Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial RI (Kemensos) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat sinergi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kolaborasi untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran itu juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyinggung penguatan sinergi ini saat sosialisasi DTSEN di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Serang, Banten, Kamis (12/3/2026). Kegiatan ini dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.
"Pembelaan afirmasi bisa dimulai dari mana saja. Tetapi yang paling strategis salah satunya adalah dimulai dari data yang benar. Ini amanah dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN menugaskan Kemensos dan Kemendes untuk mendukung proses pemutakhiran data. Adapun BPS punya peran sebagai pengelola data.
Ia menambahkan, proses pemutakhiran DTSEN melibatkan berbagai unsur di tingkat desa. Dari kepala desa, perangkat RT/RW, operator desa, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), semua terlibat.
Setelah proses pembaruan data selesai, BPS akan menyajikan hasil pemutakhiran dalam bentuk peringkat status kesejahteraan penduduk, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10.
"Jadi ingat ya, semua tidak bisa menentukan rangking atau Desil. Yang menentukan adalah BPS. Operator dan kita semua membantu pemutahkiran," jelasnya.
Gus Ipul berharap semua pihak yang terlibat dalam pemutakhiran DTSEN aktif membantu pembaruan data dengan memperhatikan kondisi sebenarnya di lapangan. "Oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa data kita tergantung dari bapak ibu sekalian," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul sekaligus berterima kasih kepada Mendes PDT, Yandri Susanto yang telah menerbitkan regulasi turunan Inpres 4/2025 berupa peraturan menteri yang menjadi pedoman pemutakhiran data di tingkat desa.
"Dengan data yang benar, kita mengharapkan program kita terintegrasi. Kalau programnya terintegrasi mulai pusat sampai tingkat desa misalnya, itu maka dampaknya akan nyata di tengah-tengah masyarakat," ujar Gus Ipul.
"Dengan [ada] data tunggal, diharapkan tidak ada lagi ego sektoral, tapi yang ada adalah kolaborasi," tambahnya.
Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan kementeriannya telah memberikan kepada seluruh kepala desa, Ketua RT/RW, kader posyandu, kader PKK, pendamping desa, hingga operator desa untuk memastikan tidak ada data yang terlewat. Pemutakhiran data wajib terus dilakukan dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Dengan begitu, maka data insya Allah semakin hari, semakin akurat dan akan mendekati kesempurnaan," kata Yandri.
"Dengan begitu, maka apa pun yang kita lakukan, mau afirmasi pembangunan, mau bantuan sosial, pemberdayaan dan sebagainya itu, insya Allah tepat sasaran," tegasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
