Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dalam upaya mempercepat proses digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Melalui kerja sama ini, BNI akan memberikan dukungan digital menyeluruh, mencakup digitalisasi administrasi siswa dan guru. Sistem yang dikembangkan akan mengatur proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), penggunaan kartu pintar siswa, absensi elektronik, serta penerapan Learning Management System (LMS).
Tak hanya itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan dana dari Kemensos ke sekolah secara digital, termasuk penggajian guru, transaksi dengan mitra sekolah seperti katering dan laundry, hingga dashboard keuangan sekolah berbasis QRIS dan BNIdirect, semuanya dilakukan tanpa uang tunai (cashless).
“Ini luar biasa. Dengan digitalisasi, pengelolaan Sekolah Rakyat akan lebih modern, efisien, transparan, dan meminimalisir kebocoran anggaran. Kita bisa memantau langsung data absensi, gizi, hingga keuangan sekolah melalui dashboard,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam pertemuan dengan jajaran BNI di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Rencana implementasi digitalisasi juga mencakup pengadaan kartu identitas bagi siswa dan pegawai, perangkat presensi untuk kegiatan makan dan ibadah, serta aplikasi Smart School yang menyediakan informasi akademik seperti kalender pendidikan, jurnal kelas, tagihan digital, dan informasi saldo siswa.
Teknologi ini sebelumnya telah diterapkan di lebih dari seribu sekolah swasta dan pesantren, dan akan segera diterapkan secara menyeluruh di Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menargetkan sistem ini segera diuji coba dan digunakan dalam waktu dekat. “Kita punya jadwal, 14 Juli nanti kita mulai masa orientasi. Gedung sudah direnovasi, guru sudah disiapkan, tinggal kita pasang alat-alatnya, kartu siswa, sistem absensi, dashboard laporan,” jelasnya.
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pemutusan rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu mereka yang hidup dalam kondisi paling rentan dan terabaikan.
"Kita menghadapi kondisi anak-anak dari keluarga penghasilan Rp35 ribu per hari, rumah kontrak kecil, bahkan ada yang rumahnya di atas tanah orang lain. Ini potret nyata yang luput dari perhatian kita selama ini,” ungkap Gus Ipul.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh kebutuhan siswa—mulai dari seragam, makan, tempat tinggal, hingga perlengkapan sekolah—ditanggung penuh oleh pemerintah.
"Kita ingin anak-anak dari keluarga miskin parah ini bisa sekolah dengan baik, tumbuh sehat, dan kelak menjadi agen perubahan," tuturnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
