tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung langkah Malaysia yang mau bekerjasama untuk melawan diskriminasi produk kelapa sawit dan produk lain di negara lain.
"Terkait dengan kolaborasi untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan juga komoditas lainnya. saya sangat menghargai baru-baru ini dilakukan Joint Mission Indonesia-Malaysia ke Brussel," Kata Jokowi saat memberikan keterangan bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim di Malaysia, Kamis (8/6/2023).
Jokowi mendorong agar kolaborasi Indonesia-Malaysia dalam menghadapi tekanan dunia perlu diperkuat. Ia mendorong agar produk Indonesia-Malaysia tidak didiskriminasi di pasar negara lain.
"Kolaborasi semacam ini harus terus diperkuat, jangan sampai komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Indonesia didiskriminasi di negara lain," Tegas Jokowi.
Indonesia lewat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berangkat ke Uni Eropa bersama dengan Deputy Prime Minister/Minister of Plantation and Commodities of Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof pada 30-31 Mei 2023.
Keberangkatan dua petinggi tersebut adalah bagian dari Joint Mission dalam rangka membahas European Union Deforestation Free Regulation (EUDR). Kebijakan EU ini dipandang dapat menghambat akses pasar komoditas kelapa sawit ke pasar Uni Eropa dan merugikan para petani kecil (smallholders) yang akan terbebani dengan persyaratan regulasi EUDR dimaksud.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah perlawan terkait perlakuan diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak sawit. Eropa sendiri diketahui mengeluarkan kebijakan terkait deforestasi, sehingga, membuat beberapa komoditas andalan dari Indonesia akan dilarang termasuk sawit.
"Kami menyampaikan concern dan ketidaksetujuan kami kepada Uni Eropa yang kembali mendiskriminasi komoditas ekspor unggulan, terutama kelapa sawit yang berdampak negatif pada industri, perdagangan, dan para petani kecil (smallholders) kelapa sawit, melalui kebijakan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR),” tegas Airlangga dalam acara Luncheon Meeting yang diselenggarakan di Brussels.
Airlangga menilai kebijakan tersebut mengecilkan upaya Indonesia yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan biodiversity sesuai dengan kesepakatan, perjanjian dan konvensi multilateral seperti Paris Agreement dan UN 2030 SDG Agenda.
“Negara anggota CPOPC secara ketat sudah mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang konservasi hutan. Bahkan level deforestasi di Indonesia turun 75 persen pada periode 2019 – 2020. Indonesia juga sukses mengurangi wilayah yang terdampak kebakaran hutan menjadi 91,84 persen,” ungkap Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, Indonesia kembali menyerukan agar kolaborasi antara negara anggota CPOPC dan saling pemahaman antara negara produsen dan konsumen untuk terus ditingkatkan.
“Pesan kami kepada Uni Eropa sudah sangat jelas, berikan kami pengakuan yang layak kami terima. Harapannya adalah kami bisa mendapatkan hasil yang konkret serta common and mutual understanding dalam pertemuan-pertemuan dengan pejabat terkait Komisi dan Parlemen Eropa sehingga kami dapat terus bergerak maju,” ujar Menko Airlangga.
Di lain sisi, situasi global yang penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini, semua pihak perlu untuk bekerja serta bergerak selaras dan harmonis dalam mencapai tujuan bersama yaitu pemulihan ekonomi dan kesejahteraan.
“Peran industri sangat penting. Mari bersama mempromosikan palm oil secara positif yang sejalan dengan upaya dan komitmen yang telah dilakukan selama ini,” ujarnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
