Jokowi Ingin Berantas Obat Ilegal dengan Perkuat BPOM

tirto.id - Untuk mengatasi maraknya peredaran obat ilegal dan narkoba di tengah-tengah masyarakat, Presiden Joko Widodo ingin memperkuat kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Jadi, kita ingin agar BPOM diperkuat, dengan apa? Dengan undang-undang agar pengawasannya lebih bisa intensif dan yang diberi rekomendasi betul-betul menjalankan rekomendasinya, percuma diawasi, dikontrol, dicek, tapi rekomendasinya enggak dipakai,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam acara Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Lapangan Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (3/10/2017), demikian yang dilansir Antara.

Jokowi menambahkan, ke depan akan dipersiapkan regulasi untuk merealisasikan rencana itu, salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperkuat BPOM yakni melalui penerbitan payung hukum berupa undang-undang.

“Ini yang baru akan kita siapkan karena kita melihat kelemahan di sisi undang-undang,” katanya.

Presiden menilai, peranan dari BPOM dalam mencegah peredaran obat ilegal dan narkoba dikalangan masyarakat semakin penting.

“Saya melihat semakin pentingnya peranan BPOM untuk melindungi masyarakat dan generasi muda kita dari penyalahgunaan obat terlarang,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa BPOM memiliki fungsi pengawasan yang tidak hanya sebatas pada urusan administrasi saja.

Seluruh tindakan yang dilakukan harus berdasar pada kesadaran guna melindungi rakyat dan menyelamatkan generasi muda Indonesia.

“Ini adalah urusan kehadiran negara dan pemerintah dalam melindungi rakyatnya, urusan menyelamatkan generasi muda yang akan menjadi penerus masa depan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Ia menegaskan bahwa tugas untuk melindungi rakyat dari ancaman narkoba serta obat-obatan ilegal tidak hanya menjadi tanggunjawab BPOM saja, melainkan kerja sama dari semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan narkoba.

Dalam acara tersebut Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, serta Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito.