Kapolda Papua: Sebagian Warga Nduga Masih Tolak Hadirnya TNI-Polri

Nduga merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua yang sebagian warganya hingga kini masih menolak kehadiran TNI dan Polri. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Martuani Sormin saat berada di Timika, hari ini.

"[Sebagian warga] Kabupaten Nduga sampai dengan hari ini menolak kehadiran TNI Polri. Bahkan yang lebih miris lagi, kami di Nduga hanya punya Polsek dan Pos Koramil," kata Kapolda di Timika, Jumat (7/12/2018).

Kapolda mengatakan Kantor Polsek yang ada di wilayah rawan konflik bersenjata itu baru di Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga.

Polda Papua telah menjajaki untuk meningkatkan status Polsek Kenyam menjadi Polres setelah ada permintaan dari Bupati Nduga Yarius Gwijangge yang telah menandatangani surat keputusan pelepasan tanah adat untuk pembangunan Mapolres Nduga.

Sementara rencana pembangunan Polsek Mapenduma juga menuai penolakan dari oknum warga setempat.

"Memang ada sebagian kecil yang menolak kehadiran TNI dan Polri di sana. Tapi kami pastikan bahwa yang sebagian kecil itu hanyalah oknum, bukan masyarakat yang menolak kehadiran TNI dan Polri," kata Irjen Sormin.

Dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan oleh kelompok bersenjata di Nduga, Polda Papua bersama Kodam XVII/Cenderawasih berkomitmen untuk segera menempatkan pasukan TNI dan Polri di wilayah tersebut.

Sebelum terjadi kasus penembakan terhadap pekerja PT Istaka Karya di Gunung Kabo, Distrik Yall, beberapa kali terjadi tindak kekerasan terhadap warga sipil di Nduga yang ditengarai dilakukan oleh kelompok bersenjata. Seperti kasus penyekapan dan pelecehan seksual yang menimpa guru dan petugas kesehatan di Mapenduma.

Beberapa kali armada pesawat terbang perintis juga diberondong tembakan oleh kelompok bersenjata saat mendarat di Kenyam hingga menyebabkan seorang pilot terluka beberapa bulan lalu.

Atas kondisi yang tidak aman itu, beberapa waktu lalu Bupati Nduga Yarius Gwijangge menemui Kapolda Papua Irjen Polisi Martuani Sormin di Jayapura untuk meminta segera dibentuk Polres Nduga di Kenyam.

Bupati Nduga Yarius Gwijangge berjanji akan membantu sepenuhnya pembangunan Polres Mapolres Nduga dan Polsek Mapenduma.

"Saya sudah tanda tangan surat pelepasan tanah itu dan sedikit-sedikit sudah mulai dilakukan pembersihan, walau sebagian besar masih hutan," kata Yarius belum lama ini di Jayapura.

Bupati Nduga mendukung penuh langkah Polda Papua menumpas kelompok bersenjata yang sering berulah di daerahnya.

Pelaku kekerasan di Mapenduma harus ditangkap dan dilakukan penindakan hukum.

"Saya hanya ingin secepatnya ada Polres Nduga. Saya sudah bosan dan pusing dengan kelompok ini dan harus ada dukungan dari keamanan. Pemerintah dan aparat keamanan dapat berjalan bersama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Nduga," kata Yarius.

Dari periksa data Tirto, Kabupaten Nduga adalah wilayah ketiga dari delapan wilayah Papua yang menjadi lokasi insiden kekerasan bersenjata selama 2014-2018. Kabupaten Puncak Jaya adalah wilayah utama. Selama empat tahun, ada tujuh kasus yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya dan empat kasus di Kabupaten Nduga.