tirto.id - Presiden Joko Widodo berbicara mengenai kedaulatan dan kemandirian digital. Ia ingin peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam negeri serta penggunaan produk dalam negeri menjadi acuan.
"Kedaulatan dan kemandirian kita harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital kita, transformasi digital harus mendorong TKDN, pemakaian produk-produk dalam negeri, serta mendorong penguasaan digital mutakhir oleh semua anak bangsa," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/2/2021).
Jokowi menegaskan, upaya menjaga kedaulatan dan kemandirian bukan berarti Indonesia protektif, tetapi Jokowi ingin agar Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari dunia digital. Oleh karena itu, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini mendorong agar masyarakat Indonesia juga mampu berkembang dan mampu menuju Indonesia yang maju.
"Kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, bukan karena sejarah membuktikan proteksionisme justru merugikan, tetapi tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia," ujar Jokowi.
Proteksionesme selama ini dipahami kebijakan sebuah negara untuk menerapkan politik dagang ketat mengarah perlindungan ekonomi dalam negeri lewat pembatasan ekspor-impor.
Indonesia telah lama menjadi target pemasaran masif oleh raksasa digital dunia, misalnya, Netflix, penyedia konten film berbasis internet. Netflix dalam beberapa tahun terakhir diganjal oleh pemerintah dan BUMN karena beroperasi di Indonesia tanpa terlebih dahulu urus izin dan bayar pajak. Padahal mengeruk keuntungan dari penduduk Indonesia yang sudah membayar langganan ke Netflix.
"Transformasi digital adalah win-win solution bagi semua pihak, saya berharap agar program konektivitas digital 2021 menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, dengan pola pikir baru, dengan main set baru, dengan kesempatan bisnis Global baru, dan dengan masa depan baru menuju Indonesia maju," lanjut Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
