tirto.id - Presiden Joko Widodo menilai implementasi Five Point Consensus tidak berjalan baik. Jokowi juga menegaskan masalah Myanmar tidak boleh menghambat pembangunan komunitas ASEAN.
Dalam sambutan acara sesi retreat KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT, Kamis (11/5/2023), Jokowi mengatakan bahwa mereka akan membahas dua isu penting yakni review implementasi Five Point Consensus dan juga implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Sebagai Ketua ASEAN, Jokowi ingin agar ada perkembangan pelaksanaan Five Point Consensus lewat berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian Joint Needs Assesment melalui AHA Centre, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan.
“Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi Five Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa pembangunan komunitas ASEAN tidak boleh terhambat akibat konflik Myanmar.
“Tapi, yang ingin juga saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN,” kata Jokowi.
Jokowi juga meminta pelaksanaan AOIP bisa lebih konkret. Hal itu penting demi menekan ketegangan ASEAN.
“Terkait dengan implementasi AOIP, diperlukan kerja sama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik, yang salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
