Menuju konten utama

Kemensos dan PT Pos Sinkronisasi Data Penerima BLT Tambahan 2025

Kemensos menargetkan proses verifikasi data penerima bantuan rampung dalam waktu dekat ini agar BLTS bisa segera disalurkan kepada masyarakat.

Kemensos dan PT Pos Sinkronisasi Data Penerima BLT Tambahan 2025
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris melakukan konferensi pers terkait sinkronisasi data penerima BLTS di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025). (FOTO/dok. Kemensos)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama PT Pos Indonesia melaksanakan sinkronisasi data penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Tambahan 2025. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengawal langsung proses sinkronisasi tersebut.

"Hari ini saya beserta Dirut PT Pos Indonesia melakukan sinkronisasi dan koordinasi data berkaitan dengan BLTS, Bantuan Langsung Tunai Sementara untuk bulan Oktober, November, dan Desember," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

BLTS merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto di Program Perlindungan Sosial 2025 lewat Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan ini dikucurkan sebagai stimulus ekonomi guna menjaga daya beli warga sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Bantuan tambahan tersebut diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025.

Pemerintah menargetkan BLTS diterima oleh 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Warga yang menerima bantuan ini termasuk kelompok Desil 1-4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dengan penerima bantuan mencapai 35,04 KPM, BLTS diperkirakan akan menjangkau 140 juta jiwa, jika diasumsikan setiap keluarga terdiri atas empat orang (ayah-ibu dan 2 anak).

Menurut Gus Ipul, berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilakukan oleh BPS, dari total jumlah penerima BLTS, sebanyak 18.902.394 KPM belum memiliki rekening bansos reguler. Data lebih detail diperoleh Kemensos usai melakukan koordinasi dengan Kemenkeu RI.

"Jadi dari 18 juta lebih itu, setelah kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, ternyata ditemukan ada 11 juta lebih atau tepatnya 11.362.037 KPM ini teridentifikasi memiliki rekening yang sekarang sedang kita konfirmasi ke bank Himbara. Nah, yang belum memiliki rekening itu adalah 7.540.357 Keluarga Penerima Manfaat," terang Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, bantuan untuk KPM yang belum mempunyai rekening akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sementara KPM yang sudah memiliki rekening menerima bantuan melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)

Dia menambahkan, setelah menerima data dari BPS, Kemensos berkoordinasi dengan para pendamping di daerah untuk keperluan validasi dan verifikasi data penerima bantuan. Pengecekan di lapangan ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

"Sejak 2 hari lalu, daerah ini terus melakukan verifikasi ke lapangan, sudah ada 180 ribu [KPM] lebih per hari ini, dari data-data yang kita kirim itu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos," ujar dia melanjutkan.

Kemensos menargetkan proses verifikasi data akan selesai dalam waktu dekat, sehingga penyaluran BLTS bisa segera sampai ke masyarakat. "Ya harus selesai bulan ini atau bulan depan, kan ini [BLTS] untuk Oktober, November, Desember," kata Gus Ipul.

Adapun Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemensos guna memastikan ketepatan data penerima BLTS.

Bersamaan dengan itu, PT Pos juga tengah menyiapkan tenaga lapangan, sistem teknologi, dan aplikasi pendukung penyaluran bantuan.

"Kami Pos Indonesia siap untuk menyalurkan ini [BLTS] dan terus melakukan persiapan sambil secara paralel kita menunggu data final yang tadi masih dalam proses konfirmasi untuk khususnya yang diindikasi punya rekening," jelas Haris.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis