tirto.id - Kementerian BUMN saat ini sudah menyiapkan 3-5 nama kandidat calon Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dirut PLN sebelumnya, Sofyan Basir, tersangkut kasus suap proyek PLTU-1 Riau dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mungkin 3-5 orang [yang diseleksi]. Belum tahu dari internal [PLN] atau tidak. Masih bergerak," ungkap Edwin Hidayat Abdullah selaku Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan Kementerian BUMN usai rapat bersama Komisi VI DPR-RI di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (17/6/2019).
"Ini yang agak susah karena tidak gampang cari pemimpin PLN. Tidak cukup dengan hanya kemampuan teknis, tapi harus punya leadership yang kuat. Dengan problematika yang sedemikian banyak, size-nya juga. Jadi memang tidak gampang. Biasanya kita ajukan [internal] itu minimal 3 [kandidat]," jelas dia.
Edwin menambahkan, meskipun sudah dalam tahap seleksi, proses pemilihan Dirut PLN masih butuh proses yang panjang. Tak hanya itu, Dirut PLN yang baru nanti juga harus sesuai dengan kriteria dari Rini Soemarno selaku Menteri BUMN dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Beberapa calon kemudian disetujui Bu Menteri untuk dibawa ke proses tim penilaian akhir (TPA) dengan presiden," kata Edwin.
Sejak 29 Mei 2019 hingga saat ini, PLN dipimpin oleh Djoko Rahardjo Abumanan sebagai pelaksana tugas (plt.) direktur utama. Djoko untuk sementara juga merangkap sebagai Direktur Pengadaan Strategis Dua.
Sofyan Basir resmi ditahan oleh KPK pada Senin (27/5/2019) setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap atau janji dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU-1 Riau. Selain itu, ia juga diduga aktif terlibat dalam pertemuan membahas proyek PLTU Riau-1 bersama Kotjo, Eni Maulani Saragih, dan Idrus Marham.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Iswara N Raditya
