tirto.id - Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sekaligus melanjutkan penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana di daerah tersebut. Pembahasan itu mengemuka dalam audiensi antara Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dan Bupati Bener Meriah, Armia, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyampaikan perkembangan usulan pembangunan Sekolah Rakyat.
Bupati Armia menjelaskan lahan awal yang disiapkan seluas lima hektare belum memenuhi persyaratan teknis karena kebutuhan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat mencapai sekitar 6,8 hektare.
Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah alternatif lahan yang dinilai memenuhi kebutuhan pembangunan sekolah tersebut.
“Kita alternatifnya lahannya banyak. Jadi intinya kalau masalah tanah tidak ada persoalan, listrik ada, air ada,” ujar Armia.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo menegaskan usulan Sekolah Rakyat dari Kabupaten Bener Meriah masih dapat diproses sepanjang pemerintah daerah segera melengkapi persyaratan terkait kesiapan lahan.
Menurut dia, percepatan administrasi diperlukan agar usulan tersebut dapat masuk dalam tahapan pembangunan berikutnya dan tidak tertunda ke fase selanjutnya.
“Yang penting cepat supaya bisa ikut. Mumpung usulan tahap tiga ini belum diteken Menteri Sosial untuk disampaikan ke Presiden,” kata Agus Jabo.
Perwakilan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat, Jauhari, menambahkan bahwa luas lahan ideal berkisar tujuh hingga delapan hektare agar fasilitas pendidikan yang dibangun dapat berfungsi secara optimal.
Selain luas lahan, kondisi kontur yang relatif rata juga menjadi pertimbangan penting dalam pembangunan sekolah.
Selain membahas pendidikan, audiensi turut menyoroti penanganan pascabencana banjir di Kabupaten Bener Meriah. Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana, Masryani Mansyur, menjelaskan bahwa berbagai bantuan telah disalurkan kepada warga terdampak.
Bantuan tersebut mencakup santunan ahli waris bagi 33 penerima dengan total nilai Rp495 juta, bantuan isi hunian untuk 1.261 kepala keluarga senilai Rp3,78 miliar, serta bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp6,3 miliar.
Kemensos juga telah menyalurkan bantuan jaminan hidup (jadup) tahap pertama kepada 4.468 jiwa dengan nilai lebih dari Rp2 miliar untuk kebutuhan satu bulan.
Menurut Masryani, bantuan jadup lanjutan untuk dua bulan berikutnya telah memasuki tahap pencairan dan akan segera disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
“Insya Allah minggu ini kami salur melalui PT Pos,” ujarnya.
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terbaru, bantuan jadup lanjutan tersebut akan diberikan kepada 3.417 jiwa dengan nilai sekitar Rp3,07 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga menyampaikan kebutuhan akses data sosial ekonomi hingga tingkat desa guna mendukung pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Menanggapi hal itu, Agus Jabo meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk mempercepat tindak lanjut.
Menutup audiensi, Agus Jabo memastikan Kementerian Sosial akan terus mengawal proses pembangunan Sekolah Rakyat dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah.
“Untuk Sekolah Rakyat, proposalnya tetap berjalan namun perlu dilengkapi keterangan perpindahan lahan dari bupati. Untuk bantuan jadup, mudah-mudahan minggu ini sudah bisa disalurkan,” kata Agus Jabo.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id






























