tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Sri Lanka mau mencabut kebijakan larangan impor minyak sawit Indonesia. Dia mengatakan, minyak sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan.
"Saya usul kita bentuk mekanisme khusus untuk membuka kembali akses pasar minyak sawit Indonesia di Sri Lanka," ungkap Jokowi dalam keterangan resmi, Selasa (17/10/2023).
Keinginan itu disampaikan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe di Cina.
Jokowi juga senang Presiden Wickremesinghe mendorong peningkatan kerja sama Indonesia-Sri Lanka. Ia menyambut baik niat Sri Lanka untuk membentuk perjanjian perdagangan preferensi atau preferential trade agreement dengan Indonesia.
Berdasarkan data, volume perdagangan Indonesia-Sri Lanka turun 27,5 persen pada 2022. Sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara.
"Untuk itu, saya menyambut baik keinginan Sri Lanka membentuk preferential trade agreement dengan Indonesia," ujar Jokowi.
Jokowi pun berharap agar BUMN Indonesia bisa mempererat kerja sama konkret di Sri Lanka. Ia mengaku beberapa BUMN Indonesia telah menjajaki kerja sama konkret dengan Sri Lanka.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga ingin Presiden Wickremesinghe dapat mendukung kerja sama tersebut, terutama di bidang pengadaan gerbong kereta api dan pencetakan paspor elektronik Sri Lanka.
Terakhir, Presiden Jokowi dan Presiden Wickremesinghe juga membahas kerja sama ekonomi biru. Presiden Jokowi menyatakan dukungan Indonesia terhadap keketuaan Sri Lanka di IORA pada periode 2023-2025 dan menyambut baik keinginan Sri Lanka menjadi ASEAN Sectoral Partner.
"Indonesia juga baru saja selenggarakan KTT AIS sebagai platform kerja sama negara kepulauan dan pulau untuk dorong solusi inovatif pengelolaan laut yang berkelanjutan," ucap Jokowi.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
