tirto.id - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, merespons aksi bertajuk Indonesia Gelap di berbagai daerah se-Indonesia, yang memprotes sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, Senin (17/2/2025). Menurut Adita, demo itu karena masyarakat khawatir terkait efisiensi anggaran yang berimbas pada biaya pendidikan, serta pemecatan besar-besaran.
Akan tetapi, klaim dia, kekhawatiran masyarakat seperti kenaikan UKT hingga pemangkasan dana beasiswa, urung dilakukan pemerintah saat ini.
"Sebagian dari tuntutannya itu, kan, sebenarnya sudah terwujud begitu. Tidak ada kenaikan UKT, beasiswa juga masih dilanjutkan, biaya operasional sekolah masih ada," kata Adita di kantor Tirto, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).
Adita mengaku pemerintah mendapatkan banyak informasi atau berita soal pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, klaim dia, pemerintah melarang adanya PHK.
"Sebenarnya sudah terjawab. Kekhawatiran soal biaya pendidikan, oleh pemerintah itu sudah ditegaskan, itu tidak akan dikurangi," ucap dia.
Namun, Adita mempersilakan masyarakat menggelar unjuk rasa dengan tertib. Dia menilai unjuk rasa dilakukan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta saran.
Adita menekankan masyarakat agar tak menggelar unjuk rasa hingga mengganggu aktivitas warga lain. Pemerintah pusat disebut menghargai unjuk rasa yang dilakukan masyarakat.
Dia mengatakan pemerintah pusat mendengarkan masukan hingga kritik dari masyarakat selama dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat lain.
"Kami dengarkan, tentu itu akan jadi masukan juga bahwa suara mahasiswa khususnya seperti itu, tentu mereka mendengarkan," tukas Adita.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
