Masuk tirto.id
tirto.id - Penyelenggaraan ibadah haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah kini tidak lagi hanya berfokus pada urusan ritual ibadah. Dalam paparan program kerja tahun 2026, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menegaskan ambisinya untuk menjadikan haji sebagai mesin ekonomi baru melalui penguatan ekosistem ekonomi nasional, termasuk pembangunan pusat logistik di Arab Saudi.
Perubahan paradigma ini tertuang dalam visi kementerian yang menargetkan pencapaian “Tri Sukses Haji”, yakni sukses ritual penyelenggaraan, sukses peradaban dan keadaban, serta yang paling menonjol adalah sukses ekosistem ekonomi haji dan umrah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gus Irfan mengatakan kementeriannya telah membentuk Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah. Salah satu terobosan strategis yang disiapkan adalah mengamankan akses ekspor produk-produk Indonesia agar bisa memenuhi kebutuhan jemaah di Tanah Suci secara langsung.
“Pengembangan ekosistem ekonomi haji dialokasikan antara lain untuk pembiayaan penyusunan tata kelola ekosistem ekonomi haji dan umroh,” ujar Irfan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
“Pembiayaan pembangunan pusat logistik berikat untuk dukungan akses ekspor kebutuhan barang keperluan haji dan umrah dari Indonesia ke Arab Saudi,” tambah dia.
Irfan berharap langkah ini dapat memangkas jalur distribusi dan memastikan produk lokal, seperti pangan dan perlengkapan jemaah, dari Indonesia mendominasi pasar haji. Selain infrastruktur logistik, penguatan ekonomi kerakyatan juga menjadi prioritas.
Kementeriannya, lanjut Irfan, berkomitmen melakukan penguatan peran UMKM dalam mendukung ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku bisnis.
Menuruthya, transformasi ini merupakan bagian dari misi besar kementerian untuk mengembangkan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkelanjutan yang berdampak pada pemberdayaan sosial, serta peningkatan kesejahteraan umat.
Tak hanya soal barang, potensi ekonomi dari pelaksanaan dam (denda) dan kurban jemaah juga akan dikelola lebih profesional.
“Program kerja 2026 mencakup penyusunan MoU dengan mitra ekosistem ekonomi haji dan umrah dan koordinasi tata kelola daging dam kurban jemaah haji, guna memastikan nilai manfaatnya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Irfan dalam paparannya menegaskan bahwa penyelenggaraan haji adalah tugas negara yang strategis. Upaya memperkuat ekosistem ekonomi ini adalah langkah konkret menuju visi besar.
“Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, profesional, dan maslahat bersama menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap devisa yang dikeluarkan jemaah haji tidak hanya habis di Arab Saudi, tetapi dapat berputar kembali ke Tanah Air melalui ekspor produk-produk unggulan Indonesia.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
