Menuju konten utama

Jalan Mulus Bisa Tekan Harga Pupuk dan Tingkatkan Ekonomi Petani

Infrastruktur jalan punya peran penting dalam menekan biaya operasional pertanian dan dapat meningkatkan ekonomi petani.

Jalan Mulus Bisa Tekan Harga Pupuk dan Tingkatkan Ekonomi Petani
Pekerja melakukan pengaspalan saat perbaikan jalan nasional Solo-Yogyakarta di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (5/4/2023). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/aww.

tirto.id - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, infrastruktur jalan yang memadai punya peran penting dalam menekan biaya operasional pertanian. Jalan mulus juga dapat meningkatkan ekonomi petani seperti yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

“Setelah lebih dari setahun di Liang Melas Datas Karo diperbaiki, pertanian di daerah itu bangkit. Harga pupuk menurun dan harga hasil bumi meningkat. Perbaikan baru 24 km dari 38 km diharapkan tuntas,” Djoko Setijowarno dalam keterangannya, Senin (22/5/2023).

Menurut Djoko, contoh yang bagus ketika akses jalan ditingkatkan dapat mengungkit pertanian daerah. Meski demikian, hal tersebut belum tentu dapat mensejahterakan petani secara individu. Lantaran, harga masih ditentukan oleh para pengumpul yang berada di desa.

Solusi yang tepat menurutnya ialah, jika pemerintah juga menyediakan fasilitas angkutan umum yang dapat membawa orang dan barang. Angkutan tersebut dikelola oleh Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDES).

Petani dapat membawa hasilnya sendiri tanpa tergantung pada pengumpul atau pengumpul dalam bentuk koperasi, sehingga petani juga diuntungkan.

Karena, ada pembagian keuntungan dari kelebihan ongkos membawa hasil panen ke pasar di kota terdekat.

“Jika petani sejahtera, tentunya akan banyak kaum milenial yang berminat menjadi petani. Nyatanya, tidak banyak anak petani mau meneruskan usaha orang tuanya sebagai petani, lantaran tahu sebagai petani tidak menjadikan hidup lebih sejahtera. Belum bisa menggoda kaum milenial menjadi petani,” ucapnya.

Djoko mengatakan, konsep angkutan bus perintis adalah membangun keterhubungan untuk pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok Nusantara yang sasarannya daerah 3TP.

Menurut Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, khususnya di wilayah timur Indonesia. Kriteria daerah tertinggal dilihat dari apek perekonomian masyarakat, aspek sumber daya manusia; aspek sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Lebih lanjut, jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2023 diselenggarakan untuk 327 trayek dengan 597 kendaraan. Trayek tersebut tersebar di Pulau Sumatera 53 trayek dan 121 kendaraan, Pulau Jawa 34 trayek dan 66 kendaraan, Pulau Kalimantan 34 trayek dan 64 kendaraan, Pulau Sulawesi 46 trayek dan 103 kendaraan, Pulau Papua 79 trayek dan 102 kendaraan.

Kemudian, Bali dan Nusa Tenggara 50 trayek dan 98 kendaraan, dan Kepulauan Maluku dan Maluku 32 trayek dan 43 kendaraan.

Total pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 177.421.801.000 untuk 327 trayek dan dioperasikan 597 kendaraan. Bandingkan dengan subsidi KRL Jabodetabak Rp 1,6 triliun, anggaran bus perintis hanya sepersepuluhnya.

“Belum lagi jaringan jalan yang dilayani bukannya jalan yang mulus. Tidak sedikit menyeberangi sungai dan jalan rusak. Sejumlah jalan rusak itu wewenang dari pemerintah daerah untuk memperbaikinya, yakni jalan provinsi dan jalan kabupaten,” imbuhnya.

Pengadaan kendaraan transportasi umum hendaknya disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah. Tidak perlu semua armada bus diberikan pendingin. Kendaraan dirancang dapat mengangkut penumpang dan barang.

Baca juga artikel terkait INFRASTRUKTUR atau tulisan lainnya dari Hanif Reyhan Ghifari

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hanif Reyhan Ghifari
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang