Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, memberikan penghormatan kepada sejumlah mantan presiden Indonesia dengan menyematkan julukan berdasarkan peran dan capaian mereka selama memimpin Indonesia.
Hal itu disampaikan Sultan dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026, Jumat (14/8/2026). Ia mengatakan setiap presiden memiliki capaian dan peran sejarah masing-masing dalam perjalanan bangsa.
“Izinkan kami menundukkan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap presiden republik ini adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing,” kata Sultan dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Sultan kemudian menyebut sejumlah julukan untuk para presiden Indonesia terdahulu. Presiden pertama RI, Soekarno, disebut sebagai Bapak Proklamator, sementara Presiden ke-2 RI, Soeharto, dijuluki Bapak Pembangunan.
Ia juga memberikan julukan kepada Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, sebagai Bapak Teknologi. Sementara Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, disebut sebagai Bapak Pluralisme.
“Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme,” katanya.
Adapun Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, disebut Sultan sebagai Srikandi Konstitusi. Lalu, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diberi julukan sebagai Bapak Perdamaian.
Sementara itu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), disebut Sultan sebagai Bapak Infrastruktur.
“Presiden Megawati Soekarnoputri, Srikandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian, Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur," kata Sultan.
Menurut Sultan, setiap pemimpin telah meninggalkan peran dalam sejarah Indonesia. Ia menyebut terdapat satu benang merah dari kepemimpinan para presiden tersebut, yakni penguatan daerah sebagai bagian dari penguatan Indonesia.
“Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir, daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat,” ucap Sultan.
Dalam pidatonya, Sultan juga menyinggung hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ia mengatakan otonomi daerah merupakan tanggung jawab bersama, bukan pemberian dari pemerintah pusat.
“Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab bersama,” katanya.
Sultan menekankan pemerintah pusat dan daerah tidak semestinya ditempatkan sebagai dua pihak yang saling berseberangan. Menurut dia, keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan pemerintahan.
“Pepatah Minangkabau mengajarkan, “barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang”. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung republik,” ujar Sultan.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
