tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian insentif untuk kendaraan listrik adalah hal lazim, hal ini sudah dilakukan di negara lain seperti Eropa. Ia berharap, insentif bisa mendorong masyarakat menggunakan mobil listrik.
"Mengenai insentif untuk mobil listrik, ini kita harus lihat ya bahwa sekarang hampir semua negara sudah melakukan dan pemberian insentif ini dilakukan dengan kalkulasi dan kajian serta mempelajari negara-negara lain, utamanya di Eropa yang sudah melakukan. Kita harapkan dengan insentif itu industri mobil listrik, motor listrik di negara kita bisa berkembang," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Jokowi mengatakan, perkembangan industri mobil listrik akan membawa dampak turunan. Ia menilai pendapatan pajak, PNBP hingga pembukaan lapangan kerja akan ikut terjadi.
"Kalau berkembang pajak pasti meningkat, PNBP pasti bertambah dan yang paling penting akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya karena ini akan mendorong industri pendukung lainnya dan insentif untuk angkutan umum selama produksinya di dalam negeri tentunya hitungannya berbeda," kata Jokowi.
Jokowi memastikan bahwa besaran subsidi kendaraan listrik akan disampaikan setelah penghitungan selesai dilakukan. "Nanti kalau sudah hitung-hitungannya final, keputusan ini final betul baru akan kita sampaikan," katanya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa insentif mobil listrik dilakukan semua negara. Ia mengatakan, pemberian insentif adalah upaya mendorong sektor otomotif untuk bermigrasi ke mobil listrik.
"kunci dari kita adalah energi transisi dan energi transisi pengguna salah satu terbesar adalah sektor otomotif dan sektor otomotif ini negara Eropa semuanya memberikan insentif dan insentif itu didesain ada capping price kendaraan," kata Airlangga.
"Jadi kita Indonesia mempersiapkan tidak semua mobil itu listrik yang untuk tadi untuk yang kaya ataupun yang mewah diberikan subsidi, tetapi dengan harga tertentu," lanjut Airlangga.
Airlangga mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut. Ia beralasan, harga kendaraan mobil listrik lebih mahal 30 persen daripada mobil biasa.
Pemberian subsidi mobil listrik wajar dilakukan karena negara tetangga juga melakukan hal tersebut. Misalnya Thailand sudah memberikan insentif yang sama.
Di sisi lain, pemberian insentif dilakukan demi memenuhi target jumlah mobil listrik di Indonesia.
"Kita butuhkan market, pengembangan pasar supaya jumlah mobil listrik itu bisa mencapai minimal 20% di 2025 atau kalau 20% itu sejumlah 400.000 unit. Nah ini nanti, bukan subsidi ya insentif kita berikan dalam rupiah tertentu ini sedang bicara dengan Bu Menteri Keuangan. Nilainya Rp5 triliun nanti dibagi motor berapa, mobil berapa bus itu kita akan pertimbangkan juga," kata Airlangga.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
