wahyu.
Penambahan batalyon dan jumlah pasukan TNI menuai kritik dari Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menekankan bahwa tugas membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian yang profesional, yaitu Kementerian Pertanian.
“Sementara dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian,” kata TB Hasanuddin.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
