tirto.id - Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai rencana pemerintah mengganti elpiji (LPG) 3 kilogram dengan compressed natural gas (CNG) maupun dimethyl ether (DME) berbasis batu bara berpotensi menciptakan beban subsidi baru yang lebih besar, alih-alih menekan pengeluaran negara.
Dalam laporan bertajuk “Solving Indonesia’s LPG Subsidy Challenge Requires Induction, Not Swapping Fuels”, Energy Finance Specialist IEEFA Randi Bachtiar menjelaskan setiap tabung LPG 3 kg yang dijual pemerintah saat ini memperoleh subsidi sekitar Rp30 ribu. Pada 2025, tabung LPG 3 kg menyumbang sekitar 92 persen dari total konsumsi LPG nasional sehingga total subsidi yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp87 triliun.
“Mengganti LPG impor dengan compressed natural gas (CNG) atau dimethyl ether (DME) berbasis batu bara tidak akan mengurangi beban subsidi Indonesia,” tulis Randi dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7/2026).
Laporan IEEFA tersebut menilai penggantian LPG dengan CNG maupun DME tidak akan menurunkan beban subsidi karena keduanya membutuhkan investasi infrastruktur yang besar untuk produksi, pengemasan, dan distribusi. Menurut lembaga tersebut, tanpa penurunan biaya energi hingga ke tingkat konsumen dan reformasi penyaluran subsidi, Indonesia hanya akan memindahkan subsidi dari satu jenis bahan bakar ke bahan bakar lainnya.
Kemudian untuk opsi CNG, IEEFA menyebut harga CNG untuk sektor transportasi yang berlaku saat ini setara sekitar Rp6.062 per kilogram LPG atau sekitar 43 persen lebih mahal dibanding harga LPG bersubsidi sebesar Rp4.250 per kilogram. Bahkan apabila menggunakan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), biaya CNG diperkirakan masih sekitar Rp11.462 per kilogram ekuivalen LPG atau hanya memberikan penghematan sekitar 19,6 persen dibanding biaya ekonomi LPG, lebih rendah dari proyeksi penghematan pemerintah sebesar 30–40 persen.
Sementara itu, DME berbasis batu bara dinilai memiliki beban subsidi paling besar. IEEFA memperkirakan kebutuhan subsidi DME mencapai sekitar Rp22.730 per kilogram atau sekitar 2,3 kali lebih tinggi dibanding subsidi LPG saat ini. Apabila seluruh konsumsi LPG nasional digantikan DME, pemerintah diperkirakan harus menanggung subsidi sekitar Rp194 triliun per tahun atau lebih dari dua kali lipat subsidi LPG 3 kg pada 2025.
Dalam bagian kesimpulan laporannya, Randi menilai DME menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar dibanding LPG. Analisis IEEFA sebelumnya menunjukkan biaya energi DME lebih tinggi dibandingkan LPG sehingga baik CNG maupun DME berpotensi memerlukan dukungan finansial jangka panjang yang setara atau bahkan melebihi subsidi yang berlaku saat ini.
Penulis: Nanda Surya
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id






































