Kemenhaj Susun Skema Baru Keberangkatan Jemaah Umrah

tirto.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sedang mematangkan regulasi baru yang mengatur keberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji sebelum terbang ke Arab Saudi. Skema ini disusun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji sekaligus mendukung maskapai penerbangan nasional.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan kebijakan tersebut dirancang agar aktivitas umrah dapat terintegrasi dengan pengembangan asrama haji sebagai pusat ekonomi haji dan umrah.

“Presiden meminta kami sebagaimana supaya kalian juga bisa mendukung ekosistem ekonomi haji ini untuk memperkuat national flight kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kami sekarang sedang merancang supaya jemaah umrah itu, itu nanti berangkat dari asrama haji,” ujar Dahnil di dalam Ruang Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menjelaskan dalam konsep yang tengah disiapkan, seluruh proses awal keberangkatan jemaah, termasuk check-in penerbangan, akan dilakukan di asrama haji. Dengan demikian, kepadatan di bandara diharapkan bisa ditekan.

Menurut Dahnil, Kemenhaj saat ini berkoordinasi dengan Garuda Indonesia untuk menyiapkan skema teknisnya agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar dan memudahkan jemaah.

“Dan Garuda akan menyediakan semua sarana keberangkatan misalnya jemaah umrah nanti check-in-nya semuanya prosesnya sudah selesai di asrama haji. Jadi tidak ada penumpukan di bandara, mereka ke sana langsung berangkat. Langsung boarding,” ucap Dahnil.

“Jadi, prosesnya sedang kami persiapkan dengan teman-teman Garuda supaya prosesnya itu dimudahkan sehingga jemaah lebih nyaman,” tambahnya.

Dahnil menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari instruksi Presiden agar asrama haji dioptimalkan menjadi pusat pengembangan ekonomi haji dan umrah. Menurut dia, fasilitas asrama haji di berbagai daerah memiliki lahan yang luas namun belum dimanfaatkan secara maksimal.

Ia mencontohkan asrama haji di Medan memiliki luas sekitar 14 hektare, sementara di Pondok Gede mencapai 15 hektare.

“Rata-rata asrama haji itu besarannya itu paling kecil itu asrama haji itu di provinsi itu misalnya di daerah timur itu 4 hektar. Tapi pemberdayaannya itu tidak maksimal. PNBP-nya itu juga tidak maksimal,” terang Dahnil.

“Presiden berulang kali perintahkan kepada kami bagaimana kemudian asrama haji itu bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi haji,” imbuhnya.

Selain optimalisasi aset, Dahnil juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari jemaah umrah. Ia menyebut, antrean haji saat ini mencapai 5,7 juta orang dengan kuota keberangkatan sekitar 221.000 per tahun. Namun jumlah jemaah umrah setiap tahun jauh lebih besar.

“Jemaah umrah setahun itu sekarang 2,6 juta orang. Itu data Dubes Saudi. Data Kementerian Agama sebelumnya 1,6 juta. Mungkin karena pendataan ini beda-beda. Tapi kalau versinya Kementerian Haji dan Umrah Saudi itu 3 juta. Mungkin yang dari luar ya, Bu. Orang Indonesia yang dari luar,” tutur Dahnil.

Menurutnya, jutaan jemaah umrah tersebut harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem nasional yang tidak hanya dilayani dan dilindungi, tetapi juga dikelola sebagai potensi ekonomi.

“Jadi kalau kita sebutlah yang tengah ini, 2,6 juta orang ini bagi pemerintah ini kan ekosistem. Ini semuanya harus dikembangkan, harus diberikan pelayanan perlindungan tapi juga bisa dijadikan kekuatan ekonomi,” kata Dahnil.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan skema kerja sama operasi (KSO) dengan pihak profesional untuk mengembangkan pengelolaan asrama haji agar lebih produktif.

“Kalau versi perintah Presiden itu coba kalian pikirkan kaji KSO asrama haji itu. Kerja sama operasi dengan pihak-pihak yang lebih profesional. Di bidang perhotelan kah, apa, sehingga fungsi asrama haji sebagai pusat pengembangan ekosistem ekonomi haji itu bisa berkembang,” terangnya.