Jokowi Telat Pecat Terawan, Corona Telah Membunuh 20 Ribu Jiwa

tirto.id - Nasib Terawan Agus Putranto habis juga. Presiden Joko Widodo mencopotnya dari jabatan Menteri Kesehatan pada Selasa (22/12/2020) sore. Ia digantikan Budi Gunadi Sadikin, seorang sarjana Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB), pernah menjabat Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum dan terakhir Wakil Menteri Kementerian BUMN.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan pencopotan Terawan adalah hal wajar karena ia “sudah beberapa kali ditegur oleh Jokowi” dan “kinerjanya juga tidak memuaskan publik”. Berdasarkan survei Voxpopuli Research Center yang dirilis Oktober lalu, Terawan hanya memperoleh nilai 0,1 persen, yang terburuk di antaranya menteri lain. Terawan pun menjadi menteri yang paling diharapkan untuk dipecat berdasarkan survei yang dirilis pada Juli lalu.

Ambrolnya popularitas Terawan menurutnya diakibatkan buruknya penanganan COVID-19 oleh pemerintah yang imbasnya juga dirasakan Jokowi. Kepuasan publik terhadap mantan Wali Kota Solo itu dalam mengatasi pandemi terus menurun. Pada Agustus, 65,5 persen responden menyatakan puas, tetapi bulan berikutnya turun menjadi 64 persen dan Oktober kembali turun menjadi 57,8 persen. Penurunan itu berbanding terbalik dengan jumlah orang yang mengaku tidak puas.

“Harusnya sudah dari enam bulan lalu reshuffle itu, semenjak Presiden Jokowi menegur,” kata dia.

Oleh karena itu menurutnya, keputusan mencopot Terawan merupakan keputusan yang mudah bagi Jokowi. Secara politik pun Jokowi semestinya tidak terlalu pusing mengingat Terawan bukan anggota partai. Artinya, walaupun dicopot, itu tidak akan menimbulkan gonjang ganjing di kubu koalisi pendukung pemerintah.

Pernyataan Ujang disampaikan kepada wartawan Tirto pada Selasa sebelum pengumuman reshuffle.

Kerja Amburadul

Pada bulan kesembilan pandemi COVID-19 menerjang, keadaan Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pada Senin 21 Desember, jumlah korban meninggal mencapai 20.085. Penambahannya kian cepat. Di awal pandemi, butuh 150 hari bagi COVID-19 untuk membunuh 5.000 orang, tetapi 5.000 kematian terakhir terjadi hanya dalam kurun waktu 39 hari.

Jumlah kasus pun terus menanjak. Pada Senin kemarin kasus aktif mencapai 104.809, sekitar dua kali lipat dari kasus pada 10 November, yakni 53.846 kasus. Kondisi itu membuat rumah sakit kelimpungan. Sejumlah daerah seperti Provinsi Banten, Kota Surabaya, dan Kota Bandung mengeluhkan bed occupancy ratio yang sudah menyentuh 90 persen. Kota Bogor bahkan sudah menyiapkan GOR Padjajaran untuk menjadi rumah sakit darurat COVID-19.

Kondisi tak kalah teruk terjadi pada aspek testing. Sepekan terakhir, jumlah orang yang dites baru mencapai 252.920. Jumlah itu memang hampir memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Indonesia, yakni 267 ribu orang dites per pekan, akan tetapi positivity rate sangat tinggi. Pada Senin 21 Desember mencapai 27 persen. Artinya dari 10 orang yang dites, 4 di antaranya positif.

Maka tak heran jika bukan sekali saja Jokowi menegur Terawan. Pada sidang kabinet 18 Juni, Jokowi mengungkit soal penyerapan anggaran COVID-19 yang baru 1,53 persen dari Rp75 triliun yang disiapkan. Masih di bulan yang sama, Jokowi kembali menegur Terawan. Kali ini karena pencairan insentif untuk tenaga kesehatan yang mampet. Ketika itu Jokowi menuding birokrasi yang berbelit.

“Prosedurnya di Kemenkes bisa dipotong, jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan di permen (peraturan menteri)-nya terlalu berbelit-belit, ya, disederhanakan,” Kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 29 Juni.

Jokowi kembali menegur Terawan pada September karena ketimpangan jumlah tes antar daerah. Masih pada bulan yang sama, Jokowi menegur Terawan melalui Twitter karena angka kematian tenaga kesehatan yang sangat tinggi. Ia meminta Kemenkes melakukan audit dan koreksi atas protokol keamanan di rumah sakit.

Hingga kini kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19 masih belum berhasil direm. Per 15 Desember ada 202 orang dokter meninggal.

Co-founder PandemicTalks Firdza Radiani mengatakan tak ada rencana besar penanganan pandemi di Indonesia. “Jadi tiap fase ada rencana, kita sekarang masuk ke fase apa, realisasi bagaimana. Itu dijelaskan sejak awal agar masyarakat dan pelaku ekonomi paham,” kata Firdza kepada reporter Tirto, Selasa.

Jangankan rencana jangka panjang, pemerintah bahkan tidak punya indikator kinerja yang jelas dari setiap indikator pandemi seperti penegakan 3T dan 3M, positivity rate, kasus aktif, dan lain-lain. Selain itu, hingga November, serapan anggaran penanganan COVID-19 baru terserap 30 persen dari 87,5 persen.

Terawan dan Kemenkes pun masih belum menyelesaikan masalah komunikasi risiko. Masyarakat tidak dilibatkan sebagai subjek dalam penanganan pandemi alias hanya sekadar objek. Dampaknya, “jadi tidak paham konteks, merasanya disuruh-suruh saja,” Tentu saja ini mengurangi efektivitas upaya penanggulangan.

Atas dasar itu, menurutnya, Terawan memang patut diganti, akan tetapi jangan asal tunjuk suksesor. Dia juga mengatakan hal ini sebelum pengumuman Terawan dicopot.

Firdza berharap Menkes baru memahami betul bahwa pandemi adalah masalah kesehatan masyarakat, bukan yang lain. Selain itu, Menkes baru juga harus memiliki kemampuan manajemen dan komunikasi publik yang mumpuni serta mampu menangani aspek teknis untuk program vaksinasi tahun depan.