Antonius Made Supriatma:

"Kegarangan Bisa Disetel"

Oleh: Petrik Matanasi - 16 Januari 2017
Dibaca Normal 8 menit
Kekuatan milisi sipil berjalan seiring sejarah politik Indonesia, dan terlibat dalam banyak kekerasan negara sejak 1965. Mereka bisa tampil sangat bersemangat dan tumbuh subur berkat kebal-hukum.
tirto.id - Made Supriatma datang di seminar internasional “Reviving Benedict Anderson: Imagined (Cosmopolitan) Communities, pada 13-14 Januari, di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Acara ini digelar oleh Lembaga Studi Realino, yang pernah jadi tempat Supriatma bekerja sebagai peneliti pada 1990-an.

Seminar itu membahas riwayat hidup dan pemikiran Ben Anderson, ilmuwan progresif dan “figur besar dalam ilmu-ilmu sosial kontemporer,” yang meninggal pada 13 Desember 2015 di Batu, Malang, Jawa Timur. Itu perjalanan terakhir Anderson ke Indonesia sesudah menyampaikan ceramah untuk bukunya, Di Bawah Tiga Bendera, yang diterjemahkan dan diterbitkan Marjin Kiri. Anderson memiliki banyak murid dan teman, dari angkatan tua hingga anak-anak muda, yang dikenalnya sejak datang dan meneliti Indonesia pada 1961.

Jadi, seminar itu juga pertemuan murid dan teman almarhum, yang menerabas identitas dan disiplin ilmu, sebagaimana kisah hidup dan kajian Anderson sendiri yang kosmopolit—salah satu yang menonjol darinya dan ia menulisnya dengan sangat apik dalam memoar Hidup di Luar Tempurung (2016).

Di seminar itu Made Supriatma memaparkan sosok Bartholomew Augustine Santamaria, tokoh Katolik Australia, mentor Perdana Menteri Tony Abbott. Bob Santamaria ialah sosok penting di balik kampanye anti-komunis di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, pada masa Perang Dingin. Pembahasan soal “jaringan Santamaria” lewat agen lapangan dan Pater Beek, serta orang-orang militer, yang mempersiapkan diri melawan Partai Komunis Indonesia, ditulis oleh Made Supriatma dalam analisis panjang di IndoProgress dengan judul “Kamerad Dalam Keyakinan: Pater Joop Beek, SJ dan Jaringan BA Santamaria di Asia Tenggara.”

Made Supriatma, yang tengah merampungkan disertasinya di Cornell University di Itacha, tempat Anderson mengajar, sudah beberapa pekan di Indonesia. Ia mengikuti dan mengamati dunia politik Tanah Air. Melalui media sosial terutama Facebook, plus laman IndoProgress yang jadi tempat rutin esai-esai analisisnya sejak 2008, Supriatma kerap muncul dengan komentar yang membahas politik identitas, konflik, dan kekerasan—menempatkan jaringan agensi seperti klik politikus dan milisi di Bali yang menyokong proyek reklamasi maupun peran militer dalam kekerasan di Papua dan sengketa agraria pasca-Orde Baru.

Petrik Matanasi dari Tirto, yang jadi bagian dari murid non-dinding sekolah Anderson dan sesekali menemani 'Om Ben' pelesir ke Indonesia, datang ke seminar tersebut dan mengobrol dengan Made Supriatma khusus untuk membahas organisasi paramiliter yang juga sering disebut laskar. Dalam politik mutakhir Indonesia, perbedaan kelompok ini begitu tipis dengan para preman, organisasi yang mengatasnamakan agama, maupun dengan orang-orang sipil bayaran. Mereka adalah kelompok penekan, yang menemukan pijakannya lewat impunitas, bermesraan dengan kaum politikus dan birokrasi serta korporasi.

Menurut Made Supriatma, fenomena paramiliter sudah dianggap penting ketika Indonesia baru berdiri. "Kehadiran paramiliter atau para laskar itu lantaran Indonesia belum memiliki militer atau tentara reguler yang kuat. Mau tidak mau, di awal kemerdekaan, negara harus menerima kehadiran mereka dengan lapang dada," katanya.

Setelah era perang kemerdekaan bahkan anggota paramiliter ini terlibat dalam operasi militer bersama TNI di masa Orde Baru, dipakai sebagai tenaga bantuan operasi. Di luar dunia politik, dalam kehidupan sehari-hari, para kelompok ini dekat dengan premanisme, dan setidaknya menjadi alat politik oleh kaum elite. Tentu ada sejumlah kompensasi yang diberikan kepada orang-orang yang disebut laskar ini.

Supriatma juga mengaitkan kemunculan rezim moral yang makin naik di Indonesia. Tak jarang, kaum politikus dari partai sekuler non-keagamaan tidak ingin kalah moralis, salah satunya lewat dukungan mereka pada Perda Syariah, alias formalisasi agama dalam bentuk regulasi. Sebagian besar perda itu mengatur pakaian terhadap kaum perempuan, melarang minuman keras, atau menutup tempat lokalisasi prostitusi.

Perda Syariah itu mengarahkan dan menciptakan pasar gelap. Apa yang disebut maksiat itu hilang dari kontrol negara, tetapi tersembunyi dan dikuasai oleh dunia tersendiri, tak jarang terkait kelompok paramiliter atau preman tertentu. Ia jadi relasi yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara penguasa pasar gelap dengan laskar dan politikus rezim moral. Sementara aturan terhadap perempuan kian melanggengkan politik patriarki, membatasi kebebasan bergerak kaum perempuan—yang di masa Orde Baru, dalam kebijakan-kebijakannya, selalu menempatkan mereka dalam posisi warga kelas dua.

Berikut petikan wawancara Petrik Matanasi dengan Antonius Made Supiatma di Yogyakarta, 12 Januari lalu.

Bagaimana Anda melihat riwayat organisasi-organisasi paramiliter di Indonesia?

Mulainya pada masa revolusi. Sesuatu yang sebenarnya baik. Semua karena Indonesia, pada awalnya, tidak punya tentara yang teratur. Indonesia ini, kan, didirikan paramiliter-paramiliter, para laskar-laskar, yang tentu saja dulunya bagian dari kebijakan politik. Kemudian, waktu mempertahankan ini, Indonesia tidak punya tentara reguler. Laskar-laskar ini dibentuk kemudian sebagai partisipasi rakyat. Saya kira, laskar-laskar ini, untuk orang-orang Indonesia, ibarat guns atau pistol atau senjata api untuk orang Amerika Serikat. Orang Amerika itu ada 'Second Amendment', yang punya hak memegang senjata karena untuk membela negara. Dan itu jadi bahan perdebatan sampai sekarang karena rawan diselewengkan.

Di Indonesia sebenarnya laskar itu mirip kedudukannya dengan senjata. Hampir setara, artinya senjata yang dimiliki dalam Amendemen II di AS dengan keberadaan laskar di Indonesia. Tidak ada yang dipermasalahkan. Selalu diterima dengan lapang dada. Karena dulu berperan dalam revolusi.

Tahun 1950 kita punya reorganisasi dan rasionalisasi, jadi laskar ini dihapuskan, tapi kita punya tentara reguler. Orang (bekas) KNIL (Belanda) kemudian masuk. Nah, banyak bekas laskar-laskar ini harus mencari pekerjaan lain. Tetapi mereka masih punya peranan. Pada waktu itu mereka diberikan alternatif: Kalau mereka yang pernah punya pendidikan, boleh masuk; kalau tidak, dicarikan pekerjaan. Sejauh yang saya tahu, pada waktu era Demokrasi Liberal (1950-1959), orang-orang bekas laskar ini tidak muncul. Dan juga partai-partai tidak berusaha membuat laskar atau organisasi paramiliter. Jadi mereka hilang untuk sementara. Yang muncul itu organisasi-organisasi massa. Serikat buruh, organisasi petani seperti Barisan Tani Indonesia, organisasi pemuda. Partai-partai punya organisasi mahasiswa. Kita kenal yang namanya underbow (organisasi sayap pendukung).

Baru muncul lagi setelah Orde Baru (1960-an). Dengan interpretasi yang lain. Jadi Soeharto punya interpretasi yang lain. Militer punya interpretasi yang lain, mengatakan: Ya kita ini, kan, Tentara Rakyat. Elemen laskar yang sudah dibuang ini kemudian dipakai sebagai alat politik. Golkar mulai buat satuan tugas. Militerisasi semua kehidupan dunia sipil, termasuk pertahanan sipil, resimen mahasiswa—semua itu sebenarnya organisasi paramiliter. Mereka bukan militer tapi mereka punya pendidikan ala militer. Dan dengan alasan membela negara karena tentara kita jumlahnya kecil untuk mengawasi wilayah yang luas, mengawasi penduduk yang banyak, tidak punya persenjataan yang cukup.

Doktrin perangnya, doktrin perang gerilya. Bukan doktrin perang modern. Bahkan di negara di mana doktrin perang gerilya dulu pernah diterapkan dengan ketat seperti di Tiongkok, doktrin perang gerilya sudah mulai ditinggalkan. Indonesia tetap memelihara ini, karena itu menjadi landasan untuk membikin organisasi-organisasi paramiliter.

Dalam perkembangan kemudian orang punya ingatan kembali. Organisasi-organisasi ini dibangkitkan lagi. Kita lihat partai-partai juga punya satgas. Dan juga militer tetap memainkan peranan untuk membuat organisasi-organisasi paramiliter, laskar-laskar. Seperti kita tahu waktu reformasi, Wiranto bikin Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa), Front Pembela Islam juga dibikin dengan bidan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, polisi dan tentara.

Jadi mereka menjadi semacam alat politik bagi para elite politik?

Iya. Khususnya pada zaman Orde Baru sudah terjadi politisasi. Awalnya itu adalah politik. Menjadi lebih mengemuka peranannya ketika sesudah reformasi. Karena kemudian para elite ini sadar, mereka melihat militer pada zaman Orde Baru memakai ini dengan sangat efektif. Sekarang karena banyak muncul oligarki-oligarki di daerah-daerah. Mereka menguasai sumber daya-sumber daya yang amat besar. Akhirnya, karena mereka menguasai sumber daya yang amat besar, mereka mampu membiayai laskar atau ormas sehingga jadi semacam private army, tentara bayaran.

Seperti di Bali, yang saya itu, setiap politikus identik dengan satu laskar. Karena memang dia yang membiayai. Seperti I Made Mangku Pastika (Gubernur Bali) dengan Laskar Bali atau Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (Menteri Koperasi), politikus PDI Perjuangan, dengan Baladika. Yang diorganisir laskar-laskar ini sebenarnya orang-orang yang punya keberanian dan mengandalkan kekuatan fisik. Menjadi faktor yang intimidated. Di era masa reformasi menjadi bagian dari mengumpulkan suara.

Bagaimana peran mereka pada 1965 yang berlanjut pada pembantaian massal?

Mereka memang menjadi alat dari kekuatan politik. Pada waktu itu gampang sekali dimanipulasi. Seperti oleh tentara pada waktu itu. Di Bali sendiri yang saya tahu, Partai Nasional Indonesia punya saingan utamanya, yaitu Partai Komunis Indonesia. PNI membuat kelompok yang namanya Tameng; ini kelompok paramiliter yang khusus melakukan pembunuhan terhadap anggota PKI. Ketuanya adalah Wedastera Suyasa, yang sekarang anaknya, Arya Wedakarna, menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dan mengklaim diri sebagai raja Majapahit Bali. Dan menjadi sangat populer dengan politik populisnya di Bali. Sebagian besar pembunuhan dilakukan para laskar-laskar ini.

Bagaimana peranan Pemuda Pancasila di Medan seperti tergambar dalam Jagal (2012) dan Senyap (2014) yang dibuat Joshua Oppenheimer?

Saya lebih cenderung mengatakan itu bukan organisasinya. Karena banyak yang seperti itu. Tapi yang sebenarnya ini adalah premannya. Mereka diorganisasi dalam satu organisasi, di kelompokkan begitu, ya. Dan persaingan itu sebenarnya persaingan kelompok-kelompok preman. Sama seperti di Yogyakarta, persaingan tradisional bertahun-tahun antara QZRUH dengan JOXZIN. Di Medan ada kelompok seperti itu, kemudian dilembagakan. Pemuda Pancasila, Ikatan Pemuda Karya, Pemuda Panca Marga. Semuanya ini berafiliasi pada Golkar awalnya, di masa Orde Baru. Bahkan sampai sekarang pun masih tetap berafiliasi pada Golkar.

Pemuda Pancasila dibikin lagi pada 1982 mengamankan Pemilihan Umum 1982. Semua preman yang tidak terbunuh pada waktu (penembakan misterius 1982), dimasukkan ke sini. Ini arsiteknya Benny Moerdani, membuat organisasi ini, Pemuda Pancasila ini. Saya tidak tahu apakah organisasi Pemuda Pancasila (yang ikut Golkar) ini sama dengan Pemuda Pancasila yang dibuat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia bentukan AH Nasution. Mungkin mereka membajak organisasi yang sudah jadi, kemudian diberi bentuk lain.

Apa ada ketakutan pemerintah jika paramiliter ini bakal seperti Schutzstaffel (SS) NAZI Jerman?

Bisa jadi, tapi paramiliter Indonesia ini majemuk juga. Semajemuk kekuatan politiknya. Jadi, semua kekuatan politik itu punya. Yang saya takutkan bukan yang seperti SS zaman NAZI—itu ada kalau dia berkuasa sebagai partai tunggal. Di Indonesia ini, kan, sangat plural sekali. Yang saya takutkan justru kekerasan antar-kelompok. Ketika preman-preman ini dipakai untuk melakukan politik berdasarkan identitas. Ada kerusuhan, ada rakyat, dan lain sebagainya. Itu pertarungan antar laskar-laskar. Karena saya lihat sendiri di Ambon (1999) itu terjadi. Organisasi menurut Kristen, menurut Islam itu bentrokan dengan sangat keras di jalanan.

Bagaimana dengan orang-orang sipil direkrut jadi milisi seperti dalam operasi di Papua maupun Timor Timur, ke mana mereka?

Orang-orang seperti ini di Aceh juga ada. Bapak-ibunya dibunuh, anaknya kemudian dijadikan tenaga bantuan operasi (TBO). Dibawa ke mana-mana hingga kemudian anak ini menjadi benar-benar berpikir ala tentara. Ini biasanya dipakai sebagai intelijen juga. Macam-macam peranannya, mulai dari memasak, mencuci pakaian untuk tentara-tentara, sampai disusupkan sebagai mata-mata ke daerah musuh.

Sesudah damai, biasanya orang-orang ini diajak ke perkotaan. Ke Bali, mungkin ke Jakarta, atau ke kota-kota lain di Indonesia. Setelah itu dipergunakan lagi untuk kepentingan lain. Karena mereka kemudian terus menjadi preman, untuk mengutip, pungli, dan lainnya. Itu real kasusnya. Hercules, misalnya. Banyak sekali kasus orang-orang yang bekas TBO ini. Coba Tirto sekali-kali buat laporan soal bagaimana peranan mantan TBO ini di lapangan sesudah perang. Karena mereka diperlakukan sedemikian khusus, harus melayani tentara, berpikir ala tentara, dan banyak sekali melakukan pekerjaan kotor untuk tentara, kemudian tidak bisa kembali dalam kehidupan normal di tengah masyarakat sipil, akhirnya jadi kriminal. Itu banyak sekali kasus. Di Aceh, di Medan, di Jakarta. Saya dulu pernah memperkirakan hampir sebagian besar anak Timor Timur di Tanah Abang itu pernah menjadi TBO. Mungkin di Aceh agak tidak kelihatan, karena mata-mata Gerakan Aceh Merdeka itu kuat sekali.

Seberapa mesra militer aktif dan purnawirawan bersama organisasi-organisasi paramiliter ini?

Dalam militer sendiri punya pandangan sangat positif terhadap para laskar ini. Sekali lagi karena doktrin tentara. Mereka menganggap bahwa laskar-laskar ini partner in arms untuk menjaga negara. Argumennya, tentara sendiri tidak mampu. Dan laskar-laskar ini yang memang dipersiapkan. Apalagi sekarang, kan, dengan ada Bela Negara, 1,5 juta orang dipersiapkan. Batas antara laskar dan preman tipis sekali. Alur yang saya katakan tadi, ada sesuatu yang jauh lebih serius dari ini kalau dilihat dari perspektif yang lebih dalam, lebih keilmuan begitu, ya. Kalau saya melihat, contohnya seperti begini: di daerah-daerah, banyak tumbuh yang saya namakan rezim moral. Jadi Perda Syariah: tidak boleh menjual alkohol, tidak boleh menjual ini, tidak boleh menjual itu. Taruhlah alkohol tiba-tiba hilang. Orang tidak boleh minum bir, orang tidak boleh mengonsumsi alkohol. Alasannya murni moral. Seluruhnya moral. Seluruhnya moral. Karena ini haram dan ini berdosa kalau dikonsumsi. Apa yang terjadi jika rezim moral ini berkuasa?

Menurut penelitian Michael Buehler, sebagian besar Perda Syariah bukan berasal dari partai-partai politik dari partai agama, tapi justru dari para politikus sekuler seperti Golkar, dan beberapa juga PDI Perjuangan untuk menjaring suara muslim. Jadi bisa tampil sangat saleh. Rezim moral seperti ini menciptakan pasar gelap. Selalu ada pasar gelap ketika kita melarang satu bar, yang orang punya kebutuhan, pasar ini tidak akan hilang. Pasar gelap, kan, tidak ada regulasi. Tidak dikontrol, berarti ini punya pemain-pemain bebas. Yang terjadi dalam pasar itu, siapa yang kuat dia yang menang. Mereka yang punya kekuatan ini adalah para preman ini, yang seringkali diorganisir sebagai laskar.

Jadi rezim moral ini menciptakan mereka dan memberikan mereka konsesi. Sehingga banyak dari rezim moral ini membuat aturan moralistik untuk menyenangkan pemilih mereka yang berbasis agama tapi sekaligus, pada waktu bersamaan, menciptakan pasar gelap, menciptakan konsesi, sehingga bisa diberikan pada laskarnya sendiri: “OK, kamu, silakan. Kamu berkuasa di situ. Kamu lindungi di situ. Saya punya kekuasaan politik untuk melindungi kamu. Bikin apa saja. Nah, ketika saya perlukan, untuk menggebuk lawan politik saya atau menakut-nakuti orang, kamu saya pakai.”

Bagaimana kemunculan Pam Swakarsa pada 1998?

Ada tangan Wiranto di situ. Itu untuk menyaingi kekuatan-kekuatan reformasi. Kekuatan-kekuatan mahasiswa. Untuk diadu. Soeharto sudah tumbang, merasa perlu melindungi semua struktur elite yang sudah ada. Supaya tidak berubah terlalu jauh. Supaya tidak lumpuh semuanya. Jadi organisasi-organisasi mahasiswa dan oposisi ini harus dihadapi dengan satu kekuatan. Salah satu caranya dengan mengorganisir laskar-laskar ini. Preman-preman ini.

Sekarang ke mana eksponen Pam Swakarsa ini?

Saya kira masih. Seingat saya, beberapa dari mereka masih menjadi preman di Jalan Ketapang. Dulu kerusuhan Ambon itu dimulai dari Jakarta Utara, di sekitar Jalan Ketapang. Orang-orang itu memang diorganisir oleh preman. Diambil dari preman. Mereka punya teritorial sendiri. Ketika diambil inilah terjadi gesekan-gesekan karena konflik rebutan lahan. Hingga meledak dalam kerusuhan. Mereka masih aktif di dunia preman sekarang. Mereka melihat peluang di mana mereka bisa berkarya. Di organisasi-organisasi keagamaan, misalnya, mereka masuk juga.

Dulu PDI Perjuangan punya Satgas, ke mana mereka?

Masih. Masih ada, kan, satgasnya.

Tapi kurang garang?

Coba kalau Pemilu amatin! Itu nanti kelihatan garangnya. Karena dalam suasana tenang, mereka enggak ada alasan untuk terlihat garang. Kalau dalam Pemilu, itu pasti garang!

Sekarang posko-posko PDI Perjuangan sepi, kan?

Begini, untuk membikin satgas itu butuh biaya. Untuk mengaktifkan satgas ini, perlu biaya besar. Makanya biaya politik di Indonesia itu besar. Karena mereka perlu menghidupkan elemen-elemen ini. Itu orang-orang tahu persis kontraknya kapan, mulai kapan berakhir tahu persis. Kegarangan itu bisa disetel.

Bagaimana dengan Front Pembela Islam?

Ini menarik. Ini percampuran agama yang dijadikan ideologi. Kemudian juga laskar. Mungkin ada juga premanisme. Walaupun orang-orang di dalam FPI menolak jika dianggap ada preman di dalamnya. Mereka, kan, tidak bisa dikontrol. Orang kadang-kadang lupa untuk menjalankan organisasi macam ini butuh duit. Orang-orang itu selalu lupa setiap organisasi yang kelihatan besar, punya basis material. Itu orang-orang terpesona dengan jargonnya yang menjaga agama hingga tidak sadar bagaimana mendapatkan uang.

Pernah menghitung jumlah organisasi dan personelnya?

Saya sendiri enggak terlalu tahu persisnya. Mungkin itu bisa menjadi riset yang baik. Jumlahnya banyak sebenarnya. Mungkin dalam satu kabupaten itu ada beberapa lusin. Saya tidak begitu yakin. Saya tidak berani memberi angka. Saya hanya tahu Bali. Di Denpasar, ada 5 atau 6. Belum termasuk Pecalang.

Menurut Anda, paramiliter mana yang kini paling jaya di Indonesia?

FPI-lah. Saya menghargai FPI sebagai organisasi rakyat kecil. Mereka memobilisasi rakyat kecil dan membangkitkan imajinasi heroisme di kalangan rakyat kecil. Partai-partai memberikan harga diri dengan berorganisasi. Apa yang dilakukan FPI tak jauh berbeda. Memberikan mereka seragam. Kemudian menjadi pembela agama. Bisa dibayangkan dalam diri mereka: Di dunia jaya, di akhirat apalagi.

Baca juga artikel terkait PARAMILITER atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Wawancara)

Reporter: Petrik Matanasi
Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan