Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima usulan tiga pemerintah daerah terkait percepatan program Sekolah Rakyat, penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), hingga perlindungan bagi warga yang menjadi korban konflik satwa liar.
Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026), dihadiri Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, Pemerintah Kota Banjar, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Sabu Raijua Karisman B. Riwu Kore bersama Asisten I Sofa Siu dan Kepala Dinas Sosial Dagerlin Lay Rihi, Wali Kota Banjar Sudarsono didampingi Ketua Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah Kota Banjar Bintang; serta Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tantawi Jauhari bersama Kepala Dinas PUTR dan PKP Yusnaldi serta Kepala Dinas Sosial P3A Rudy Fahmi.
Sementara itu, Agus Jabo didampingi Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman, serta jajaran Tenaga Ahli Menteri Sosial.
Sabu Raijua Minta Percepatan Sekolah Rakyat
Bupati Sabu Raijua Karisman B. Riwu Kore mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sejak Mei 2025. Menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan mengingat Sabu Raijua merupakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Sekolah Rakyat ini memang untuk Sabu Raijua sangat-sangat diperlukan karena posisi kami 3T. Data yang kami punya itu sekitar 15 ribu di Desil 1 dan Desil 2,” ujar Karisman dalam siaran pers yang diterima tirto pada Jum'at (17/7/2026).
Ia menjelaskan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan baru seluas delapan hektare di Raemadia yang cukup memadai. Namun, proses pembangunan masih menunggu penyelesaian dokumen administrasi dan hasil survei dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman, mengatakan usulan Sabu Raijua telah masuk ke Kementerian PU sejak April 2026, tetapi hasil survei belum diterbitkan.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo meminta pemerintah daerah segera menyampaikan dokumen terbaru kepada Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat agar proses pengusulan dapat terus dikawal.
“Yang jelas masukkan dulu ke Sekber. Kalau tidak masuk Sekber berarti macet, karena mereka yang mengurus teknisnya ke PU. Ini daerah tertinggal, nanti diprioritaskan,” kata Agus Jabo.
Usulan Banjar soal Sekolah Rakyat dan Pemberdayaan Ekonomi Warga
Dalam pertemuan yang sama, Wali Kota Banjar Sudarsono menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat sempat terkendala luas lahan yang hanya mencapai 4,5 hektare. Pemerintah Kota Banjar kemudian mengusulkan lokasi baru di Kecamatan Pataruman dengan lahan seluas 6,6 hektare milik pemerintah daerah.
“Alhamdulillah sekarang lahannya kami pindahkan. Yang awalnya 4,5 hektare, sekarang menjadi 6,6 hektare di Kecamatan Pataruman. Dokumen sudah lengkap dan siap,” ujar Sudarsono.
Menurut Herman, dokumen lokasi baru telah diterima oleh Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.
“Banjar baru saya terima dokumen yang baru, Pak. Karena yang kemarin lahannya 4,5 hektare. Yang baru ini 6,6 hektare milik Pemkot. Nanti akan kami tindaklanjuti,” kata Herman.
Selain mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, Pemerintah Kota Banjar juga meminta penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) bagi keluarga penerima manfaat. Ketua TAPPD Kota Banjar Bintang mengatakan program tersebut dibutuhkan agar masyarakat produktif tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Selain itu, Pemkot Banjar juga mengusulkan penambahan kuota penerima Program Keluarga Harapan (PKH) disertai intervensi PPSE untuk mendukung penurunan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi warga.
“Kami ingin bantuan itu tidak berhenti pada bansos. Kami ingin kompetensinya terus naik dan memberi efek pada penurunan pengangguran terbuka,” ujar Bintang.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Joko Widiarto mengatakan kuota Program Keluarga Harapan (PKH) terbatas sehingga tidak semua keluarga pada Desil 1 hingga 4 otomatis menjadi penerima. Meski demikian, pemerintah daerah tetap dapat mengusulkan warga yang memenuhi syarat melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
“Secara nasional kuota PKH itu 10 juta. Satu desil saja isinya sekitar sembilan juta. Jadi PKH sebenarnya hanya cukup untuk Desil 1 dan sebagian Desil 2. Kalau ada yang putus dan memenuhi syarat, silakan diusulkan melalui SIKS-NG,” ujar Joko.
Menurutnya, PPSE merupakan instrumen yang lebih tepat untuk menekan pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga produktif.
“Kalau mau mengurangi tingkat pengangguran terbuka, jalannya ya PPSE, Pak,” ujar Joko.
Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna menambahkan asesmen terhadap 61 keluarga penerima manfaat di Kota Banjar telah dilakukan dan tinggal menunggu proses penyaluran.
Adapun Wamensos Agus Jabo meminta usulan PPSE segera ditindaklanjuti. Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga filantropi apabila kuota APBN tidak mencukupi.
“Kita ingin perubahan, tidak hanya bansos tetapi pemberdayaan. Kalau kuota PPSE masih ada, kita intervensi. Kalau terbatas, kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan atau filantropi,” katanya.
Usulan Sekolah Rakyat di Indragiri Hilir dan Masalah Konflik Manusia dengan Satwa Liar
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tantawi Jauhari menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di daerahnya telah diajukan sejak 2025. Lokasi yang disiapkan memiliki luas sekitar 6 hektare, dilengkapi akses listrik dan air, serta jalan menuju lokasi yang sedang dibangun pemerintah daerah.
Namun usulan masih memerlukan penjelasan teknis karena lokasi yang diusulkan berada di lahan gambut.
“Penduduk kami sekitar 45 persen berada di Desil 1 sampai Desil 5. Kami sangat berharap lokasi ini bisa dimasukkan dalam tahap ketiga,” ujar Tantawi.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo meminta pemerintah daerah segera melengkapi penjelasan teknis agar usulan pembangunan Sekolah Rakyat dapat diproses pada tahap berikutnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga mengangkat persoalan warga miskin yang meninggal akibat diterkam buaya atau harimau saat mencari nafkah di wilayah pesisir dan perkebunan.
“Di tempat kami sering terjadi warga meninggal diterkam harimau atau buaya. Mereka adalah orang-orang miskin yang bekerja mencari ikan atau udang di pantai,” ujar Tantawi.
Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur mengatakan kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bencana nonalam berupa konflik antara manusia dan satwa liar.
Kementerian Sosial akan mempelajari mekanisme perlindungan dan bantuan setelah pemerintah daerah menyampaikan data serta usulan resmi sesuai ketentuan.
Menutup pertemuan, Agus Jabo meminta seluruh pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan unit teknis Kementerian Sosial agar setiap usulan dapat segera ditindaklanjuti.
“Perintah Presiden jelas, pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah daerah supaya kemiskinan bisa secepatnya diselesaikan bersama-sama,” pungkas Agus Jabo.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
