Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, meminta pengawasan mutu bangunan hunian vertikal yang akan dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) diperketat.
Permintaan tersebut disampaikan karena ia mengaku kerap menerima laporan terkait penyelewengan dalam proses pengadaan program pembangunan 3 juta rumah rakyat. Praktik tersebut, menurutnya, kerap berujung pada rendahnya mutu atau kualitas bangunan yang diterima masyarakat.
Hashim menyampaikan hal itu kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandhi; Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin; serta Wakil Direktur Utama KAI, Dody Budiawan. Ia meminta para pejabat tersebut memastikan kualitas pembangunan hunian agar tidak mengecewakan masyarakat.
“Saya mohon dengan sangat Pak, mutu … jangan (buat) rakyat kita kecewa, Pak. Ada banyak kasus-kasus saya dengar dari Pak Ara Sirait perumahan rakyat ini seringkali diselewengkan, Pak. Saya (dengar) banyak kasus-kasus,” ujarnya dalam acara Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di Stasiun Manggarai, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).
Menurut Hashim, peningkatan mutu bangunan hanya dapat dicapai melalui pengawasan yang ketat dari para pejabat yang terlibat dalam proyek tersebut. Pengawasan itu terutama diperlukan untuk mencegah praktik mark-up anggaran dalam proses pengadaan.
"Ya kita sudah tahu kan praktik mark-up ini dan ini dan ini dan semuanya. Pak, tolong Pak ya, ini sangat perhatikan. Saya kira kalau bisa Pak Menteri Perhubungan, Irjen Bapak, Bapak tugaskan pengawasan juga ya, semuanya kita pengawasan. Jangan sampai apa... (ada praktik mark-up),” lanjutnya.
Selain praktik mark-up anggaran, Hashim juga mengingatkan agar program 3 juta rumah rakyat tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan instan dari jual beli hunian yang dibangun melalui program tersebut.
“Terus terang saja ada yang bilang ke saya, ‘Aduh Pak Hashim, kita bisa untung lho di tempat-tempat strategis. Pak Hashim bisa minta jatah 1.000 apartemen. 500 apartemen. Nanti jual kita bisa dapat keuntungan 5 kali.’ Ada yang omong begitu Pak. Saya sudah bersaksi ya Pak Fahri, itu praktek tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Ini adalah untuk rakyat kita,” ujarnya kepada Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
