tirto.id - Pada Jumat (19/10) lalu, Kerajaan Arab Saudi telah mengakui bahwa Jamal Khashoggi tewas di Konsulat Kerajaan Saudi di Istanbul, Turki. Namun jauh sebelum kejadian nahas itu terjadi, Khashoggi rupanya telah lama diincar dan menjadi target serangan kerajaan di Twitter.
Berdasarkan keterangan salah seorang sahabat Khashoggi, Maggie Mitchell Salem, semua serangan verbal via Twitter sangat masif, sehingga membuat kolumnis yang sering melayangkan kritik terhadap rezim Putera Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) di Washington Post itu merasa tertekan secara mental.
“Pagi adalah waktu yang paling buruk baginya,” terang Salem seperti dilaporkan The New York Times.
Ia menceritakan, tiap pagi Khashoggi harus menghadapi serangan verbal yang sudah seperti senapan mesin yang ditembakkan secara konstan. Sahabat-sahabat Khashoggi, tambah Salem, bahkan meluangkan waktu mereka untuk menelepon Khashoggi secara berkala agar dapat mengetahui kondisi mental Khashoggi.
Ratusan orang penyerang Khashoggi dan pengkritik rezim lainnya itu tergabung dalam tim pasukan siber yang dipimpin oleh Saud al-Qahtani, penasihat utama dari MBS, demikian keterangan sejumlah pejabat Saudi dan Amerika Serikat serta sejumlah organisasi aktivis. Pada Sabtu (21/10) lalu, al-Qahtani dipecat terkait kasus pembunuhan Khashoggi.
Khashoggi sedang mempersiapkan sejumlah proyek untuk melawan masifnya represi online oleh Kerajaan Saudi sekaligus mengungkap wajah Saudi sesungguhnya di bawah rezim MBS. Dalam sebuah proyeknya, ia bekerja sama dengan Omar Abdulaziz, seorang pengkritik Saudi yang tinggal di Kanada.
Omar memang sedang menciptakan sebuah pasukan sukarelawan online untuk memerangi pihak Kerajaan Saudi. Pasukan itu dikenal dengan nama “Lebah Elektronik”.
Sejak kasus Khashoggi bergulir, Kerajaan Saudi berperang di dunia maya. Tanda tagar bahasa Arab yang berbunyi “kami semua percaya pada Muhammed bin Salman”, misalnya, sempat menjadi trending topic global pada 17 Oktober lalu dengan lebih dari 250.000 cuitan. Sementara tagar “Kami harus berdiri bersama pemimpin kami” juga digunakan lebih dari 60.000 kali, seperti dilaporkan oleh BBC.
Pedang Bermata Dua
Meski kerap disebut sebagai medium penyokong demokrasi oleh para pendirinya, media sosial pada kenyataannya juga kerap digunakan sebagai alat represi, khususnya di negara-negara pemerintahan otoriter, contohnya Saudi.
Seperti halnya MBS, Presiden Duterte di Filipina menggunakan media sosial untuk menekan lawan-lawan politiknya serta mengampanyekan perang terhadap narkoba yang sering oleh pegiat hak asasi manusia karena banyaknya korban tak bersalah yang tewas di jalanan.
Human Rights Watch menuliskan, sejak Duterte mulai berkuasa sebagai presiden pada 2016 hingga awal 2018, program anti-narkobanya telah menelan nyawa lebih dari 12.000 orang yang masih berstatus terduga pengguna maupun pengedar narkoba.
Bloomberg melaporkan, pemerintahan Duterte adalah salah satu dari sekian banyak pemerintahan otoriter yang membayar tenaga profesional untuk membungkam dan menyerang musuh politik mereka. Media sosial yang digunakan pun beragam, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram hingga YouTube. Dalam kasus Filipina, Facebook-lah yang banyak digunakan.
Beberapa lawan politik yang kerap diserang oleh pendukung Duterte antara lain senator Leila de Lima dan senator Antonio Trillanes IV, demikian yang dilaporkan Rappler.
Hal serupa juga terjadi di Myanmar. Timemelaporkan bahwa militer Myanmar menggencarkan propaganda di Facebook untuk menyerang etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.
Melalui sejumlah email yang dikirimkan ke redaksi Time, Facebook mengonfirmasi bahwa investigasi internal mereka memang menunjukkan keberadaan sejumlah akun yang dibuat seolah akun berita independen. Padahal, akun-akun itu menyebarkan berita propaganda militer dan terkadang konten yang salah mengenai Rohingya.
Dalam rilis di blog resminya pada 28 Agustus lalu, Facebook mengklaim telah mematikan dan menonaktifkan 18 akun Facebook, satu akun Instagram, dan 52 laman di Myanmar yang menyebarkan propaganda anti-Rohingya. Yang mencengangkan, seluruh akun dan laman tersebut diikuti oleh lebih dari 12 juta pengguna.
Secara spesifik, Facebook memblokir akun 20 individu dan organisasi, termasuk panglima militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing serta jaringan televisi milik militer Myanmar bernama Myawady.
“Kekerasan etnis di Myanmar benar-benar mengerikan,” tulis Facebook.
Peneliti dan analisis digital Raymond Serrato mengatakan bahwa Facebook telah secara tidak langsung telah membantu pihak tertentu dalam menentukan narasi soal konflik di Myanmar, demikian tulis Guardian.
Serrato memeriksa sekitar 15.000 postingan Facebook dari pendukung kelompok nasionalis garis keras Ma Ba Tha. Ia menemukan bahwa unggahan media sosial terkait Rohingya oleh nasionalis kanan meningkat pesat setelah militan Rohingya ARSA menyerang pasukan pemerintah.
Berpusat di Riyadh
Operasi untuk melumpuhkan oposisi Kerajaan di media sosial berpusat di Riyadh. Sebagaimana dicatat New York Times, para pentolan tim yang menangani gerilya digital itu secara rutin mendiskusikan cara-cara untuk memerangi kritik yang dilayangkan kepada kerajaan Saudi, khususnya kritik terhadap kasus-kasus sensitif seperti perang Saudi di Yaman dan isu hak-hak perempuan.
Setelah pertemuan tersebut selesai, mereka akan meneruskan hasil diskusi itu ke pasukan media sosial via grup-grup WhatsApp dan Telegram.
Hasil rapat meliputi daftar orang yang menjadi target untuk diserang (baik itu dengan cara ancaman, hinaan maupun intimidasi), kuota harian cuitan yang harus dicapai, serta pesan-pesan pro-pemerintah sebagai informasi tambahan dalam cuitan mereka.
Tak hanya itu, para bos tim medsos ini juga akan menyebarkan meme yang dapat digunakan untuk mendiskreditkan para pengkritik kerajaan Saudi. Yang perlu dicatat, satu orang prajurit digital dapat memegang hingga ratusan akun Twitter.
Konten pornografi juga digunakan dalam operasi tersebut. Tujuannya, selain untuk mengalihkan pengguna media sosial dari percakapan yang relevan, juga untuk meningkatkan keterlibatan pengguna terhadap unggahan media sosial mereka.
Jika banyak yang melakukan blok pada akun mereka, dengan mudahnya mereka akan membuat akun yang baru.
Para prajurit digital itu memang kerap mendengar nama al-Qahtani disebut oleh direktur mereka. Al-Qahtani memang dikenal menjalankan operasi media dari dalam istana kerajaan, termasuk mengarahkan bagaimana media lokal seharusnya bekerja.
Ia juga mengatur wawancara MBS dengan wartawan asing serta menggunakan akun Twitternya yang memiliki 1,35 juta pengikut untuk menggiring opini publik Saudi agar mendukung istana. Satu waktu, Al-Qahtani pernah menggunakan tagar #The_Black_List guna mendorong para pengikutnya di Twitter menuliskan nama-nama orang yang mereka anggap musuh Kerajaan Saudi.
Yang menakutkan, ada sejumlah indikasi bahwa Saudi telah melakukan infiltrasi di perusahaan Twitter melalui seorang pegawai bernama Ali Alzabarah. Namun Twitter, tidak dapat menemukan data apa saja yang telah dibocorkan Alzabarah ke Kerajaan Saudi. Kendati demikian, Twitter telah memecatnya pada Desember 2015.
Hingga kini, baik Twitter maupun Facebook masih kewalahan menangkal masifnya propaganda pemerintah otoriter agar tidak masuk ke platform mereka.
Editor: Windu Jusuf
