tirto.id - Suatu pagi, sesaat setelah bangun tidur, Residen J.J. Donner kaget bukan kepalang. Barang-barang di rumahnya hilang tanpa bekas. Taplak meja, gelas, vas bunga, dan benda-benda lain tidak terlihat lagi di tempatnya. Pada malam 6 Oktober 1899 itu, komplotan maling berhasil menggasak rumah Tuan Residen.
Ada satu benda kesayangannya yang juga ikut lenyap: selembar kain gorden di ruang tempat ia biasa sarapan pagi bersama keluarga. Lenyapnya gorden itulah yang membuat Tuan Residen murka.
Instingnya sebagai birokrat kolonial berpengalaman segera bekerja. Donner, yang saat itu berada di puncak karier sebagai Residen Madiun setelah tiga puluh tahun mengabdi, merasa pencurian itu bukan tindakan kriminal biasa. Ia mencurigai ada motif politik di baliknya, dengan tujuan meruntuhkan wibawa dan mempermalukan pejabat kolonial tertinggi di karesidenan tersebut. Dengan kata lain, pencurian itu adalah subversi (baca: Salah Kaprah Istilah Makar).
Donner dengan cepat memerintahkan Bupati R.M.A. Brotodiningrat, bawahan langsungnya di Kabupaten Madiun, untuk menghadap. Di depan bupati, ia menyatakan bahwa ada upaya menjatuhkan martabat pemerintah kolonial dengan tindakan lancung menggarong rumah seorang residen. Tak cukup hanya itu, ia juga berterus terang menuduh Brotodiningrat sendirilah orang yang patut dicurigai sebagai sumber subversi.
Di titik inilah cekcok antara residen dengan bupati mulai terpantik. Secara tidak langsung, ini juga sebenarnya menjadi simbol pertentangan dan kecurigaan terus-menerus di antara korps Binnenlandsch Bestuur (Pegawai Eropa) dan Inlandsche Bestuur (Pegawai Pribumi).
Baca juga: PNS: Warisan Kolonialisme Belanda
Kisah Brotodiningrat ini diceritakan kembali oleh sejarawan Ong Hok Ham dalam esai panjangnya yang diterbitkan Yale University Press, The Inscrutable and the Paranoids: An Investigation into the Sources of the Brotodiningrat Affair (1978). Dengan melacak arsip-arsip kolonial akhir abad ke-19, Ong berhasil menemukan suatu fragmen kisah unik yang menggambarkan bahwa kericuhan politik zaman itu bisa saja dipantik dari sesuatu yang remeh-temeh. Mencerminkan betapa paranoidnya kekuasaan kolonial terhadap gerakan politik kaum pribumi.
Paranoia Kekuasaan Kolonial
Selama paling tidak tujuh dekade terakhir, Jawa berada dalam kondisi relatif aman. Perang Jawa (1825-1830) adalah peristiwa terakhir ketika rakyat jelata bersatu dengan para ulama dan bangsawan untuk berperang melawan Belanda.
Memang terjadi banyak pemberontakan petani selama paruh kedua abad ke-19, tapi gerakan-gerakan itu relatif bisa dipadamkan dengan mudah tanpa peperangan. Bagi pemerintah kolonial, Perang Jawa merupakan peristiwa traumatik yang sebisa mungkin dipadamkan sebelum membesar.
Baca juga:
- Patok, Tombak, dan Meledaknya Perang Jawa
- Patok Menancap di Lahan Diponegoro hingga Kulonprogo
- Lebaran Terakhir Diponegoro di Tanah Jawa
Donner menganggap Brotodiningrat tidak hanya memiliki jaringan bawah tanah dengan para jagoan lokal di Madiun, tapi juga berhubungan langsung dengan keturunan pemimpin pemberontakan Diponegoro. Lebih dahsyat lagi, ia dituduh menjalin hubungan dengan jaringan internasional anti-Barat yang hendak mengusir Belanda dari tanah Jawa. Salah satunya dengan Kekhalifahan Ottoman dan gagasan Pan Islamisme.
Seorang bupati di sebuah kabupaten terpencil di pedalaman Jawa mempunyai jaringan internasional sehebat itu. Bayangkan! Sang Residen tampaknya sedang bermain-main dengan khayalannya sendiri.
“Fantasi pejabat kolonial itu (Donner) memang tidak mengenal batas,” tulis Ong Hok Ham.
Beberapa hari kemudian, Donner menulis laporan kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Laporannya panjang dan detail, sampai ratusan halaman, juga ditambahi bumbu-bumbu konspirasi Brotodiningrat sesuai dengan fantasinya. Gubernur Jenderal Willem Rooseboom terkejut dengan laporan panjang itu, sekaligus terkesan dengan “analisis” Donner. Begitu pula Raad van Indie (Dewan Hindia) yang lantas mengusulkan agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Baca juga:
Brotodiningrat dongkol atas tuduhan semena-mena itu. Ia berinisiatif melakukan penyelidikian sendiri. Selama satu bulan, ia menggerakkan jaringan weri (mata-mata lokal) untuk menginvestigasi siapa yang berani-beraninya mencuri barang di kediaman Tuan Residen dan membuatnya terancam masalah besar. Si maling akhirnya ditemukan dan dibawa ke rumah Residen.Tapi kecurigaan kadung menutupi akal sehat Donner. Temuan Brotodiningrat tidak dianggap dan malah semakin keras menuduh. Pandangan Donner diperkuat laporan lain dari jaksa wilayah yang menyatakan Brotodiningrat terindikasi kuat berada di belakang aksi kriminal tersebut.
Tepat pada situasi macam ini, intrik-intrik mulai menemukan tempatnya yang paling liar. Donner menyurati Gubernur Jenderal untuk meminta agar Brotodiningrat dan keluarganya dibuang ke luar Jawa agar penyelidikan yang obyektif bisa dilakukan. Ia juga menghasut bupati-bupati lain di Karesidenan Madiun untuk mengucilkan Brotodiningrat.
Sang Bupati, sementara itu, tidak tinggal diam. Ia melawan usulan Donner dengan cara-cara modern yang mungkin tidak pernah dibayangkan para pejabat di Batavia: menyewa pengacara profesional (berdasarkan catatan kolonial, inilah untuk pertamakali seorang pegawai pribumi menggunakan jasa pengacara dalam berperkara dengan pejabat Eropa) dan bekerja sama dengan beberapa wartawan untuk membuat opini publik di surat kabar.
Salah satu wartawan yang mengangkat isu ini dalam surat kabar adalah Tirto Adhi Soerjo. Dalam rubrik “Dreyfusiana” di koran Pemberita Betawi, ia menurunkan serangkaian reportase tentang kasus ini dan menyuarakan ketidakadilan yang dialami Bupati Madiun.
Baca juga: Tirto Adhi Soerjo, Sang Pemula di Segala Lini Massa
Brotodiningrat secara terang-terangan menuduh Residen Donner telah melakukan fitnah agar dirinya diseret ke pengadilan dan mencemarkan nama baiknya. Bahkan, ia juga mengirim nota pembelaan kepada Ratu dan Parlemen Belanda di Den Haag.
Tapi bagaimana pun juga, privelese pejabat Eropa lebih penting dari suara seorang bupati pribumi. Batavia mengabulkan permintaan Donner. Brotodiningrat dibuang sementara ke Padang pada 1900 lewat mekanisme kekuasaan istimewa (exhorbitante rechten) yang dimiliki Gubernur Jenderal.
Batavia sebenarnya kebakaran jenggot menghadapi drama residen versus bupati ini. Bagaimanapun juga, para pejabat di Batavia harus menghadapi kenyataan bahwa Brotodiningrat Affair telah menjadi bola liar di masyarakat akibat pemberitaan semakin ramai. Hal yang mati-matian dipertahankan Batavia cuma satu: kewibawaan pemerintah kolonial jangan sampai jatuh.
Baca juga: Kisah Bupati Ngawi Kecantol Perempuan Indo
Karena itulah Batavia mengirimkan penasihatnya yang paling mumpuni, Profesor Snouck Hurgronje, untuk melakukan penyelidikan ulang. Snouck kemudian tidak menemukan fakta apapun tentang konspirasi mengobarkan “Perang Jawa kedua” atau mengusir Belanda dari Jawa.
Ia hanya mengusulkan agar Brotodiningrat dipecat dan dilarang tinggal di Madiun. Perseteruannya dengan Residen Donner telah diketahui secara luas oleh publik. Kewibawaan pemerintah terancam. Apalagi jika kelak terbukti bahwa Sang Bupati tidak bersalah.
Menuruti nasehat Profesor Snouck Hurgronje, Batavia memanggil Brotodiningrat pulang dan memecatnya. Bupati apes ini kemudian memilih Yogyakarta sebagai “tempat pembuangan” karena ia masih terhitung memiliki pertalian keluarga dengan Paku Alam. Pemerintah tetap memberikan uang pensiun yang layak dan berjanji bahwa anak-anaknya tidak kehilangan hak dalam suksesi bupati di Karesidenan Madiun.
Nasib Donner? Ia masih diliputi paranoia meski musuhnya telah dipecat dan tetap melontarkan tuduhan-tuduhan yang mengada-ada. Ia juga masih rewel menuntut pemerintah agar menyelidiki ulang komplotan-komplotan jahat di wilayahnya.
Baca juga: Petualangan Haji Gofur di Mekkah
Snouck Hurgronje lalu diperintahkan datang lagi ke Madiun pada Desember 1902. Hasil penyelidikannya pun tetap sama. Tapi kali ini, dalam laporannya, Snouck menambahkan: “Residen telah mencapai titik nervous breakdown sehingga lebih baik dipensiunkan atau dipindahkan.”
Maka pada suatu siang bulan Januari 1903, J.J. Donner, Residen Madiun yang telah bekerja tiga dasawarsa lebih untuk Kerajaan Belanda, akhirnya diberhentikan. Ia pensiun sembari berkalung Orde van Oranje-Nassau—lambang pengabdian kepada Sang Ratu—di dadanya. Pemerintah kemudian mengirimnya pulang ke kampung halamannya. Sejak itu, Donner tak pernah kembali.
Penulis: Ivan Aulia Ahsan
Editor: Zen RS
