Hikayat Bercerainya Dua Badan Usaha: Pos dan Telkom

Kumpulan surat dan segel lilin. iStockphoto/Getty Images
Oleh: Petrik Matanasi - 25 April 2017
Dibaca Normal 2 menit
Orang-orang Belanda mengajarkan orang Indonesia surat-menyurat lewat pos sejak berdirinya kantor pos pertama di Jakarta.
Berkirim surat berkembang di Indonesia setelah masuknya orang-orang Eropa. Surat-menyurat erat kaitannya dengan hubungan dagang yang makin massif di Indonesia setelah berdirinya maskapai dagang Hindia Belanda, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Karena banyaknya arus pengiriman surat, Gubernur Jenderal VOC, G. W. Baron Van Imhoff mendirikan kantor pos pertama pada 26 Agustus 1746 di Batavia.

Pengiriman surat, tentu saja, membutuhkan waktu lama. Kiriman antar-pulau harus diangkut dengan kapal layar yang mengandalkan arah angin. Sebelum ada Terusan Suez dan mesin uap, butuh 1 tahun untuk mencapai negeri Belanda dari Batavia. Jangankan ke luar negeri, untuk antar-kota dalam Pulau Jawa saja butuh waktu lama.

Banyak kota di Jawa belum terhubung oleh jalan memadai sebelum kedatangan Herman Willem Deandels (1808-1811)—yang terkenal dengan megaproyeknya Jalan Raya Pos. Jalan itu juga dikenal sebagai Jalan Anyer-Panarukan, yang membentang dari ujung barat melintasi pesisir utara Jawa hingga Panarukan di sisi timur Jawa.

“Pada 1809 terlaksana pembangunan Jalan Raya Pos, Jalan Daendels, Anyer-Panarukan, sekitar 1.000 kilometer, dalam waktu satu tahun. Satu rekor dunia pada masanya,” tulis Pramoedya Ananta Toer dalam Jalan Raya Pos, Jalan Daendels (2006). Dengan jalan yang mengorbankan ribuan orang Jawa itu, lanjut Pram, “Anyer-Batavia, yang pernah ditempuhnya selama 4 hari, setelah ruas Jalan Raya Pos tersebut selesai, dapat ditempuh hanya dalam 1 hari.” Setidaknya, masa pengiriman menjadi empat kali lebih cepat.

Pengiriman pesan jadi makin cepat lagi dengan adanya telegraf. Mesin pengirim pesan dengan kode morse itu ditemukan Samuel Morse pada 1837. Mesin itu terus mengalami penyempurnaan hingga di tahun 1866 pengiriman pesan sudah lintas benua.

Pemerintah kolonial sendiri menjadikan dinas telegraf satu jawatan dengan jawatan pos pada 1875 dalam Posten Telegrafdienst (jawatan pos dan telegraf). Sejak 1877, jaringan pos Hindia Belanda sudah terhubung dalam pengiriman surat dan barang secara internasional dan tercatat sebagai anggota Union Postale Universelle (UPU).

Jasa telegraf di Indonesia dieja sebagai telegram. Namun, meski kabar lewat telegram hanya butuh waktu sehari untuk sampai, masyarakat masih tetap suka berkirim surat berperangko lewat pos. Lewat telegram, kabar yang dikirim tak bisa panjang lebar. Tarifnya dihitung per karakter, termasuk tanda baca.

Waktu demi waktu, jasa jawatan Pos di Hindia Belanda semakin berkembang. Ia tak hanya dipakai untuk mengirim pesan tertulis saja, tapi juga pesan suara setelah berkembangnya telepon. Pada 1906, pos di Indonesia pun akhirnya berubah menjadi Posts Telegraafend Telefoon Dienst atau Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT).

Menurut catatan Hermawan Kertajaya dkk, dalam On Becoming a Customer-Centric Company: Transformasi Telkom Menjadi Perusahaan Berbasis Pelanggan (2004), jawatan itu pun menjadi perusahaan negara kolonial sejak 1931. Instalasi itu penting dan begitu diperhatikan oleh balatentara Jepang di masa pendudukan Jepang.

Di masa kolonial, usaha percepatan pengiriman surat juga dilakukan. Dibukanya terusan Suez pada 1869 memjadi kabar gembira pengiriman jasa pos luar negeri. Apalagi mesin uap membuat kapal makin cepat, sehingga ke Belanda tak perlu waktu hingga setahun. Setelah pesawat berkembang, pos udara jadi solusi terbaik pengiriman surat.

Setelah Indonesia merdeka, tentu saja jawatan dan instalasi bernasib sama dengan banyak kantor lain: diambil alih pemuda Republik. Angkatan Muda PTT mengambilalih PTT pada 27 September 1945 dan menjadikan hari pengambilalihan itu sebagai Hari Bakti Postel. Perubahan nama terjadi pada PTT di tahun 1961. Namanya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel).

Seiring berkembangnya jasa telepon dan juga pos maka di tahun 1965, PN Postel terpecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Pada 1978, badan usahanya berubah menjadi Perusahaan Umum. Pos dan Giro dijadikan badan usaha tunggal dinas pos dan giro, baik dalam maupun luar negeri. PN Pos & Giro, setelah 1995, dikenal sebagai PT Pos Indonesia dan PN Telekomunikasi dikenal sebagai PT Telkom.



Berkembangnya internet berserta makin banyaknya para penggunanya mempengaruhi arus pengiriman surat. Sebelum internet, pesan kilat SMS saja sudah menjadi mimpi buruk bagi telegram. Internet dengan surat elektroniknya (email) yang cukup disokong kuota internet—dan tentu saja tak membutuhkan perangko—meminggirkan peran pos.

Sejak 2000 hingga 2008 merupakan masa paling suram dari bisnis PT. Pos Indonesia. Bisnis surat pos pada periode itu menurun drastis. Ia digeser layanan pesan singkat (SMS) melalui ponsel dan internet. BUMN yang sedang diuji zaman itu pun melakukan diversifikasi usaha, tak hanya pos, tapi juga bisnis pengiriman. Namun, di lini bisnis kurir ini persaingan cukup keras. PT. Pos Indonesia harus berjuang di pasar dengan para pemain swasta yang gesit.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Humaniora)

Reporter: Petrik Matanasi
Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Maulida Sri Handayani
DarkLight