tirto.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan keterlibatan militer dalam proses pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dilakukan di sebagian kecil wilayah Indonesia. Sedangkan, di wilayah lain, pihaknya telah bekerjasama dengan UMKM dan petugas profesional lainnya yang direkrut secara khusus oleh BGN.
"Kalaupun militer dilibatkan hanya 514 SPPG (Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi). Itu pun kurang lebih 1,5 persen, jadi masih 98,5 persen terbuka, ibu dan bapak sekalian," kata Dadan dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Dadan mengatakan keterlibatan militer hanya dilaksanakan dalam waktu sementara sebagai bentuk percontohan bagi SPPG di seluruh wilayah di Indonesia.
"Kenapa sementara ini militer yang dilibatkan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini hanya untuk percontohan," kata Dadan.
Dadan mengungkapkan bahwa sejumlah organisasi masyarakat juga telah menyatakan keterlibatannya dalam proses MBG tersebut. Salah satunya adalah PBNU yang telah menyiapkan diri untuk terlibat dalam pelayanan seribu SPPG.
"Ada juga misalnya yang sudah sanggup, misalnya NU sanggup seribu, nah seribu itu hanya tiga persen, jadi ini program yang sangat besar," kata Dadan.
Dirinya menyampaikan bahwa proses pelaksanaan MBG akan tetap terus menggunakan APBN namun dalam pelaksanaan di lapangan akan tetap melibatkan pihak swasta. Dirinya menyebut bahwa bila menggunakan dana APBN 2025 hanya mampu membuat 1.542 SPPG di seluruh Indonesia dan baru terealisasi pada Juli mendatang.
"Dan selama Pak Prabowo sehat dan berkuasa, program ini akan tetap dilanjutkan melalui APBN, tapi mohon diingat bahwa sekarang pun swasta telah terlibat, karena saat ini yang membangun SPPG adalah swasta, dan belum ada yang dibangun dengan menggunakan dana APBN," kata Dadan.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
