tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta agar para kepala daerah tidak melakukan lockdown dalam lingkup kabupaten atau kota, apalagi provinsi. Sebab kebijakan tersebut "akan merugikan banyak orang," kata Jokowi dalam rapat terbatas secara daring, Senin (28/9/2020) kemarin.
Sebagai gantinya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta para kepala daerah memberlakukan pembatasan berskala mikro atau mini lockdown. "Baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, RT, atau di kantor atau di ponpes. Saya kira itu lebih efektif," katanya.
Dari seluruh kepala daerah, hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tingkat provinsi. Maka tak heran muncul anggapan Jokowi sedang mengkritik Anies, apalagi sebelumnya beberapa menteri juga secara eksplisit menolak kebijakan ini.
Dalam PSBB, Anies membatasi hingga menutup berbagai tempat usaha. Maka "akan merugikan banyak orang" dapat pula merujuk ke dampak ini.
Anies sempat melonggarkan PSBB di awal Juni, namun kembali diperketat pada 14 September 2020. Pertimbangannya adalah kapasitas ruang isolasi dan ICU menipis, sementara kasus harian berkisar 1.000 atau berkontribusi terhadap 30 persen kasus nasional. Kasus melonjak terutama pada 30 Agustus sampai 11 September. "Jumlah kasus positif meningkat pesat (naik 13.041 atau 33 persen)", kata Anies di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta, Minggu (13/9/2020).
Anies mengatakan kebijakannya ini "demi kesehatan dan keselamatan warga DKI Jakarta."
Inkonsistensi Jokowi
Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono kecewa Jokowi yang menyebutkan lockdown di tingkat kabupaten/kota apalagi provinsi dapat merugikan banyak orang. Menurutnya pernyataan itu kontradiktif dengan apa yang sebelumnya ia bicarakan: lebih memprioritaskan kesehatan dibandingkan pemulihan ekonomi.
"Kontradiksi dengan pernyataan sebelumnya, memprioritaskan kesehatan daripada ekonomi. Perkataan saat ini bertentangan dengan apa yang pernah diucapkan," kata Pandu kepada reporter Tirto, Rabu (30/9/2020).
Dosen yang mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini mengatakan apabila Jokowi benar-benar memprioritaskan kesehatan masyarakat dibandingkan ekonomi, maka ia semestinya setuju-setuju saja dengan langkah Anies. Toh langkah Anies sudah tepat mengingat Jakarta masih jadi episentrum Corona.
Apabila kasus di suatu daerah landai dan hanya terjadi di beberapa lokasi, maka mini lockdown dapat dilakukan. Tetapi jika kasus di suatu daerah tinggi dan sulit dikendalikan, pemerintah harus memberlakukan PSBB secara ketat di tingkat kabupaten/kota atau bahkan provinsi.
"Apa yang dilakukan di Jakarta sudah tepat. Kalau sudah reda, baru diubah ke pembatasan sosial berbasis komunitas. Itu PSBB ketat tindakan sementara, emergency, rem dulu, baru nanti gas lagi pelan-pelan, memasuki pelonggaran," katanya.
Miki Salman, Juru Bicara KawalCOVID19, inisiatif sukarela netizen yang bertujuan "mengawal informasi COVID-19, mendorong transparansi data dan komunikasi krisis yang benar, dan mengadvokasi kebijakan berbasis bukti" juga menilai Jokowi tidak konsisten. Para menteri yang mendahulukan ekonomi dan mengkritik PSBB Anies juga keliru.
"Mereka khawatir ekonomi terdampak. Itu aneh banget, padahal harusnya pemerintah mikirin warga," kata Miki kepada reporter Tirto, Rabu.
Ia lantas menganjurkan Jokowi "undang ahli-ahli kesehatan dalam menentukan sebuah kebijakan." Tujuannya sederhana: "biar tahu skala prioritas."
DKI Sudah Mini Lockdown
Meski judulnya pembatasan dalam skala provinsi, toh DKI juga tak abai dengan pembatasan-pembatasan skala yang lebih kecil. Persis seperti yang diinginkan Jokowi, kata Wakil Gubernur Jakarta Riza Patria.
Pemprov DKI memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di setiap perkampungan dan meminta warga membentuk Satgas COVID-19, katanya. Pemprov DKI juga memberlakukan Wilayah Pengendalian Khusus (WPK) kepada sejumlah RW yang berstatus zona merah.
"Jakarta sejak awal sudah membuat konsep kampung siaga di semua RW, itu juga sebetulnya seperti mini lockdown. Kami sudah jauh laksanakan sebelumnya," kata Riza di Balai Kota DKI, Senin (28/9/2020). Ia lantas menegaskan, "semua unit kegiatan yg terbukti kami tutup sementara, kami bersihkan, disinfektan, data, lakukan perawatan, isolasi, tracing, Itu kan bagian mini lockdown."
Riza tidak menjawab apakah arahan Jokowi yang meminta agar kepala daerah tak melakukan pembatasan di tingkat provinsi akan diterapkan--yang konsekuensinya adalah meniadakan PSBB saat ini.
Pandu Riono mengatakan jika Jokowi memang mau daerah-daerah tak PSBB lagi, ia sebaiknya membuat peraturannya. Selama ini pemerintah masih menggunakan PP Nomor 21 Tahun 2020 dan Undang-undang (UU) 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Keduanya tak melarang PSBB tingkat provinsi. "Kalau dia nyuruh sesuatu harus ada pedoman dan dasar hukum," katanya.
Sebetulnya jauh hari sebelum Jokowi maupun Anies bicara soal mini lockdown, warga Jakarta sudah berinisiatif melakukan itu. Salah satunya Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) yang meliputi enam Rukun Warga (RW), yaitu RW 07, 08, 09, 10, 11 Koja dan RW 22 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lockdown versi mereka adalah membatasi akses keluar masuk warga.
Ketua FKTMB Muhammad Huda mengatakan apa yang mereka lakukan adalah "bentuk protes warga atas kinerja pemerintah pusat yang lamban."
"Pemerintah pusat ini membingungkan warga. Tidak sinkron [antara] pemerintah daerah dengan pusat. Yang jelas kita tidak bisa berspekulasi terhadap keselamatan warga," kata Huda kepada reporter Tirto, Maret lalu.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino
